Juliari Batubara: Pengendalian Utama Korupsi Itu Diri Sendiri
Menteri Sosial Juliari Batubara masih mengingat betul pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada seluruh menterinya soal korupsi.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Batubara masih mengingat betul pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada seluruh menterinya soal korupsi.
Juliari Batubara mengatakan mencegah korupsi harus dimulai dari diri sendiri.
"Saya kira memang harus dimulai dari diri sendiri. Korupsi dimulai dari kebutuhan dan keserakahan. Sehingga kalau misalnya kita punya gaji Rp20 juta, ya sesuaikan dengan kebutuhan," kata Juliari Batubara kepada Tribunnews di Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2019).
Ia pun menyampaikan pesan Jokowi tersebut kepada jajarannya di Kemensos dengan cara yang tidak rumit.
Baca: Mahkamah Agung Tegaskan Tidak Alergi dengan Kritik
Dia hanya menyampaikan pesan secara eksplisit, dimulai dari gaya hidup.
"Contoh, Si Ari nih menteri gaji seratus juta, di laporan pajak sekian hartanya, tapi kok gaya hidupnya begini. Gampang sekali dicek, ini pejabat eselon III bisa punya motor sekian, mobil, rumah sekian. Jadi kembali lagi pengendalian diri sendiri," katanya.
Menurutnya, secanggih apa pun sistem pengawasan, biasanya ada celah yang bisa dimanfaatkan oknum.
Untuk itu, jajaran di Kemensos memiliki tanggung jawab sendiri atas apa yang dilakukannya, termasuk soal pencegahan korupsi.
Baca: Jelang Pensiun dari KPK, Saut Situmorang Minta Publik Tidak Curigai Firli Bahuri Cs
"Karena yang bisa membentengi diri kita sendiri adalah diri sendiri, bukan Irjen, KPK, Kejagung, kepolisian. Jadi pengendalian utama korupsi itu diri sendiri, enggak ada lagi yang lain," katanya.
Seperti diketahui, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara berkonsultasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki keakurasian data kesejahteraan sosial.
Selain untuk mencegah praktik korupsi, keakurasian data akan mempengaruhi tingkat kesuksesan program pemerintah.
"Akan kita lakukan sesuai masukan KPK adalah mengenai data. Kami kan mengelola data yang banyak sekali dan juga pengguna data terpadu kesejahteraan sosial, kami tidak hanya Kemensos, tetapi juga ada di Kemenkes, ada juga di Kementan," ucap Juliari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).
Baca: Jelang Pensiun dari KPK, Saut Situmorang Minta Publik Tidak Curigai Firli Bahuri Cs
Selain menggandeng Kemenkes dan Kementan, Juliari berencana menggandeng Kemendagri, guna meningkatkan akurasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Ini salah satu bentuk konkret yang segera akan kita tindak lanjuti, berkoordinasi dengan data-data tersebut," ujar Juliari.
Wakil Bendahara Umum PDIP itu menjelaskan, pengakurasian data kesejahteraan sosial ini dilakukan untuk mewujudkan dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, serta bersih dari praktik korupsi.
Di sisi lain, keakurasian data dapat berpengaruh terhadap kesuksesan program pemerintah.
"Tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas dari pada program-program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial. Nanti kita bisa menjadi kementerian yang tidak hanya good and clean governance, juga benar-benar memiliki program yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia," ujar dia.
