DPD RI Desak Cabut Moratorium Pemekaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Paul Liyanto meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan moratorium atau penghentian sementara pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

Alasannya, pemekaran sangat penting untuk mempercepat pembangunan di daerah.

"Sudah cukup lima tahun moratorium. Harus dibuka lagi pemekaran tapi sangat selektif," kata Abraham di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Ia menjelaskan wilayah NTT sebagai satu propinsi yang layak dimekarkan.

Alasannya, NTT adalah wilayah kepulauan. NTT juga berbatasan dengan tiga negara yang sudah maju.

"Kami di NTT terdiri dari ratusan pulau. Kami juga diapiti tiga negara yaitu Timor Leste, Australia dan New Zeland. Negara-negara tetangga kami sudah maju-maju, sementara kami masih terseret. Kami iri terhadap mereka. Satu cara agar bisa mengejar mereka adalah membuka pemekaran. Pemekaran akan mempercepat akselerasi pembangunan," jelas Abraham yang menjadi anggota Komite I DPD yang mengurusi bidang Pemerintah Daerah, Pemekaran Wilayah dan Sinergi Hubungan Pusat dan Daerah.

Dia mengakui desakan pemekaran kadang digunakan untuk meraih elektoral dari para politisi.

Baca: Terima Usulan Pemekaran Wilayah di Papua dan Papua Barat, Jokowi Sebut Perlu Dikaji Dulu Aturannya

Terhadap fakta seperti itu, pemerintah harus memberikan kriteria dan syarat yang ketat. Misalnya pemekaran hanya untuk wilayah-wilayah strategis dan wilayah perbatasan.

"Pemekaran jangan menjelang pemilu karena pasti ada yang memanfaatkan. Harus dilakukan seperti sekarang pas anggota parlemen baru dipilih," tegasnya.

Menurutnya, hingga saat ini, sudah ada satu usulan pemekaran propinsi di NTT yaitu pembentukan Flores Kepulauan.

Sementara pemekaran kabupaten dan kota mencapi 10 usulan. Kesepuluhnya adalah calon kabupaten Adonara (Flores Timur), Pantar (Alor), Amfoang (Kupang), Amonetun (Timor Tengah Selatan), Manggarai Barat Daya (Manggarai Barat) dan kota Maumere.
Kemudian ada empat dari Sumba Timur yaitu Pahunga Lodu, Sumba Selatan, Sumba Timur Jaya dan Malolo.

"Pemerintah pusat harus memproses berbagai usulan tersebut guna percepatan pembangunan di NTT," tegas Abraham.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng berpandangan pemekaran wilayah bisa saja dilakukan, namun sifatnya sangat selektif.

Daerah-daerah yang bisa dilakukan pemekaran adalah wilayah perbatasan dan kepulauan.

"Untuk wilayah perbatasan dan kepulauan, itu (pemekaran, Red) penting. Sebagai tanda kehadiran negara," kata Endi.

Ia mengakui dari segi kelayakan, daerah-daerah perbatasan dan kepulauan bisa saja tidak layak dimekarkan. Sebagai contoh dari segi jumlah penduduk, daerah perbatasan tidak masuk dalam kategori pemekaran karena junlah penduduknya sedikit.

Dari segi potensi ekonomi juga tidak layak karena hasil-hasil daerah sebagai penopang percepatan pembangunan wilayah pemekaran tidak ada.

Berbeda dengan Jawa yang potensi ekonomi besar. Jumlah penduduk juga banyak.

"Kalau memakai kriteria seperti itu, nanti yang dimekarkan wilayah-wilayah di Jawa saja. Padahal yang butuh kehadiran negara adalah di daerah perbatasan. Maka prioritas pemekaran adalah daerah perbatasan dan wilayah kepulauan," jelas Endi.
Dia juga meminta ada evaluasi atas 223 Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah dibentuk sejak tahun 1999. Evaluasi sangat penting untuk mengetahui perkembangan pembangunannya.

"Jika ada yang gagal, jangan langsung digabung atau dikembalikan wilayah induknya. Perlu ditempatkan dibawah bimbingan teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Mereka diberi kesempatan untuk perbaiki diri. Kalau tetap gagal maka harus digabung atau kembali ke wilayah induk," saran Endi.

Sebagaimana diketahui,  sejak 1999 hingga 2014 ada 223 DOB yang dibentuk. Jumlah itu terdiri dari 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota. Saat ini ada 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang berdiri di Indonesia.

Dalam periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi tahun  2014-2019, tidak ada pemekaran wilayah baru. Hal itu karena pemerintah mengembali kebjikanan moratorium. 

Dalam periode kedua  2019-2024, belum ada tanda-tanda kebijakan itu dicabut.