Panglima TNI: Papua Rawan Isu SARA dan Politik Uang saat Pilkada Serentak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan wilayah Papua masuk dalam kategori rawan isu SARA dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

Hal tersebut dipaparkan Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2019).

"Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uang adalah wilayah Papua," kata Hadi.

Baca: Mahfud MD Waspadai Propaganda Politik Jelang Ulang Tahun OPM

Baca: Warga Pendatang Mulai Kembali, Tapi Bahaya Hoax Masih Bertebaran di Papua

Baca: Presiden Jokowi Cerita Tentang Kunjungan Kerjanya ke Papua Saat Bertemu PM Australia Scott Morrison

Menurut Hadi terdapat potensi kerawanan pada Pilkada serentak tahun depan, terutama pada aspek penyelenggaraan.

"Selain itu pada aspek kontestasi dan aspek partisipasi di 270 daerah yang menggelar Pilkada secara serentak," katanya.

Menurutnya TNI akan dilibatkan dalam pengamanan Pilkada serentak sesuai dengan tahapan Pilkada yang berlangsung.

Untuk diketahui tahapan Pilkada dimulai pada 1 Oktober hingga 23 September 2020.

"Sebagaimana yang dilaksanakan pada pengamanan Pilkada serentak yang lalu TNI tentunya akan dilibatkan sesuai dengan tahapan Pilkada tersebut," pungkasnya.