AHY Tak Masuk Kabinet, Kata Pengamat soal Idealnya Sikap Politik Demokrat

TRIBUNNEWS.COM - Hingga saat ini, Partai Demokrat belum menyatakan sikap politiknya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) digadang-gadang bakal masuk dalam kabinet Jokowi jilid II. 

Namun, kenyataaanya pada pengumuman kabinet beberapa waktu lalu, tak ada nama AHY ataupun kader Partai Demokrat yang masuk dalam jajaran kabinet. 

Sikap politik terbaru Demokrat akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat. 

"Tentang di mana posisi Partai Demokrat ke depan akan ditentukan kemudian pada saatnya, Ketua Umum Partai Demokrat Bapak SBY akan menyampaikan secara resmi kepada seluruh jajaran partai, baik di pusat maupun daerah," kata Hinca dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019) lalu dikutip dari Kompas.com. 

Baca: PKS Ingin Ajak PAN dan Demokrat untuk Oposisi

Lantas posisi apa yang ideal bagi Demokrat setelah tak ada wakilnya di Kabinet Indonesia Maju? 

Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret Surakata (UNS) Agus Riewanto mengatakan sepanjang sejarah Pilpres, Demokrat belum pernah menjadi pendukung Jokowi.

Bahkan dalam Pilpres 2019, partai berlambang mercy ini mendukung Prabowo.

“Kalau baca sejarahnya, Partai Demokrat ini tidak berkoalisi dengan Jokowi, dan bahkan kemarin ini dia ikut berkoalisi dengan Prabowo,” kata Agus saat di wawancarai Tribunnews.com melalui telepon, Selasa (29/10/2019).

Agus menambahkan posisi yang seharusnya dipilih oleh Demokrat adalah sebagai oposisi agar tetap menjadi agen check and balance.

“Seharusnya memang posisi Demokrat itu berada di luar pemerintah, jadi dia berada dalam konteks melakukan check and balance, supaya Jokowi ini dalam pemerintahanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Agus.

Baca: Andi Arief Tuding Megawati Menyimpan Dendam, Demokrat: Itu Pernyataan Pribadi

Dalam pemerintah yang baik, lanjut Agus, salah satu cirinya adalah adanya check and balance.

"Jadi program yang dijanjikan dalam pemilu itu dikerjakan dan dikontrol oleh partai yang kalah," imbuhnya. 

PKS Tegaskan Jadi Oposisi

Hingga saat ini, partai eks pendukung Prabowo yang resmi telah mengeluarkan sikap sebagai oposisi baru PKS. 

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, partainya mengambil posisi oposisi demi menjaga demokrasi yang sehat.

Menurut dia, demokrasi sehat apabila ada kekuatan penyeimbang.

"Beberapa memang mengatakan dalam sistem presidensial kita tidak ada kata oposisi mutlak. Tetapi esensi demokrasi itu check and balance system. Itu sesuatu yang niscaya," kata Mardani dalam diskusi bertajuk "Teka-teki Menteri dan Koalisi" di d'consulate, Jakarta, Sabtu (19/10/2019). 

Demokrat Bantah Hubungan dengan Megawati Tak Baik

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, hubungan Partai Demokrat dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri berjalan baik.

Syarief merespons pernyataan Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat Andi Arief di Twitter yang menulis tak terpilihnya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menjadi menteri lantaran adanya dendam sejarah Megawati.

Syarief mengatakan, cuitan Andi Arief di sosial media itu adalah pernyataan pribadi.

"Itu pribadi lah, Partai Demokrat tidak pernah punya asumsi seperti itu. Secara resmi tidak pernah mengatakan itu (Megawati halangi AHY masuk kabinet)," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019) sebagaimana dikutip dari Kompas.com. 

Syarief mengatakan, selama ini hubungan Partai Demokrat dan Megawati berjalan dengan baik.

"Partai Demokrat melihat hubungannya baik-baik saja. Jadi itu pandangan pribadi," ujarnya.

Syarief membantah Demokrat sudah menyiapkan AHY untuk masuk di Kabinet Indonesia Maju.

Ia mengatakan, sejak awal partainya tidak mengajukan nama kepada Jokowi.

"Jadi apa yang terjadi sekarang itu, selama ini adalah merupakan hubungan komunikasi yang intens saja sebagai seorang negarawan, sebagai ketua umum partai dan sebagai mantan presiden," tuturnya.

Baca: Tak Dapat Jatah Menteri, Ini Sikap Partai Demokrat dan Rencana Pidato SBY

Syarief mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Presiden Jokowi terkait susunan Kabinet Indonesia Maju. 

Ia juga mengatakan, usai pelantikan Kabinet Indonesia Maju partainya tidak ada berkomunikasi lagi dengan pihak istana.

"Kita harus hargai saya pikir itu. Mari kita berikan kesempatan kepada kabinet ini untuk bekerja secara maksimal," ucapnya

"Kita setelah pelantikan menteri tidak ada komunikasi," sambungnya.

Lebih lanjut, Syarief mengatakan, sikap politik Partai Demokrat akan diumumkan langsung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) dalam waktu dekat.

"Yang jelas, posisi sekarang ini kita di luar pemerintahan. Posisi kita di luar pemerintahan seperti apa, itu akan diputuskan pak SBY dalam waktu tidak lama lagi," pungkasnya.

Wasekjen Demokrat Andi Arief menduga bahwa Megawati Soekarnoputri tidak hanya menaruh dendam kepada SBY, melainkan juga kepada anaknya yakni Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).

Hal itu diungkapkan Andi Arief dalam akun twitternya @andiarief_.

"Awalnya saya menduga bahwa dendam Ibu Megawati hanya pada Pak @SBYudhoyono, ternyata turun juga ke anaknya @AgusYudhoyono. Tadinya saya melihat Pak Jokowi mampu meredakan ketegangan dan dendam ini, rupanya belum mampu," kata Andi Arief seperti dikutip Tribunnews.

Menurutnya, dendam tersebut merupakan bagian dari sejarah.

Ia menduga dendam Megawati tersebut akan turun tidak hanya kepada anak melainkan cucu SBY.

"Tentu saja @AgusYudhoyono tidak pernah merencanakan hidupnya sebagai anak @SBYudhoyono, itu takdir sejarah. Karena itu dendam Ibu Megawati hingga ke anak cucu SBY adalah dendam pada takdir," katanya.

(Tribunnews.com/Muhammad Nur Wahid Rizqy) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)