Pelantikan Jokowi & Maruf Amin
Elite PKS Minta Jokowi Tuntaskan Janji Revolusi Mental di Periode Kedua
PKS minta penerapan janji Revolusi Mental Joko Widodo (Jokowi) yang tidak tercapai di periode sebelumnya juga harus dituntaskan pada periode ke II
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) minta penerapan janji Revolusi Mental Joko Widodo (Jokowi) yang tidak tercapai di periode sebelumnya juga harus dituntaskan pada periode ke II pemeritahannya.
Selain juga pekerjaan besar lain yang juga tidak tercapai di periode sebelumnya harus dituntaskan di periode ke II Presiden Jokowi.
“Insya Allah, hari ini, 20 Oktober, Pak Jokowi-Kiai Maruf akan dilantik. Saya berharap janji yang tidak terealisasikan pada periode lalu harus bisa dituntaskan di periode ke II ini tidak boleh ada alasan lagi,” ujar Mardani, kepada Tribunnews.com, Minggu (20/10/2019).
Baca: Beda Hampir 3 Kali Lipat, Ini Jumlah Perbandingan Tamu yang Hadiri Pelantikan Presiden 2014 dan 2019
Baca: 6 Potret Pernikahan Tsamara Amany dengan Profesor New York University yang Dihadiri Presiden Jokowi
Baca: Kasusnya dengan Anthony Hillenaar Kian Memanas, Kriss Hatta Curigai Keterlibatan Hilda Vitria
Menurut legislator asal Dapil Jakarta Timur itu mengatakan salah satu janji utama kampanye Jokowi adalah pertumbuhan ekonomi 7 persen tidak tercapai.
“Saya apresiasi terkait infrastruktur yg sudah dilakukan. Namun mewujudkan pembangunan dgn target pertumbuhan di atas 5 persen perlu menjadi prioritas utama. Pembenahan reformasi struktural termasuk tata kelola dan pemangkasan regulasi harus dilakukan sejak awal” jelas Mardani.
Anggota DPR RI ini melanjutkan Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen perlu kerja keras dam cerdas.
Oleh karena itu, Mardani memberikan beberapa pointer Konstruktif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen pemerintah Jokowi harus melakukan gerakan serius dalam hal reformasi struktural pada 3 bidang utama.
Pertama, penataan dan pembenahan insitusi perpajakan hingga rasio pajak kita menyentuh angka 14 persen.
Kedua, konsolidasi regulasi pusat hingga daerah dan diikuti dgn penegakan hukum yg tegas.
ketiga, insentif untuk riset dan pengembangan produk. Semua hal ini perlu didukung dengan peningkatan kekuatan tata laksana institusi kita.
Selain tiga hal itu, Pemerintahan Jokowi harus juga memperhatikan kondisi perekonomian global yang saat ini mengalami ketidak pastikan karena perang dagang antara dua raksasa US vs Tiongkok
“kondisi global yang tidak pasti menjadi tantangan lainnya. Ketidakpastian ekonomi global ditambah perang dagang Cina-Eropa menurunkan peluang memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dunia.” Kata Mardani.
Terakhir, kurangnya konsolidasi modal dalam negeri dan tingkat kedalaman inklusi keuangan yang rendah, perlu mendapat perhatian.
“Dengan bank ability yang masih blm mengcover seluruh penduduk, membuat Indonesia masih bergantung pd investasi dan aliran modal dari luar,” kara Mardani.
Wakil ketua Komisi II DPR itu berharap semua cacatan kritis konstruktif itu menjadi masukan untuk Pemerintahan Jokowi-Maruf kedepannya,
“Semoga semua catatan tsb dapat diperbaiki. Mari kita doakan bersama agar proses pelantikan dapat berjalan dgn lancar dan keduanya mampu membawa negeri ini jauh lebih baik ke depan,” pungkasnya.
