Bakal Rombak Direksi Asabri, Kementerian BUMN Konsultasi dengan Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana merombak jajaran direksi PT Asabri (Persero).

Rencana perombakan tersebut tengah dikonsultasikan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

“Kami sedang berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menhan [untuk perombakan manajemen Asabri],” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Kamis (23/1).

Baca: Prabowo Sempat Dikritik, Jokowi Pasang Badan: Kunker untuk Diplomasi Pertahanan, Bukan yang Lain

Baca: Di Depan Menhan Prabowo, Sri Mulyani Beberkan Fungsi Alutsista dan APBN

Nantinya kementerian akan memasukkan orang profesional masuk ke manajemen Taspen.

Meski demikian, diperkirakan masih ada manajemen yang bertahan untuk mengelola dana prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kementerian Pertahanan.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tengah melakukan audit investigasi terhadap kinerja Asabri hingga tahun anggaran 2019. Tujuan audit tersebut adalah untuk menghitung jumlah kerugian negara serta menemukan kecurangan yang nanti akan digunakan serta ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

Lembaga ini menemukan potensi kerugian perusahaan sebesar Rp 16,7 triliun.

Perhitungan kerugian tersebut berasal dari kesalahan penempatan investasi Asabri pada dua instrumen investasi yakni saham dan reksadana.

Jika dirinci kerugian investasi reksadana sekitar Rp 6,7 triliun, sedangkan saham Rp 9,7 triliun. Diperkirakan potensi kerugian berpeluang bertambah berdasarkan perkembangan audit investigasi.

Berita Ini Sudah Tayang di KONTAN, dengan judul: Berencana rombak direksi Asabri, Kementerian BUMN konsultasi dengan Prabowo