Empat Pilar MPR RI Prasyarat Bangsa Indonesia Berdiri Kukuh dan Meraih Kemajuan
Indonesia dapat saja tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, dinamika lingkungan strategis global kini diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar yang menempatkan Indonesia pada pusat kepentingan global.
Jika tidak siap, menurutnya Indonesia dapat saja tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu.
Berbaurnya ancaman militer dan nonmiliter, di sisi lain semakin mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi.
Hal itu dikatakan pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam Seminar Nasional Sespimti Polri Dikreg ke-28, 'Pembangunan SDM Unggul dan Pancasilais guna Menyongsong Indonesia Emas 2045', di Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Baca: Terkait Radikalisme, Maruf Amin: Harus Dicegah dengan Meluruskan Cara Berpikir
Baca: Ditanya Ada Nama Ahok dan Antasari Azhar Masuk Radar Dewas KPK, Wapres: Presiden yang Tentukan
Turut hadir Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.
"Dalam bidang pertahanan-keamanan, kita menghadapi perang siber, intoleransi, radikalisme, terorisme, serta berbagai ancaman kejahatan lainnya yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang tidak kalah serius dan perlu diwaspadai secara sungguh-sungguh adalah ancaman terhadap ideologi kita, Pancasila. Berimbas kepada ancaman terhadap adab sopan santun, tradisi dan seni budaya, serta warisan kearifan lokal bangsa," ujarnya.
Menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia tersebut, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dibutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat lompatan, ditunjang dengan sumber daya manusia unggul yang berhati Indonesia dan berideologi Pancasila.
Karena itu, MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan mengajak berbagai instansi pemerintah termasuk Kepolisian, untuk memberikan kontribusi nyata dalam membangun manusia Indonesia unggul yang berkarakter Pancasila, yang dibutuhkan Indonesia menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045.
"Sesuai mandat UU 17/2014 tentang MD3, MPR RI antara lain ditugasi untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Memasyarakatkan Pancasila sebagai ideologi negara dimaksudkan agar nilai-nilai Pancasila menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang bisa mengikat kemajemukan," kata Bamsoet.
Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menambahkan, memasyarakatkan UUD NRI 1945 dimaksudkan agar konstitusi negara dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.
Baca: Mendagri Temukan APBD Mengendap Rp 2 Triliun di Bank, Menko Airlangga Bilang Itu Biasa
Baca: Ada Desa Siluman, Maruf Amin Sarankan Laporan Dana Desa Dicek Berkala
Menjadi konstitusi yang hidup dan konstitusi yang bekerja untuk cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial.
"Kesadaran yang kuat juga sangat diperlukan untuk mempertahankan NKRI, yaitu kesadaran tentang kesatuan kita dalam satu bahtera kehidupan yang bernama NKRI. Bahtera ini harus dijaga dan dirawat oleh semua orang yang menjadi penumpangnya karena keselamatan bahtera NKRI tidak hanya bergantung kepada nakhoda saja, tetapi kepada siapa saja yang ada di bahtera ini," ucapnya.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, setiap warna negara Indonesia yang beragam dan majemuk ini juga harus memberikan pengakuan kepada distingsi dan perbedaan yang dimiliki setiap orang, setiap kelompok, setiap bahasa, setiap budaya dan setiap adat istiadat.
Baca: Pimpinan MPR Minta Parpol Respon Usulan Mendagri Evaluasi Pilkada Langsung
Baca: Senada dengan Mendagri Tito, Sekjen PDI: Pilkada Serentak Perlu Dievaluasi
Tidak ada satu pun yang berhak mengklaim dirinya atau kelompoknya yang paling benar.
