Pelantikan Jokowi & Maruf Amin
Penyusunan Kabinet: NasDem Sarankan Gerindra Jadi Oposisi, Muhammadiyah Sebut Kriteria Menteri Agama
Setelah dilantik pada 20 Oktober 2019 nanti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin bakal mengumumkan susunan kabinetnya.
lihat foto
Irma menampik anggapan bahwa jatah menteri Partai Nasdem dikhawatirkan berkurang apabila partai di luar koalisi pendukung ikut bergabung.
Bahkan, kata Irma, Partai Nasdem tidak keberatan jika nantinya tak ada satupun kader yang duduk dalam kabinet.
"Karena nasdem menyatakan sejak awal, kami mendukung Pak Jokowi tanpa syarat," kata Irma.
Diketahui, salah satu parpol yang disebut-sebut hendak bergabung ke koalisi Jokowi, yaitu Partai Gerindra.
Partai Gerindra sudah menyerahkan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai dalam lima tahun ke depan.
Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.
2. PPP Beri Syarat Jika Gerindra, PAN dan Demokrat Masuk Kabinet
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tidak mempermasalahkan jika Partai Gerindra, Demokrat, dan PAN masuk koalisi pemerintah.
Namun, ia mengingatkan ketiga partai tersebut agar tidak bersikap seperti oposisi jika nantinya bergabung dalam barisan partai pendukung pemerintahan.
Gerindra, Demokrat, dan PAN dalam Pilpres 2019 tidak mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kenapa harus dipermasalahkan? PPP itu cuma memberikan underline saja bahwa kalau masuk dalam pemerintahan jangan berlaku sebagai oposisi, itu saja."
"Jangan kursinya mau, tapi begitu yang enggak enak, enggak mau, seolah-olah bukan bagian dari koalisi, itu saja," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Lebih lanjut, ia menilai jika PPP mendapatkan jabatan menteri, itu sebagai penghargaan karena mengusung Jokowi-Ma'ruf.
Namun, penyusunan komposisi menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Tugas parpol itu sebetulnya selesai ketika melakukan pengusungan, selebihnya itu kan hal-hal yang sifatnya politis saja bahwa dalam politik mengusung itu kemudian ada reward-nya, itu iya," ujar Arsul.
