Partai Gerindra Apresiasi Anggota Dewan Pengawas KPK: Keraguan Itu untuk Sementara Sirna

TRIBUNNEWS.COM - Partai Gerindra mengapresiasi nama-nama yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk duduk di Dewan Pengawas KPK.

Ketua DPP Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko menilai, kelima Dewan Pengawas KPK yang ditunjuk Presiden Jokowi mempunyai integritas dan kredibilitas yang lebih dari cukup.

"Kita melihat lima profil yang sudah ditunjuk pada saat ini, keraguan itu untuk sementara sirna," ujar Hendarsam dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (21/12/2019).

Menurut Hendarsam, tidak ada yang perlu diragukan lagi terkait kelima anggota dewan pengawas tersebut.

Hendarsam juga meminta publik untuk memberikan kesempatan bagi kelima dewan pengawas bekerja dan melaksanakan tugasnya.

"Memang benar kalau dicari-cari, manusia itu pasti ada salahnya saja, tapi ya kita lihat dulu apakah kelima dewan pengawas ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik," jelas Hendarsam.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD memastikan kelima anggota Dewan Pengawas KPK yang terpilih tidak pernah bersinggungan dengan kasus korupsi.

"Bagus Dewan Pengawas KPK itu, orang yang berintegritas semua, orang yang tidak punya masalah dengan korupsi," ujar Mahfud MD.

"Malah mereka ini yang dulu menjadi pelopor-pelopor pemberantas korupsi," tambahnya.

Mahfud MD menyebut terpilihnya lima dewan pengawas yang berintegritas akan meluruskan jalan KPK kedepan setelah UU KPK baru diterapkan.

Haris Azhar Sebut Dewan Pengawas Menjebak Pekerja KPK, Irma Suryani: Haris Ini Lebay Betul

Aktivis Anti Korupsi, Haris Azhar menganggap, adanya Dewan Pengawas KPK justru menjebak para pekerja di dalam KPK.

Pernyataan Haris Azhar tersebut disampaikan dalam acara Dua Sisi yang kemudian diunggah oleh kanal YouTube Talk Show tvOne, Kamis (19/12/2019).

"Nanti mereka nyadap sedikit malah salah, malah di sidang sama Dewan Pengawas," ujar Haris.

Menurut Haris, dewan pengawas nanti bukannya berkontribusi terhadap pemberantasan korupsi, tapi justru memberangus gerakan penegakkan hukum di dalam KPK.

Hal itu terkait soal fungsi penyadapan KPK.

"Penyadapan itu dilakukan pada penyelidikan, bukan hanya di penyidikan," katanya.

Haris menambahkan, penyelidikan harus bersifat fleksibel untuk menemukan sebuah peristiwa pidana.

"(KPK) harus minta izin cium tangan sama dewan pengawas, itu repot (ini analoginya)," kata Haris.

Mendengar pernyataan tersebut, Politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago langsung merespons.

"Haris ini lebay betul kalau harus cium tangan," ujar Irma.

Haris pun langsung merespons balik pernyataan Irma.

"Ya kan berimajinasi Bu Irma," Haris.

Kemudian Irma menanggapi pernyataan Haris yang menyebut itu hanya imajinasi.

"Ya makanya jangan pakai imajinasi dong, pakai fakta," jelas Irma.

Irma menyebut, dewan pengawas merupakan bagian dari KPK.

"Dia partner ada di dalam bersama-sama dengan KPK, kenapa harus khawatir minta tanda tangan untuk izin penggeledahan segala macam itu, nggak perlu takut," ungkap Irma.

"Saya juga heran, kenapa kok tiba-tiba kita selalu ketakutan gitu lho, dengan hal-hal yang belum terjadi," tambahnya.

Lebih lanjut, Irma menjelaskan image yang terbangun di KPK adalah, KPK bisa menghitam putihkan orang.

"Nah sementara hal-hal yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan teman-teman KPK selama ini yang dianggap juga sebagian orang juga super body juga kemudian bisa menghitamputihkan orang," paparnya.

"Jadi menurut saya, boleh punya pesimisme sebagai kontrol tapi kita kasihlah kesempatan untuk bisa menunjukkan kerjanya," tambahnya. (Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)