Penyusunan Kabinet: NasDem Sarankan Gerindra Jadi Oposisi, Muhammadiyah Sebut Kriteria Menteri Agama

Penyusunan Kabinet: NasDem Sarankan Gerindra Jadi Oposisi, Muhammadiyah Sebut Kriteria Menteri Agama

TRIBUNNEWS.COM - Setelah dilantik pada 20 Oktober 2019 nanti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin bakal mengumumkan susunan kabinetnya.

Penyusunan kabinet menjadi kewenangan sepenuhnya Presiden dan Wakil Presiden atau disebut sebagai hak prerogratif Presidan dan Wapres.

Meski merupakan hak prerogratif presiden, pengisian kabinet tak akan lepas dari 'jatah' untuk parpol.

Tak hanya koalisi parpol pendukung, partai yang berseberangan dengan Jokowi-Maruf disebut-sebut juga bakal masuk dalam kabinet.

Baca: Prediksi Kabinet Jokowi: Berikut Wajah Lama yang Diperkirakan Jadi Menteri, Ada Susi Pudjiastuti

Terkait penyusunan kabinet ini, sejumlah elit parpol memberikan pernyataan.

Sementara Muhammadiyah memberi catatan soal posisi Menteri Agama. 

Berikut rangkumannya, Jumat (18/10/2019): 

1. NasDem Keberatan Semua Parpol Masuk ke Pemerintahan

Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, peran parpol oposisi terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tetap dibutuhkan dalam lima tahun ke depan.

Oleh sebab itu, Irma menyebut, partainya tidak sepakat jika seluruh parpol yang ada saat ini bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Kok rasanya tidak nyaman kalau pemerintah kita ini tidak ada yang mengontrol. Tidak ada check and balance. Semuanya mau masuk ke pemerintahan, Ini berbahaya," ujar Irma saat menjadi pembicara dalam peluncuran hasil survei Parameter Politik Indonesia, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Irma menegaskan, Partai Nasdem merasa perlu keberadaan parpol oposisi yang memegang fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Menurut dia, ke depannya pemerintah membutuhkan pihak oposisi yang konstruktif, solutif dan elegan.

Dengan begitu sistem tetap berjalan.