Ramai Anggaran Lem Aibon Rp 82 Miliar, PSI : Anies Baswedan Jangan Salahkan Sistem dan Anak Buah

TRIBUNNEWS.COM - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest, turut menanggapi ramainya anggararan lem aibon yang mencapai Rp 82 miliar.

Rian meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk bertanggung jawab terkait polemik RAPBD tahun 2020 DKI Jakarta.

Anies Baswedan dinilai menjadi sosok yang seharusnya bertanggung jawab dan bukan melempar kesalahan kepada anak buah maupun menyalahkan sistem.

PSI menilai, jika proses penganggaran dibuka sejak awal, ini bisa meminimalisasir kesalahan.

PSI juga menyesalkan adanya dua kepala dinas yang mundur dari jabatanya setelah kasus kejanggalan anggaran ini terungkap.

“PSI juga yakin, dengan dibukanya proses penganggaran sejak awal akan membantu dan melindungi teman-teman, aparatur sipil negara untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, agar tidak lagi menjadi kambing hitam didalam proses penganggaran,” ujar Rian, dikutip dari YouTube Kompas TV yang tayang pada Senin (4/11/2019).

Baca juga: Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Dukung Prioritas Pembangunan Jokowi

Baca juga: Menpora Ingatkan Pentingnya Bersinergi untuk Kemajuan Olahraga Indonesia

Dalam keteranganya, Rian Ernest yang mewakili PSI juga meminta Anies Baswedan untuk bertanggung jawab dan harus sungguh-sungguh untuk memeriksa secara detail anggaran-anggaran.

“Sekali lagi kami tekankan, Gubernur Anies Baswedan, anda ini mengelola uang pajak dari keringat rakyat, tidak bisa kerja setengah-setengah, anda harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memeriksa secara rinci anggaran-anggaran,” tegas Rian.

Lebih lanjut, Rian menyarankan agar Anies Baswedan memperbaiki cara kerjanya dan tidak menyalahkan sistem maupun bawahanya.

“Perbaikilah cara kerja anda, dan jangan menyalahkan sistem, apalagi menyalahkan bawahan anda,” imbuhnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menanggapi soal ramainya alokasi anggaran lem aibon yang mencapai 82 Milyar Rupiah.

Kebocoran maaupun kesalahan input anggaran RAPBD DKI Jakarta, menurut ketua KPK ada kejanggalan yang terjadi di dalamnya.

Ketua KPK Agus Raharjo menyebut anggaran janggal di di e-budgeting berasal dari kesalahan pada tahap perencanaan.