Pengamat Jelaskan 5 Persoalan yang akan Muncul Jika Antarmenteri Saling Debat di Ruang Publik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para menteri tidak berdebat di ruang publik adalah sebuah perintah, bukan sekadar imbauan.

"Oleh sebab itu, para menteri tidak punya opsi lain kecuali wajib menaati perintah tersebut," ujar pengamat politik Said Salahudin kepada Tribunnews.com, Kamis (24/10/2019).

Baca: Yohana Yembise Ungkap Kedekatannya dengan Menteri PPPA yang Baru

Sebagai pemimpin tertinggi cabang kekuasaan eksekutif, Presiden berwenang memberikan perintah kepada para menterinya.

Sebab apapun kebijakan yang diambil oleh para menteri akan dianggap sebagai kebijakan Presiden.

Baik atau buruk, benar atau salah, kebijakan menteri pasti memiliki dampak terhadap diri Presiden.

Bahkan pada ujungnya segala kebijakan para menteri itu harus dipertanggungjawabkan oleh Presiden. Begitu kaidahnya dalam sistem pemerintahan presidensial.

Oleh sebab itu, dia menagatakan, Presiden pantas melarang para menterinya untuk berdebat atau meributkan suatu kebijakan yang telah diputuskan, termasuk terhadap keputusan yang telah ditetapkan Presiden bersama para menteri didalam rapat paripurna, rapat terbatas, atau rapat-rapat internal lainnya dilingkungan eksekutif.

Jadi, selain wajib hukumnya bagi para menteri untuk melaksanakan setiap keputusan yang telah diambil, mereka juga terlarang untuk bersuara lain di hadapan publik.

Dia melihat perbedaan pendapat di antara para menteri di muka publik dapat memunculkan setidaknya lima potensi persoalan.

Pertama, perbedaan pandangan diantara para menteri dapat menimbulkan kecurigaan bahwa menteri bersangkutan memiliki visi dan misi sendiri-sendiri.

"Padahal, dalam Kabinet Indonesia Maju tidak ada visi dan misi menteri, kecuali hanya ada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden," tegas Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) ini.

Kedua, para menteri dapat dianggap gagal memahami visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Ketiga, para menteri dapat dinilai tidak tanggap atau tidak mampu menangkap kehendak Presiden. Keempat, munculnya perbedaan pendapat diantara para menteri dapat dianggap sebagai ketidakmampuan Presiden untuk mengatur pada pembantunya.

Kelima, munculnya suara berbeda dari para menteri terkait suatu kebijakan pemerintah juga dapat membingungkan serta mempersulit masyarakat untuk berpegang pada pendapat menteri yang mana.

Padahal, dalam sistem pemerintahan presidensial semua menteri memiliki kedudukan yang setara.

Baca: Pengamat Sarankan Jokowi Copot Menteri yang Saling Serang di Luar Sidang Kabinet

Jadi, dia menilai, sudah tepat perintah Presiden yang menekankan tentang pentingnya konsolidasi diantara menteri dalam Rapat Kabinet pertama.

Jika muncul perbedaan pendapat diantara para menteri, sudah ada forum yang disediakan untuk memperdebatkannya, yaitu: rapat paripurna, rapat terbatas, atau rapat-rapat internal lainnya dilingkungan eksekutif.

Pesan Jokowi: Para Menteri Tidak Saling Serang di Luar Rapat

Baca: Sopir Ditemukan Tewas dalam Truk yang Terparkir

Didampingi Wakil Presiden Maruf Amin, Presiden Jokowi membuka sidang kabinet paripurna perdana, Kamis (24/10/2019) di Istana Merdeka.

Dalam sidang, Jokowi mengingatkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju tidak saling debat di luar rapat.

"Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi," tegas Jokowi.

Jokowi menuturkan menteri boleh berdebat jika masih di dalam rapat.

Dia juga bersedia mendengarkan debat dan keluhan para pembantunya itu.

Namun ketika keputusan telah diambil dalam rapat, semua keputusan itu harus dijalankan dengan segala risikonya.

Sementara itu jika ada perubahan dan kondisi-kondisi tertentu harus dibahas lagi di dalam rapat internal maupun rapat terbatas.

Terakhir, Jokowi meminta para menteri tidak lagi mengedepankan ego masing-masing.

Apalagi sampai ada menteri yang menolak hadir dalam rapat yang diadakan di menteri koordinator.

"Ada yang seperti ini. Saya juga baru dengar. Bagaimana kita bisa mengkonsoloidasi, koordinasi, diundang rapat oleh menko tidak pernah hadir. Hal seperti ini yang harus saya garisbawahi," imbuh Jokowi.

‎Di atas podium kecil, Presiden Jokowi memberikan arahan pada jajaran kabinetnya yang duduk di meja panjang.

"Kita Kerja tim, bukan kerja menteri per menteri, bukan kerja sektoral. Ini membangun sebuah negara besar, gak mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri," tutur Jokowi.

"Goal besar pekerjaan kita adalah cipta lapangan kerja. Karena ini yang dibutuhkan dan diinginkan masyatakat," tegasnya lagi.

Jokowi juga mengingatkan jangan sampai ada Provinsi Kabupaten/Kota yang tidak mengerti masalah ini.

Setiap hal yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja harus diberikan ruang sebaik-baiknya, diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

"Saya selalu sampaikan kalau ada industri yang berorientasi ekspor atau industri yang ingin memproduksi barang-barang subsitusi impor, itu gak usah lama-lama, gak usah mikir, tanda tangani saja," tambah Jokowi.

Tidak hanya memberikan arahan, di rapat ini bakal dibahas pula soal anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

"Sidang paripurna pertama pagi hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Terutama yang akan kita kerjakan, kerja-kerja besar yang akan kita lakukan dalam lima tahun ke depan," tutur Presiden Jokowi.

Dia kembali menegaskan tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden.

Jokowi menyinggung ini karena lima tahun lalu, dia mendapati masih ada menteri di Kabinet Kerja yang belum paham.

"Jadi setiap rapat, baik paripurna, ratas, rapat internal itu ada sebuah payung hukum. Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi," ungkapnya.

Baca: PPP Incar Jabatan Wakil Menteri Agama

"Silahkan ramainya di dalam rapat. Mau debat silakan, saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan dengan segala risiko harus kita laksanakan," katanya.

"Kalau ada perubahan dan kondisi tertentu marilah kita tarik lagi dalam rapat internal atau ratas," tambah Jokowi.