Kabinet Jokowi
Pegiat Antikorupsi Kritik Jokowi Perbolehkan Rangkap Jabatan Ketua Umum Parpol Jadi Menteri
Dia melihat, seakan Jokowi tidak peludil dengan agenda-agenda reformasi seperti pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pegiat antikorupsi dari Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengkritik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memasukkan Ketua Umum Partai politik dalam Kabinetnya.
Sejauh ini, Selasa (22/10/2019) pukul 13.00 WIB, tercatat tiga Ketua umum partai telah dipanggil Jokowi untuk menjadi menteri dalam kabinet kerja II Jokowi-Maruf Amin.
Tiga Ketua Umum partai itu adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketum PPP, Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Menurut Suharso, Jokowi mengizinkan ketum parpol rangkap jabatan menteri.
Dia melihat, seakan Jokowi tidak peludil dengan agenda-agenda reformasi seperti pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
Baca: Peneliti LIPI: Mahfud MD Tidak Akan Mengubah Wajah Hukum Indonesia
"Saya tidak terlalu kaget karena Jokowi sebenarnya tidak peduli dgn agenda-kritik reformasi seperti pemberantasan korupsi dan refornasi birokrasi," ujar peneliti ILR ini kepada Tribunnews.com, Selasa (22/10/2019).
Menurut dia, seharusnya Jokowi memberikan teladan reformasi birokrasi yang dimulai dengan tidak rangkap jabatannya para pembantunya.
Teladan memangkas eslonisasi dalam birokrasi, kata dia, harus dimulai dari Istana, melalui sikap Presiden meminta Ketua Umum Parpol tidak rangkap jabatan sebagai menteri.
"Seharusnya Jokowi bersikap tegas dengan meminta para pembantunya (menteri-red) untuk menjadi teladan di birokrasi dengan tidak merangkap jabatan," tegasnya.
Hingga Selasa (22/10/2019) pukul 13.00 WIB, tercatat tiga Ketua umum partai telah dipanggil Jokowi untuk menjadi menteri dalam kabinet kerja II Jokowi-Maruf Amin.
Tiga Ketua Umum partai itu adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketum PPP, Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Menurut Suharso, Jokowi mengizinkan ketum parpol rangkap jabatan menteri.
"Kata Presiden tidak apa-apa," ucap Suharso ketika ditanya apakab diperbolehkan menjabat pimpinan PPP oleh Presiden jika menjadi menteri.
Suharso merupakan politisi PPP yang pertama menghadap Presiden dalam proses penunjukkan sebagai menteri di hari kedua, Selasa (22/10/2019).
Ia pun tidak menyebut PPP akan mendapatkan posisi menteri berapa banyak. Namun, ketika ditanya satu lader lagi akan duduki posisi wakil menteri, Suharso tidak membantah.
"Itu kamu tahu (satu kader PPP akan jadi wamen)," ucap Suharso.
Airlangga Hartarto
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dipanggil Presiden Jokowi ke istana kepresidenan.
Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja I ini terlihat keluar dari Istana Negara pukul 13.34 WIB mengenakan kemeja putih.
Pada awak media, Airlangga mengaku dipanggil Jokowi dan berbicara kondisi defisit neraca perdagangan termasuk soal pengembangan kawasan ekonomi untuk mengisi beberapa industri unggulan.
"Kami juga bicara soal dorongan untuk mensukseskan faktor di kawasan Morowali sehingga bisa meningkatkan devisa impor hingga Rp 5 miliar," ujar Airlangga.
Dikonfirmasi awak media, pembicaraan dirinya dengan Presiden Jokowi banyak membahas ke ranah Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga mengamini.
Lantas apakah Airlangga, bakal menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan posisi Darmin Nasution? Airlangga menjawab semuanya ditentukan pada hari Rabu, saat pelantikan menteri.
"Insya Allah nanti diumumkan Rabu besok, tunggu saja Rabu besok," tegasnya.
Prabowo Subianto
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat kabinet kerja II.
Hal itu disampaikan Prabowo usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).
Mengenakan kemeja putih, Prabowo didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo.
"Kami diminta memperkuat Kabinet beliau," ujar Prabowo.
Mantan rival Jokowi di Pilpres 2019 lalu itu mengatakan dirinya diminta membantu di bidang pertahanan.
"Saya beliau ijinkan untuk menyampaikan, saya diminta untuk membantu beliau di bidang pertahanan," jelasnya.
Jokowi pun memberikan beberapa pengarahan terkait bidang yang akan diemban Prabowo.
"Saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan-harapan yang ditentukan," tegasnya.
Lebih lanjut untuk Eddy Prabowo, Presiden Jokowi juga memberikan jatah menteri. Apa posisinya? Baru akan disampaikan Jokowi sendiri pada Rabu (23/10/2019) esok.
"Untuk posisi saudara Eddy, pak presiden yang akan umumkan. Beliau (Presiden) yang akan umumkan hari Rabu. Oke ya, Gerindra yang dipanggil dua," tambahnya.
Sebelum itu juga, di awal pertemuan, Prabowo juga menyampaikan keputusan Gerindra, 'apabila diminta, siap membantu.'
"Hari ini resmi diminta. Dan kami sudah sanggupi untuk membantu," ucapnya.
Siapa saja yang dipanggil hari ini?
Suharso Monoarfa diminta membuat perencanaan di sektor perekonomian, setelah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).
"Saya di bidang perekonomian dalam hal bagaimana menyusun perencanaan itu," ucap Suharso.
Ketika ditanya akan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Suharso tidak menjawabnya karena akan secara resmi diumumkan oleh Jokowi.
"Besok diumumkan, tadi saya juga diminta untuk menyiapkan roadmap dalam sidang kabinet perdana, menjelaskan kepada kabinet mengenai hal itu (perencanaan pembangunan)," paparnya.
Selain itu, Suharso juga mengaku berbicara pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dengan Jokowi, dimana nantinya akan dibentuk satu badan untuk menangani proses tersebut.
"Nantu Presiden akan membentuk badan otorita untuk ibu kota baru, mungkin di akhir tahun ini (dibentuknya)," kata Suharso.
