Sempat Temui Erick Thohir, Staf Khusus Menteri BUMN Beberkan Posisi Chandra Hamzah
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, membeberkan proyeksi posisi Chandra Hamzah di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
lihat foto
Melihat hal tersebut, Dosen Manajemen Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Retno Tanding Suryandari, menilai pengalihan seluruh pejabat eselon I di Kementerian BUMN menjadi direksi merupakan suatu reformasi birokrasi.
"Pak Erick Tohir itu kan tidak hanya memiliki satu wamen (wakil menteri) saja."
"Saya kira, beliau sekarang mengalihkan semua eselon I menjadi direksi maupun wakil direksi BUMN merupakan suatu reformasi birokrasi," tutur Retno pada Tribunnews.com, melalui sambungan telepon, Selasa (19/11/2019).
Menurutnya, keberadaan dua wakil menteri serta jajaran deputi di Kementerian BUMN justru menimbulkan tumpang tindih tupoksi.
"Jika wamen masih ada, deputi masih ada, itu akan menjadi tumpang tindih tupoksi."
"Sehingga dengan mengalihkan pejabat eselon 1 akan lebih menyederhanakan struktur birokrasi karena kemudian (tugasnya) akan digantikan wamen," lanjutnya.
Retno menambahkan, dirinya menilai pengalihan pejabat eselon I tersebut juga menjadi upaya menjadikan mereka memiliki pengalaman mengelola BUMN yang akan dipimpinnya.
Dilansir Kompas.com, Arya Sinulingga pun menyebutkan enam deputi dan satu Sekretaris Kementerian BUMN tersebut sudah dianggap mampu membenahi kinerja operasi serta kinerja keuangan BUMN.
Mereka pun diharapkan mampu membawa perubahan baik dalam perusahaan yang mereka pimpin.
"Selama ini bapak-bapak ini sudah banyak memberikan pengawasan dan mendorong perusahaan-perusahaan di BUMN hampir lima tahun."
"Jadi wajar kalau mereka mumpuni kembali ke perusahaan."
"Mudah-mudahan perusahaan yang mereka pimpin akan semakin baik," harapnya.
Selain itu, Dosen Manajemen UNS itu juga menilai pengalihan pejabat eselon I di Kementerian BUMN merupakan suatu perubahan positif.
Pasalnya, ia memandang hal tersebut sebagai penyederhanaan struktur.
Retno pun beranggapan Erick Thohir akan melakukan beberapa perubahan untuk mewujudkan visi presiden dalam menjadikan BUMN dan Kementerian BUMN sebagai 'Indonesia in Corporate'.
