Dirut Garuda Dipecat
Ari Askhara Terlibat Penyelundupan, YLBHI: Ia Bisa Terancam Hukuman Pidana
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyebut Ari Askhara bisa terkena pidana atas penyelundupan barang mewah.
lihat foto
"Jika tiba-tiba dibalik isu transaksional mereka tidak serius menindaklanjuti, lalu ada hal-hal lain, (KPK) bisa supervisi," kata Saut.
Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir akan merombak total seluruh jajaran Direksi Garuda Indonesia.
Hal ini terkait terbongkarnya penyelundupan yang dilakukan oleh sebagian jajaran Garuda Indonesia.
Satu di antaranya menyeret mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara
Tak hanya mencopot Ari Askhara, Erick menegaskan akan mengganti beberapa direksi jika terbukti ada yang terlibat.
"Kalau memang kotor, ya kita bongkarlah. Ini, kan, amanah," ujar Erick Thohir.
Dilansir dari Kompas.com, keterangan tersebut disampaikan Erick seusai peresmian Jalan Tol Kunciran-Serpong di Tangerang Selatan, Jumat (6/12/2019).
Erick juga menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung apa yang dilakukannya dan meminta untuk membongkar semua ketidakberesan yang terjadi.
"Pak Presiden sudah buat statement yang cukup terbuka, bongkar total manajemen BUMN selama itu tidak benar," kata Erick.
Peristiwa penyelundupan sejumlah barang mewah tersebut, menurut Erick, merupakan perbuatan yang melibatkan jajaran direksi lain.
Hal ini diperkuat dengan adanya sejumlah direksi yang ikut dalam penerbangan pesawat Garuda yang dipesan dari pabrik Airbus di Prancis.
Baca: Berbagai Reaksi Para Tokoh Tanggapi Kasus Eks Dirut Garuda Ari Askhara, Ada Sandiaga Uno hingga KPK
"Karena yang sedih ini dilakukan sistemik. Dalam arti dirutnya ada kerja sama ini itu terus, bukan individu," kata Erick.
"Bahkan pesawat saja dipakai yang notabene masih uang negara (fasilitas negara). Masuk ke hanggar, ya itu kan sudah skenario," ujarnya.
Erick menegaskan tidak akan ragu-ragu dalam menentukan kebijakannya dalam merobak jajaran direksi Garuda Indonesia jika diketahui terdapat indikasi pelanggaran.
"Tidak masalah kalau ganti total, kalau memang itikad tidak baik, ya ganti total," ujar Erick.
Di sisi lain, Erick juga akan mengikuti prosedur yang berlaku pada perusahaan dalam melakukan pendalaman kasus.
"Prosesnya karena (perusahaan) terbuka harus seperti itu. Saya tidak mau ada pesan yang salah, seakan-akan pemerintah mengintervensi atau masuk di segi korporasi, apalagi (perusahaan) yang terbuka," ujarnya.
(Tribunnews.com/Muhammad Nur Wahid Rizqy)
