Soal Usulan Presiden Dipilih MPR, Dikhawatirkan Terjadi Pemakzulan, Nasdem: Trauma dengan Masa Lalu
Menanggapi usulan pemilihan presiden oleh MPR, Ketua DPP Nasdem Zulfan Lindan sebut masyarakat masih trauma dengan masa lalu.
lihat foto
Tanggapan Saidiman Ahmad
Peneliti SMRC Saidiman Ahmad memberikan tanggapannya terkait adanya usulan pemilihan presiden oleh MPR.
Dalam acara 'Dua Arah' yang diunggah di kanal Youtube Kompas TV pada Jumat (6/12/2019), Saidiman menyatakan, pemilihan presiden melalui MPR hanya akan membentuk dua kondisi, yaitu tidak stabil atau menjadi diktator.
"Ada dua pilihan, tidak stabil atau menjadi diktator. Itu yang terjadi di dalam pemilihan (melalui) MPR," kata Saidiman.
Hal itu disampaikannya berdasarkan sejarah yang dimiliki Indonesia saat pemilihan presiden dilakukan secara tidak langsung.
Saidiman Ahmad pun membantah adanya pernyataan bahwa pemilihan langsung lebih berpotensi menimbulkan perpecahan dibanding dengan pemilihan oleh MPR.
"Saya ingin membantah yang menyatakan perpecahan lebih potensial terjadi di pemilihan langsung daripada pemilihan MPR," ujar Saidiman, seperti yang ditayangkan Kompas TV.
Menurutnya, pemilihan presiden melalui MPR justru berpotensi menimbulkan konflik sosial yang begitu besar.
"Itu (pemilihan presiden melalui MPR) justru menimbulkan konflik sosial yang begitu besar," ujar Saidiman.
"Jangan lupa, dulu Gusdur punya pasukan berani mati, orang-orang NU datang ke Jakarta dan itu kalau Gusdur bukan seorang negarawan, bisa kacau itu," sambungnya.
Lebih lanjut, Saidiman mengatakan pemilihan presiden melalui MPR juga pernah memunculkan kediktatoran dalam melakukan stabilisasi.
"Kalaupun tidak terjadi distablitas yang terjadi terus-menerus, untuk melakukan stabilisasi itu biasanya dilakukan melalui kediktatoran seperti yang dilakukan oleh Soeharto," ujarnya.
Menurut Saidiman, pemilihan langsung yang dinyatakan lebih potensial menimbulkan konflik itu tidaklah sesuai kenyataan.
"Kalau dikatakan pemilihan langsung itu potensial konfliknya lebih besar daripada pemilihan oleh MPR, tidak begitu kenyataannya. Kita punya sejarah itu," tegasnya.
Sebelumnya, diketahui, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan agar pemilihan presiden kembali dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Usulan tersebut disampaikan saat MPR melakukan safari politik ke PBNU, pada Rabu (27/11/2019).
