Kang Emil Berharap Ekonomi Terus 'Gaspol' di Era Jokowi-Ma'ruf
Banyaknya jumlah manusia yang memiliki usia produktif tentu saja menurutnya, bisa difokuskan dalam meningkatkan berbagai sektor.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menghadiri pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kompleks Parlemen MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menitipkan harapannya terkait sektor ekonomi.
Mantan Wali Kota Bandung yang akrab disapa Kang Emil itu berharap pertumbuhan ekonomi bisa terus 'gaspol'.
"Ekonomi yang melompat, cepat dan gaspol dilanjutkan," ujar Kang Emil, saat ditemui di Gedung Nusantara III.
Ia kemudian memberikan catatan untuk diperhatikan Jokowi-Ma'ruf dan kabinet yang segera dibentuk agar fokus pula terhadap pengendalian kondisi sosial dan politik negara ini sehingga kondusif.
"Tapi ada catatan saya, sosial politik banyak gejolak di periode pertama," kata Kang Emil.
Setelah resmi dilantik sebagai Presiden bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan terkait visinya dalam membangun Indonesia 5 tahun mendatang.
Baca: Angin Kencang di Dataran Tinggi Dieng, Atap Rumah Beterbangan, Warga Belum Berani Beraktivitas
Baca: Mengintip Rumah Mewah Maruf Amin dan Istrinya Wury Estu Handayani, Penataan Klasik Modern
Baca: Mengapa Pidato Ketua MPR Lebih Lama dari Jokowi Saat Pelantikan Presiden?
Di hadapan para tamu yang menyaksikan pelantikannya di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019), ia mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa mengatasi jebakan pendapatan atau penghasilan menengah (middle income trap).
"Potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar," ujar Jokowi, dalam pidatonya.
Ia kemudian menjelaskan, Indonesia akan mengalami bonus demografi dan momen itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian bangsa melalui pembangunan Sunber Daya Manusia (SDM).
Banyaknya jumlah manusia yang memiliki usia produktif tentu saja menurutnya, bisa difokuskan dalam meningkatkan berbagai sektor.
"Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif," tegas Jokowi.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa pemanfaatan bonus demografi dalam menghadapi middle income trap tentu saja menjadi tantangan bagi Indonesia, "Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar,".
Keberhasilan maupun kegagalan yang akan dihadapi Indonesia di masa mendatang, tentu saja bisa diukur dari seberapa besar kesiapan negara ini dalam mengantisipasi hal tersebut.
Jika berhasil, Indonesia akan mampu menghasilkan SDM unggul melalui pemanfaatan bonus demografi, seperti program prioritas yang menjadi fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM yang unggul," jelas Jokowi.
Tentunya, kesempatan untuk mendorong peningkatan perekonomian melalui pembangunan SDM itu membutuhkan ekosistem politik dan ekonomi yang stabil.
"Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif," pubgkas Jokowi.
Jokowi dan Ma'ruf Amin kini sudah sah memimpin Indonesia dalam menghadapi tantangan 5 tahun ke depan.
Acara pelantikan itu turut disaksikan pula oleh Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta para mantan Wakil Presiden termasuk mantan Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).
Para mantan menteri yang tergabung dalam kabinet kerja Jokowi-JK pun turut hadir.
Pelantikan Jokowi dan Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden turut disaksikan secara langsung oleh para pemimpin, kepala negara serta delegasi negara sahabat.
Mereka adalah Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Wakil Presiden Tiongkok Wang Qishan, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Kamboja Hun sen.
Kemudian Sultan Brunei Darussalam yakni Sultan Hassanal Bolkiah, Wakil Perdana Menteri Myanmar Henry van Thio, Wakil Presiden Vietnam Dang Thi Ngoc Thih dan Raja Eswatini yakni Raja Mswati III.
Serta para delegasi lainnya dari Thailand, Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, Laos, Filipina, Uni Emirat Arab (UEA), Suriname, dan Utusan Khusus Kaisar Jepang.
