Jumat, 3 Oktober 2025

Kabinet Jokowi Maruf

Pengamat Jelaskan 5 Persoalan yang akan Muncul Jika Antarmenteri Saling Debat di Ruang Publik

"Oleh sebab itu, para menteri tidak punya opsi lain kecuali wajib menaati perintah tersebut," ujar pengamat politik Said Salahudin

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Pengamat Pemilu dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, Said Salahuddin, Caleg Partai Amanat Nasional, Didi Supriyanto, dan Caleg Partai Nasdem, Faisal Yusuf (kiri-kanan) berdiskusi mengenai peran caleg muda pada Pemilu 2014 di Kantor Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta, Jumat (25/10/2013). Diskusi mengupas peran dan pemikiran caleg muda dalam pemilu legislatif 2014. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA 

"Kita Kerja tim, bukan kerja menteri per menteri, bukan kerja sektoral. Ini membangun sebuah negara besar, gak mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri," tutur Jokowi.

"Goal besar pekerjaan kita adalah cipta lapangan kerja. Karena ini yang dibutuhkan dan diinginkan masyatakat," tegasnya lagi.

Jokowi juga mengingatkan jangan sampai ada Provinsi Kabupaten/Kota yang tidak mengerti masalah ini.

Setiap hal yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja harus diberikan ruang sebaik-baiknya, diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

"Saya selalu sampaikan kalau ada industri yang berorientasi ekspor atau industri yang ingin memproduksi barang-barang subsitusi impor, itu gak usah lama-lama, gak usah mikir, tanda tangani saja," tambah Jokowi.

Tidak hanya memberikan arahan, di rapat ini bakal dibahas pula soal anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

"Sidang paripurna pertama pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Terutama yang akan kita kerjakan, kerja-kerja besar yang akan kita lakukan dalam lima tahun ke depan," tutur Presiden Jokowi.

Dia kembali menegaskan tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden.

Jokowi menyinggung ini karena lima tahun lalu, dia mendapati masih ada menteri di Kabinet Kerja yang belum paham.

"Jadi setiap rapat, baik paripurna, ratas, rapat internal itu ada sebuah payung hukum. Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi," ungkapnya.

Baca: PPP Incar Jabatan Wakil Menteri Agama

"Silahkan ramainya di dalam rapat. Mau debat silakan, saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan dengan segala risiko harus kita laksanakan," katanya.

"Kalau ada perubahan dan kondisi tertentu marilah kita tarik lagi dalam rapat internal atau ratas," tambah Jokowi.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved