Penghapusan Ujian Nasional
Ujian Nasional Dihapus, JK Mengkritik hingga Mar'uf Amin Tak Masalah Asal Alat Ukur Jelas
Penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menuai respon dari berbagai kalangan.
lihat foto
Sistem dongkrakan disebut JK digunakan untuk menentukan nilai akhir.
JK menyebut tidak ada standar mutu pendidikan nasional, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan.
JK berujuar dulu ada sistem Ebtanas yang menerapkan cara nilai ganda dan menaikkan nilai bagi yang kurang di daerah.
"Kalau di Jakarta anak dapat nilai 6, mungkin di Mentawai atau Kendari, atau di kampung saya di Bone dapat 4. Lalu dibikinlah semacam teori dan justifikasi untuk mengkatrol nilai 4 itu menjadi 6," kata JK.
Dengan demikian JK menyebut adanya standar ganda.
"Angka nilainya jadi sama, tetapi isi dan mutunya berbeda," ucapnya.
Perlu Dievaluasi
Lebih lanjut, JK mengungkapkan harus adanya evaluasi terhadap UN di setiap tahunnya.
Ia menilai, yang harus diperbaiki adalah hasil pendidikannya.
"Hasil pendidikannya yang harus dievaluasi," kata JK.
"Sekarang saja seketat itu hasil pendidikan kita masih kalah dari negara lain, apalagi kalau dibebaskan," lanjut JK.
Tanggapan Ma'ruf Amin
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) mulai 2021 mendatang.
Ma'ruf Amin meminta Mendikbud Nadiem Makarim memikirkan parameter penilaian siswa setelah ujian nasional dihapus nanti.
Ma'ruf Amin menegaskan, mendikbud harus memikirkan sistem pengganti yang akan menjadi alat ukur berhasil atau tidaknya pendidikan di tiap-tiap daerah.
