Ma'ruf Amin Jadi Koordinator Penanggulangan Radikalisme & Terorisme, Ini Kata Tito Karnavian

TRIBUNNEWS.COM - Usai rapat internal, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan Koordinasi penanggulangan terorisme kini berada di bawah kendali Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

Koordinasi penanggulangan terorisme sudah tidak lagi berada di bawah kendali Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (menko Polhukam).

Kemarin, Menteri Kabinet Indonesia Maju membahas upaya penanggulangan radikalisasi dan terorisme bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, di Istana Wapres pada Jumat (15/11/2019).

Menteri yang hadir diantaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mendagri menyatakan nantinya penanganan masalah terorisme di Indonesia akan di bawah komando Wapres Ma'ruf Amin.

Baca: Tak Lagi di Kemenko Polhukam, Penanganan Terorisme dan Radikalisme Langsung Dipimpin Wapres

"Ini meminta masukan sekaligus berdiskusi mengenai pembuatan Grand Licence strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi khususnya terorisme," tutur Mendagri Tito Karnavian, melansir dari KompasTV.

Dalam pembahasan, Tito mengungkapkan adanya kesepakatan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tetap sebagai sentral utama.

Namun, lebih lanjut ia menjelaskan BNPT ini akan mengoordinir harian dengan semua stick holder baik pemerintah maupun non pemerintah.

"Tapi di bawah komando atau di bawah kooordinasi langsung oleh Wapres. Selama ini kan koordinasinya di bawah satu Menko yakni Menko Polhukam," ujarnya menambahkan.

Menurutnya, upaya penanggulangan terorisme memerlukan rancangan besar untuk menyusun strategi pencegahan dan penindakannya.

Hal ini tidak memungkinkan dilakukan di bawah koordinasi satu kementerian saja.

Kendati demikian, menurut keterangannya Menko Polhukam akan tetap ada peran, tetapi karena hal ini adalah kegiatan lintas Menko maka tidaklah cukup.

Baca: Kasatgas Nusantara Polri Ungkap 2 Polwan Terpapar Radikalisme Lewat Media Sosial

Ia mencontohkan, lintas Menko yang dimaksud seperti Menteri Agama, Mendikbud yang bukan di bawah Menko Polhukam.

"Sehingga di sini perlu ada koordinasi di bawah lintas Menko, yang bisa mengerjakan itu adalah Pak Wapres dan Pak Presiden,"

Diketahui dalam Kabinet Indonesia Maju ini Presiden Jokowi akan banyak fokus ke masalah ekonomi.

Oleh karena itu, Tito menilai latar belakang Wapres Ma'ruf Amin sebagai ulama merupakan sosok tepat untuk memimpin program penanggulangan terorisme dan radikalisme.

Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin menyebut guru ngaji tidak perlu disertifikasi dalam rangka mencegah penyebaran radikalisme.

"Untuk semua harus kita tahu sumber-sumber itu, kalau memang sumbernya dari guru ngaji, maka guru ngaji ini juga harus menjadi perhatian kita untuk dalam rangka tentu deraadikalisasi," tutur Ma'ruf Amin.

"Apakah perlu sertifikasi guru ngaji? Saya kira kita belum memikirkan sertifikasi guru ngaji," tambahnya.

Wapres mengimbau masyarakat mewaspadai gejala aksi terorisme.

Menurutnya, upaya terpenting adalah jangan sampai ada guru ngaji yang mengajarkan paham radikal negatif.

"Itu intinya. Bukan pada sertifikasinya. Pada bahwa guru ngaji ini harus mengajarkan ajaran-ajaran yang moderat," pungkasnya.

Ma'ruf Amin menambahkan penanganan aksi terorisme perlu dilakukan dengan cara bersinergi antar kelompok di masyarakat.

Baca: Mendagri: Radikalisme Harus Ditangani Lintas Sektoral

Seperti menghidupkan kembali pengamanan di tingkat RT dan RW untuk keselamatan dan ketertiban di sekitar tempat tinggal.

Ma'ruf menuturkan, peran ketua RT dan ketua RW menjadi penting karena mereka yang paling dekat dan mengenal warganya masing-masing.

"RT dan RW harus dilibatkan dan diajak, diberi kewenangan dan difasilitasi supaya mereka bukan hanya mengurus surat-surat, tapi juga mengetahui masyarakat di sekitarnya itu seperti apa, apakah ada yang terpapar atau tidak," ujarnya. (*)

(Tribunnews.com/Niraul 'Urwatul Wutsqa)