Respons Sejumlah Tokoh Sikapi Keputusan Bobby Nasution Maju Pilkada, Moeldoko hingga Andre Rosiade

Respons Sejumlah Tokoh Sikapi Gibran dan Bobby Maju Pilkada, Moeldoko hingga Andre Rosiade

TRIBUNNEWS.COM - Setelah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka dikabarkan akan maju ke Pemilihan Wali Kota Solo, kini sang menantu, Bobby Nasution telah memantapkan langkahnya untuk terjun ke dunia politik.

Bobby Nasution telah resmi mencalonkan diri menjadi Wali Kota Medan pada Pilkada 2020.

Seperti yang diberitakan dari YouTube KOMPASTV, Bobby telah mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Wali Kota Medan, secara langsung, ke DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Sumatera Utara.

Sebelumnya, Gibran pun telah memastikan keseriusannya untuk maju dalam Pemilihan Wali Kota Solo 2020.

Bahkan, Gibran sempat menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan keseriusannya tersebut.

"Saya sampaikan keseriusan saya untuk maju," ujar Gibran seusai menemui Megawati, Kamis (24/10/2019).

Masuknya Gibran dan Bobby ke dunia politik, menuai berbagai tanggapan publik.

Banyak yang mendukung, namun tak sedikit pula yang merasa kurang setuju melihat dua anggota keluarga presiden itu mencalonkan diri sebagai wali kota.

Berikut tanggapan sejumlah tokoh sikapi keputusan Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution untuk maju pilkada yang dikutip Tribunnews dari berbagai sumber.

1. Moeldoko - Kepala Staf Kepresidenan

Merespon hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tidak mempermasalahkan Gibran dan Bobby terjun ke dunia politik.

Menurutnya siapapun termasuk keluarga presiden bisa terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri menjadi kepala daerah selama memiliki hak politik.

"Anggapan dinasti politik perlu diluruskan. Ini kan proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik. Semua orang kan punya hak politik yang sama," ujar Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/12/2019) seperti dikutip Tribunnews.

Moeldoko menegaskan dalam politik, hukumnya semua pihak bisa berpolitik asalkan hak politiknya tidak dicabut.