Klaim China di Perairan Natuna, Jokowi, Para Menteri, hingga TNI Tegas Tak Kompromi Soal Kedaulatan

TRIBUNNEWS.COM - Persoalan klaim China atas Perairan Natuna mendapat berbagai tanggapan sebagai bentuk solusinya.

Mulai dari Presiden Jokowi, Mahfud MD, Luhut Binsar Panjaitan, Moeldoko, hingga Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi.

Sebelumnya, Mahfud MD dan Luhut Panjaitan menyampaikan, tidak ada negosiasi antara kedua negara soal klaim Peraturan Natuna itu.

Sehingga Jokowi menyebut pernyataan yang disampaikan sejumlah menterinya itu sudah tepat.

Jokowi

Presiden Jokowi menyebut pernyataan dari menterinya atas klaim China di Perairan Natuna sudah baik.

"Yang berkaitan dengan Natuna, saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik," kata Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Dalam sambutannya, Jokowi menyinggung soal penerobosan wilayah Natuna oleh kapal China.

Ia menegaskan, Indonesia tidak akan tinggal diam atas klaim sepihak dari China ini.

"Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi.

Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengakui selama ini wilayah perairan Natuna sering dijadikan area pencurian ikan oleh kapal China.

Alasannya, Mahfud menilai pencurian ikan itu bisa terjadi karena nelayan jarang mencari ikan di wilayah itu.

"Sekarang (Natuna) dimasuki karena kita kurang hadir di sana," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, pemerintah menyatakan, siapapun negara lain tidak boleh masuk ke wilayah tersebut tanpa izin dari pemerintah Indonesia.

"Kalau masuk, berarti melanggar hukum dan kita usir. Itulah pernyataan pertama kita, itu daerah kedaulatan kita dan kedaulatan itu harus dijaga oleh kita bersama sebagai bangsa," ungkapnya.

Dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI di Natuna, Mahfud MD akan mengirim 120 orang nelayan Pantura ke daerah tersebut.

"Kami mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas kekayaan laut, mencari ikan dan sebagainya di sana (Natuna)," ujar Mahfud MD.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah tegas menolak klaim China tersebut dan menyatakan, perairan Natuna sah milik Indonesia.

Sehingga, Mahfud MD menyebut, Presiden Jokowi telah menegaskan, kedaulatan NKRI tidak bisa ditukar dengan apa pun.

Menurut Mahfud, pada awal jabatannya, Presiden Jokowi langsung mengadakan rapat di atas kapal dalam rangka pengamanan laut di wilayah Natuna.

"Saat itu menegaskan, tidak sejengkal batas pun, dimasuki tanpa izin dan persetujuan pemerintah."

"Menurut presiden kedaulatan itu tidak bisa ditukar dengan apa pun," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (6/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Terkait pengiriman 120 orang nelayan dari Pantura Jawa ke Natuna, menurutnya, hal tersebut juga sebagai satu pelaksanaan atas perintah Presiden Jokowi agar negara bisa hadir dan memastikan, perairan Natuna adalah milik Indonesia.

"Kita koordinasikan terus mulai hari ini dengan instansi terkait, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dan Kementerian Dalam Negeri," kata Mahfud MD.

Luhut Binsar Panjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memastikan tak ada kompromi jika menyangkut kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya mau garisbawahi ya, supaya clear. Kalau menyangkut kedaulatan, kita tidak akan pernah ada kompromi," ujar Luhut di Kantor Menko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Menurut Luhut, apabila ada permasalahan terkait kedaulatan harus diselesaikan.

Termasuk polemik yang tengah terjadi di perairan Natuna karena klaim sepihak China dan pencurian ikan di sana.

Luhut mengatakan, dirinya belum mengetahui apakah kapal milik China masih berada di kawasan Natuna atau tidak.

Namun, dia memastikan bahwa kapal-kapal tersebut sudah diminta untuk pergi.

"Kan sudah kita minta pergi (kapal China), yang penting, tidak ada pemerintah itu mau negosiasi soal batas wilayah," tegas Luhut Panjaitan.

Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyampaikan solusi terhadap Perairan Natuna ini yaitu melalui pendekatan militer atau pertahanan keamanan.

"Ini dua hal yang berbeda. TNI sudah mengambil langkah-langkah antisipasif dengan mengerahkan berbagai kekuatan untuk mengisi area itu," jelasnya di Kantor Kemenko-PMK, Senin (6/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Ia juga menyampaikan, saat ini kementerian terkait saat ini sudah melakukan langkah-langkah diplomasi.

"Saya pikir dua hal itulah yang menjadi penyelesaian di lapangan. Nanti akan ada penyelesaian lebih lanjut, bentuknya apa, bentuknya ya pembicaraan tingkat tinggi," imbuhnya.

Moeldoko juga menegaskan, kedaulatan negara Indonesia tidak bisa dinegosiasikan.

"Bagi saya intinya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan," jelasnya.

Moeldoko mengatakan, mengenai upaya pemberangkatan para pelayan Pantura ke Perairan Natuna, ia menyebut, pemerintah akan memberikan jaminan keamanan.

Ia menyampaikan, tujuan dari pemberangkatan nelayan Pantura tersebut, agar pulau Natuna diisi oleh para nelayan tersebut untuk mencari ikan.

"Intinya mungkin ya wilayah itu memang perlu diisi. Yang kedua juga sekaligus memberikan jaminan. Pemerintah memberikan jaminan kepada siapa pun yang melakukan kegiatan mencari ikan di sana itu harus kita amankan," ujar Moeldoko di Kantor Kemenko-PMK, Senin (6/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Moeldoko mengatakan, pengisian daerah tersebut penting dilakukan supaya tidak kosong berkepanjangan.

Kapuspen TNI

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Sisriadi mengatakan, anggota TNI tak ingin terperangkap provokasi oleh kapal patroli China terkait polemik yang tarjadi di Perairan Natuna.

Menurut Sisriadi, provokasi yang dilakukan oleh kapal patroli China bertujuan supaya pihak Indonesia melanggar hukum laut internasional.

"Sehingga kalau itu terjadi, justru kita yang bisa disalahkan secara internasional dan justru kita yang rugi," ujar Sisriadi kepada awak media di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (6/1/2020), dikutip dari Kompas.com.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia telah menangkap kapal nelayan berbendera China yang dituduh mencuri ikan di dekat kepulauan Natuna.

Kapal patroli China tampak mendampingi kapal-kapal nelayan tersebut.

Namun, otoritas China selalu berkeras bahwa kapal-kapal nelayan mereka beroperasi secara sah di wilayah mereka.

Sehingga, Sisriadi menegaskan, dalam pengamanan perairan Natuna, pihaknya menerjunkan prajurit dari matra Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Ia menegaskan bahwa prajurit TNI tetap mengedepankan rule of engagement atau aturan pelibatan yang diadopsi dari hukum nasional maupun internasional.

Sisriadi menuturkan, prajurit TNI AL dan AU melakukan operasi sesuai prosedur yang sudah disepakati secara internasional.

"Prajurit-prajuirt TNI AL dan AU melakukan operasi dengan memegang teguh aturan pelibatan yang berpedoman pada hukum-hukum laut nasional dan internasional. Intinya di situ. Jadi kita tidak ingin terprovokasi," jelasnya.

"Sebagai negara yang patuh pada hukum-hukum internasional, jadi kita melakukan kegiatan (operasi)," tegas Sisriadi.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Ihsanuddin/Deti Mega Purnamasari/Dian Erika Nugraheny/Achmad Nasrudin Yahya)