Ahok, Chandra Hamzah, dan Sandiaga Dikabarkan Bakal Jadi Petinggi BUMN, Tanggapan Pengamat Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM - Kabar masuknya Basuki Tjahya Purnama (BTP) atau Ahok ke BUMN semakin berhembus kencang.

Ditambah lagi, muncul nama-nama baru yang dikabarkan juga akan menjadi calon petinggi BUMN, menyusul nama Ahok.

Nama-nama baru tersebut, di antaranya yaitu Chandra Hamzah dan Sandiaga Uno.

Para calon pimpinan BUMN tersebut digadang-gadang akan bergabung dengan BUMN pada awal Desember 2019.

Dosen Manajemen Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Retno Tanding Suryandari, menilai hal tersebut dilakukan Kementerian BUMN untuk menjadikan BUMN lebih kuat dan efisien.

"Saya kira itu salah satu cara yang bisa dilakukan Kementerian BUMN untuk menarik sekaligus membentuk BUMN menjadi lebih kuat dan efisien," ujar Retno pada Tribunnews melalui sambungan telepon, Selasa (19/11/2019).

Menurutnya, pemilihan orang di luar lingkungan BUMN untuk menjabat sebagai pimpinan BUMN juga dapat mengembalikan BUMN pada fungsinya.

Retno menyebutkan, pada dasarnya, BUMN merupakan pilar ekonomi Indonesia.

"BUMN memiliki dua kaki. Satu kaki menghasilkan keuntungan namun kaki yang lain harus bisa memenuhi kebutuhan orang banyak sehingga muncullah subsidi," jelas Retno.

Retno menuturkan, jika BUMN dapat dikelola dengan baik maka akan menghasilkan profit yang lebih besar.

"Artinya, profit yang lebih besar tersebut sebagian bisa digunakan untuk mendanai subsidi yang diperlukan ketika mereka harus menjalankan fungsi pelayanan pada masyarakat," kata Retno. 

Melihat hal itu, Retno mengatakan nama-nama yang dikabarkan akan menjadi pimpinan BUMN tersebut dapat menguatkan BUMN.

"Mungkin orang-orang seperti itu yang memang seharusnya masuk ke BUMN, untuk menguatkan perubahan yang ingin dilakukan Erick Thohir," jelas Retno.

Retno menyebutkan, pada kenyataannya masih ada saja masalah korupsi di lingkungan BUMN belakangan ini.

"Masalah korupsi ini memang masih predictable, entah karena masalah administrasi atau memang terdapat keputusan yang diambil Dirut BUMN, yang merugikan negara," kata Retno.

Retno berharap strategi Erick Thohir mampu mengubah citra BUMN menjadi lebih baik.

"Dari persepsi BUMN itu gemuk, tidak efisien, penerima subsidi itu mudah-mudahan dengan strategi yang akan diterapkan oleh Pak Menteri BUMN dapat menjadikannya terlihat lincah, efisien, profitable, dan bisa menyelenggarakan fungsinya untuk memberi pelayanan pada masyarakat dengan lebih baik lagi," kata Retno.

Erick Thohir Sapu Bersih Pejabat Eselon I di Kementerian BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mulai merestrukturisasi para pejabat di Kementerian BUMN.

Dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com, Erick Thohir telah mengambil langkah untuk menyapu bersih seluruh pejabat eselon I di kementeriannya.

Menurut Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, sebanyak tujuh pejabat eselon I Kementerian BUMN akan dialihkan menjadi direksi di sejumlah perusahaan plat merah.

Disebutkan pula, enam pejabat di antaranya sudah alih jabatan.

"Perlu ada penyegaran dari teman-teman deputi itu bahwa mereka sebagian berasal dari korporasi juga," ujar Arya di Jakarta, Senin (18/11/2019), seperti dalam pemberitaan Kompas.com.

Melihat hal tersebut, Dosen Manajemen Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Retno Tanding Suryandari, menilai pengalihan seluruh pejabat eselon I di Kementerian BUMN menjadi direksi merupakan suatu reformasi birokrasi.

"Pak Erick Tohir itu kan tidak hanya memiliki satu wamen (wakil menteri) saja."

"Saya kira, beliau sekarang mengalihkan semua eselon I menjadi direksi maupun wakil direksi BUMN merupakan suatu reformasi birokrasi," tutur Retno pada Tribunnews.com, melalui sambungan telepon, Selasa (19/11/2019).

Menurutnya, keberadaan dua wakil menteri serta jajaran deputi di Kementerian BUMN justru menimbulkan tumpang tindih tupoksi.

"Jika wamen masih ada, deputi masih ada, itu akan menjadi tumpang tindih tupoksi."

"Sehingga dengan mengalihkan pejabat eselon 1 akan lebih menyederhanakan struktur birokrasi karena kemudian (tugasnya) akan digantikan wamen," lanjutnya.

Retno menambahkan, dirinya menilai pengalihan pejabat eselon I tersebut juga menjadi upaya menjadikan mereka memiliki pengalaman mengelola BUMN yang akan dipimpinnya.

Dilansir Kompas.com, Arya Sinulingga pun menyebutkan enam deputi dan satu Sekretaris Kementerian BUMN tersebut sudah dianggap mampu membenahi kinerja operasi serta kinerja keuangan BUMN. 

Mereka pun diharapkan mampu membawa perubahan baik dalam perusahaan yang mereka pimpin.

"Selama ini bapak-bapak ini sudah banyak memberikan pengawasan dan mendorong perusahaan-perusahaan di BUMN hampir lima tahun."

"Jadi wajar kalau mereka mumpuni kembali ke perusahaan."

"Mudah-mudahan perusahaan yang mereka pimpin akan semakin baik," harapnya.

Selain itu, Dosen Manajemen UNS itu juga menilai pengalihan pejabat eselon I di Kementerian BUMN merupakan suatu perubahan positif.

Pasalnya, ia memandang hal tersebut sebagai penyederhanaan struktur.

Retno pun beranggapan Erick Thohir akan melakukan beberapa perubahan untuk mewujudkan visi presiden dalam menjadikan BUMN dan Kementerian BUMN sebagai 'Indonesia in Corporate'. 

"Mungkin akan ada perubahan lagi yang dilakukan Pak Erick Thohir karena melihat visinya Pak Jokowi yang akan menjadikan BUMN dan Kementerian BUMN menjadi 'Indonesia in Corporate'," tutur Retno.

Ia menambahkan, menurut visi tersebut, BUMN diharapkan dapat menjadi satu holding company yang sangat besar.

"Selain itu, BUMN juga diharapkan dapat salah satu tangan Indonesia untuk melakukan investasi, mencermati industri mana yang bagus untuk dikembangkan dan berinvestasi dalam jangka panjang," lanjut Retno.

Menurutnya, hal tersebut baik untuk dilakukan di Indonesia.

Namun, Retno menuturkan, untuk mencapai Kementerian BUMN dan BUMN menjadi satu holding company yang sangat efektif dan efisien, perlu dilakukan perombakan-perombakan yang luar biasa.

Sebab asumsinya, menurut Retno, jika diarahkan menjadi  Indonesia in Corporate atau satu holding company yang sangat besar maka harus mampu mewakili kepentingan Indonesia untuk melakukan investasi, akuisisi industri atau perusahaan internasional.

Contohnya, pasti dibutuhkan mindset yang berbeda.

"Harus berpikir secara profesional untuk menjadikan BUMN dan Kementerian BUMN menjadi satu holding company yang kuat," kata Retno.

 (Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (Kompas.com/Ade Miranti Karunia)