Tanggapi Isu Susi Pudjiastuti akan Jadi Dirut Garuda, Andre Rosiade: Kewenangan Kementerian BUMN

TRIBUNNEWS.COM - Menteri BUMN Erick Thohir telah memberhentikan Ari Askhara dari jabatan Direktur Utama Garuda Indonesia karena terlibat kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Saat ini posisi Ari Askhara itu telah djabat sementara oleh Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Garuda Indonesia Fuad Rizal.

Hal tersemut memunculkan berbagai pendapat mengenai sosok yang pantas untuk menempati jabatan dirut Garuda itu.

Salah satunya muncul nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti.

Selain itu juga muncul kabar, posisi dirut Garuda akan diisi oleh sosok yang profesional.

Menanggapi kabat tersebut, anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menyerahkan wewenang tersebut kepada Kementerian BUMN.

"Kewenangan Kementerian BUMN untuk mengangkat dan memberhentikan direksi atau komisaris," ujar Andre Rosiade, dikutip dari YouTube Indonesia Lawyers Club, Sabtu (14/12/2019).

"DPR menyerahkan sepenuhnya kewenangan itu, tidak ingin mencampuri," jelasnya.

Namun, ia mewakili DPR, meminta Erick Thohir memilih Dirut Garuda yang mempunyai akhlak yang bagus.

Selain itu ia juga menginginkan, posisi penting Garuda itu harus diisi oleh sosok yang mempunyai integritas, profesional, dan mempunyai kapabilitas.

"Tapi Pak Menteri, kami ingatkan, semua yang diangkat harus berakhlak, punya integritas, profesional, dan punya kapabilitas," jelas Andre.

Sehingga, jika sosok yang akan dipilih Erick mempunyai unsur-unsur tersebut, Andre mempersilakannya.

"Kalau memang itu, silakan, monggo," ungkapnya.

"Yang penting komisi VI tahunya membaik, dan Garuda harus untung," lanjut Andre.

Andre Rosiade juga menanggapi pemberhentian sementara sejumlah direktur Garuda Indonesia terkait kasus Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat baru Garuda.

Mengenai kasus Garuda tersebut, Andre menyerahkan keputusan tersebut kepada Erick Thohir.

Ia mengungkapkan, dirinya mengapresiasi keberanian dari Erick Thohir yang memecat Ari Askhara dari posisi Direktur Utama Garuda, setelah terbukti terlibat dalam kasus penyelundupan tersebut.

"Saya menyerahkan semua kewenangan itu kepada Menteri BUMN," ujar Andre Rosiade.

"Kami mengapresiasi langkah cepat dan tegas Menteri BUMN, kita butuh bersih-bersih BUMN, dalam 1-6 bulan ke depan," ungkapnya.

Menurutnya, langkah cepat Erick Thohir itu sebagai peringatan kepada perusahaan BUMN yang lainnya.

"Langkah cepat dan tegas ini juga sebagai shock therapy BUMN yang lain agar tidak macam-macam," jelasnya.

Andre berharap, langkah BUMN ke depannya, bisa lebih baik dengan bermanfaat kepada masyarakat.

Selain itu, ia ingin BUMN ini bisa menjadi penggerak perekonomian Indonesia, dan berperan di dunia internasional.

"Sehingga ke depan, harapannya BUMN bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa menggerakkan ekonomi bangsa, dan bisa menjadi pemain di pentas global," ungkapnya.

Andre Rosiade menyebut langkah Menteri BUMN merombak jajaran perusahaan BUMN sebagai permintaan Presiden Jokowi.

Andre Rosiade menilai Erick Thohir mempunyai target yang akan ia capai sesuai arahan Jokowi.

Perombakan Erick Thohir menurutnya, dilakukan pada perusahaan yang dianggap merugi.

"Saya rasa beliau punya target dari Presiden," ujar Andre Rosiade.

"Bapak presiden meminta yang bersangkutan melakukan perombakan di BUMN," jelasnya.

Ia mengatakan, selain perusahaan yang dirasa merugi yang akan dirombak, ada juga perusahaan yang perlu dilakukan evaluasi.

"Di perusahaan-perusahaan yang rugi, dan itu harus dievaluasi, manajemennya juga harus dievaluasi," katanya.

Namun, bagi perusahaan yang sudah untung, menurutnya, juga perlu untuk Erick Thohir mempertahankan kemajuannya itu.

"Tapi mungkin perusahaan yang sudah maju, untung, manajemennya bisa dipertahankan," ujarnya.

Sehingga langkah Erick itu, bisa melakukan perbaikan di perusahaan BUMN.

Erick juga bisa menjalankan program 'bersih-bersih' perusahaan BUMN yang salah dikelola.

"Intinya kita lakukan perbaikan, kita lakukan 'bersih-bersih', agar manajemen BUMN tidak salah kelola lagi," jelas Andre.

Andre mengungkapkan, ketika Kementerian BUMN dipimpin oleh Rini Soemarno, ada 11 jajaran direksi perusahaan BUMN yang ditetapkan menjadi tersangka.

Ia melanjutkan, keenam diantaranya menjabat sebagai direktur utama di perusahaan yang ia pimpin.

"Periode lalu ada 11 direksi BUMN yang dijadikan tersangka, dari 11 itu ada 6 dirut," jelasnya.

Sehingga, Andre menyimpulkan, tiap tahun masalah yang dihadapi oleh BUMN masih sama.

"Masalah BUMN dari tahun ke tahun itu-itu aja," katanya.

"Tinggal komitmen dari Kementerian BUMN, mau bersih-bersih, komit atau tidak," ujar Andre.

(Tribunnews.com/Nuryanti)