Connie Rahakundini Nilai Sikap Menhan Prabowo Terkait Dugaan Korupsi di PT ASABRI Tepat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat intelijen dan militer Connie Rahakundini menilai langkah yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memerintahkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan untuk melakukan audit terhadap PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI) sudah tepat.

Namun ia juga mengingatkan bahwa PT ASABRI berada di bawah kementerian BUMN dan mempertanyakan seberapa serius Kementerian Pertahanan akan membuka dan menegakan hukum pada siapapun yang terlibat.

"Langkah ini sudah tepat tapi patut diingat bahwa ASABRI juga (anehnya) berada dalam kewenangan Mentri BUMN. Pertanyaannya adalah seberapa besar dan serius Kemhan akan membuka dan menegakkan hukum pada siapapun yang terlibat baik dalam lingkar luar atau lingkar dalam ASABRI," kata Connie saat dihubungi Tribunnews.com pada Selasa (14/1/2020).

Baca: Menhan Prabowo Kunjungan ke Perancis, Yunarto Wijaya: Jalan-jalan Mulu Yak

Connie juga merasa geram atas kasus dugaan korupsi di PT ASABRI dengan nilai lebih dari Rp10 Triliun.

Ia geram lantaran uang yang terhimpun di perusahaan plat merah tersebut merupakan hasil keringat dan darah prajurit TNI.

"Menurut saya ini bukan saja sebuah tindakan tidak bertanggung jawab tetapi biadab. Biadab karena uang ASABRI itu adalah uang hasil keringat dan darah para prajurit TNI," kata Connie.

Connie menduga ada pihak yang bertanggung jawab di level kebijakan dalam kasus dugaan korupsi tersebut yang memungkinkan adanya persetujuan atas pengalokasian dana investasi ke sejumlah saham yang menurutnya tidak berhubungan dengan tupoksi PT ASABRI.

Baca: Ingin Rombak Direksi Asabri, Erick Thohir Konsultasi ke Mahfud MD dan Menhan Prabowo

Connie juga masih Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN dapat mendorong tanggung jawab terduga pelaku juga oknum yang disebutnya sebagai "big man" di belakang terjadinya dugaan ijin investasi tersebut.

"Karena tidak mungkin terjadi tanpa didorong oleh "pemegang kuasa tertinggi" atas PT ASABRI," kata Connie. 

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menginstruksikan Irjen Kementerian Pertahanan RI untuk melakukan audit, menyusul dugaan  korupsi lebih dari Rp 10 triliun di perusahaan BUMN yang mengurus asuransi prajurit TNI, Polri, dan PNS di Kemenhan dan Polri atau PT. Asabri (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan RI Wahyu Trenggono saat dihubungi Tribun, Senin (13/1/2020).

"Menhan Prabowo menginstrusikan Irjen Kemenhan untuk melakukan audit. Kita menurunkan audit," kata Wahyu.

Ia menyebut, dugaan kasus korupsi tubuh PT. Asabri itu memprihatikan.

Baca: Reaksi Prabowo Subianto soal Dugaan Korupsi Rp 10 Triliun di Asabri

Kini, Kemenhan RI menunggu hasil audit yang dilakukan pihak internalnya.

"Jadi Kemenhan sangat prihatin atas kejadian itu. Kita minta kepada Irjen Kemhan untuk melakukan audit terhadap Asabri sekarang. Dan kita menunggu hasil audit dulu," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku mendengar ada isu korupsi dalam tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI) dengan nilai yang diduga lebih dari Rp10 Triliun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di ASABRI yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Jumat (10/1/2020).

Mahfud MD mengatakan akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam waktu dekat terkait hal tersebut.

Baca: Menhan Prabowo Tidak Habis Pikir Ada Pihak yang Tega Permainkan Uang Prajurit

Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) angkat tangan dalam menyikapi dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo mengatakan, persolan Asabri beda dengan Jiwasraya, sehingga tidak bisa diselesaikan secara bisnis.

"Kalau Asabri kan asuransi sosial. Jadi, ini penyelesaiannya pasti beda dengan Jiwasraya, nanti kita lihat setelah bertemu dengan Menkopolhukam (Mahfud MD)" ujarnya di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1/2020).