Hari Ini Prabowo Akan Tegaskan Sikap: Jadi Oposisi Atau Gabung ke Kabinet Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Arah politik Partai Gerindra lima tahun ke depan dinanti publik. Pada Rabu (16/10/2019) ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal segera memutuskan sekaligus mengumumkannya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, keputusan itu akan didahului dengan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam Rapimnas, Prabowo bakal meminta masukan dari seluruh petinggi partai, termasuk ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partainya di seluruh Indonesia.

"Rapimnas itu adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi setelah kongres," ujar Muzani saat ditemui di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019).

"Pak Prabowo ini perlu mengumpulkan semua karena perlu mendengar semua masukan kawan-kawan tentang bagaimana Gerindra ke depan," lanjut dia.

Prabowo sebenarnya mempunyai wewenang untuk langsung mengambil keputusan. Namun, apa yang akan diputuskan ini adalah hal yang berpengaruh kepada nasib partai.

Karena itu, Prabowo merasa perlu mendengarkan masukan dari elemen partainya sebelum mengambil keputusan.

"Pak Prabowo dapat mengambil keputusan karena mandat ada di tangan beliau. Tapi Pak Prabowo merasa pengumpulan dari orang-orang ini penting supaya mereka merasa diajak rembug," kata Muzani.

Rapimnas Partai Gerindra sendiri dibagi dalam empat agenda.

Pertama, penyampaian gambaran umum atau kisi-kisi arah sikap politik Partai Gerindra oleh Prabowo.

Kedua, pandangan umum dewan pimpinan daerah yang diwakili masing-masing zona wilayah.

Ketiga, penyampaian panduan-panduan teknis kegiatan jangka pendek dan jangka panjang partai Gerindra 2019 - 2024 oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Edhy Prabowo serta Sugiono.

Terakhir, kesimpulan Rapimnas yang akan disampaikan oleh Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani.

Sejumlah Parpol Sambut gerindra

Terkait keputusan yang akan diambil Gerindra hari insi, sejumlah partai politik koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebelumnya telah memberi karpet merah bagi Partai Gerindra yang disebut-sebut ingin bergabung.

Meski penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, namun sejumlah pimpinan parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf menyatakan, tidak keberatan apabila Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan.

Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi pada Jumat (11/10/2019) lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik ke beberapa ketum parpol.

Minggu (13/10/2019) malam lalu, Prabowo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kediaman Paloh, Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan, itu Prabowo dan Paloh membahas agenda politik setelah pemilu dengan menyamakan persepsi untuk menghadapi tantangan lima tahun ke depan.

Sementara, Paloh mengatakan, tidak mempermasalahkan semisal Gerindra merapat ke koalisi.

Asalkan satu semangat untuk mengedepankan kepentingan nasional dan memiliki kesepahaman visi dan misi dengan partai-partai pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Safari politik Prabowo berlanjut ke ketum parpol lainnya. Senin (14/10/2019) malam, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin.

Pertemuan sekitar dua jam itu dilangsungkan di kantor DPP PKB, jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.

Seusai memberikan keterangan terkait pertemuan, Cak Imin sempat ditanya wartawan tentang sikapnya apabila Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Cak Imin mengatakan, pihaknya sama sekali tidak keberatan jika Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah dan kadernya masuk ke dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Iyalah, enggak apa-apa. Yang namanya kerja sama untuk kepentingan rakyat, di mana saja, siap di mana saja," ujar Muhaimin.

Muhaimin mengatakan, dirinya akan mendukung segala bentuk kerja sama yang menuju pada pembaruan dan perbaikan bangsa.

"Ya, semua aspek yang menuju pembaruan dan perbaikan bangsa kita akan lakukan kerja sama," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga menegaskan bahwa partainya akan siap membantu jika kader Gerindra diminta Presiden Joko Widodo masuk dalam kabinet.

Namun ia juga mengatakan, Partai Gerindra akan siap membantu pemerintah meski tidak berada dalam kabinet.

"Kalau memang kita dibutuhkan kita siap. Tapi kita di luar (kabinet) pun kita siap membantu. Kita siap mendukung," kata Prabowo.

Sikap PDI Perjuangan

Selain Nasdem dan PKB, sikap yang sama juga ditunjukkan oleh PDI-Perjuangan.

Ketua DPP PDI-Perjuangan Ahmad Basarah menuturkan bahwa partainya tidak keberatan jika Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah dan masuk dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan bahwa di dunia maya bisa dengan mudah ditemukan propaganda nilai-nilai dan budaya asing.

Basarah menegaskan, Presiden Jokowi mempunyai hak prerogatif untuk memilih orang-orang sebagai menterinya.

"PDI Perjuangan mempersilakan apapun keputusan Pak Jokowi untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya, termasuk di antaranya melibatkan partai di luar Koalisi Indonesia Kerja, itu adalah wewenang prerogatif presiden," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

"PDI-P menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai komposisi kabinet kepada keputusan politik dari presiden Joko Widodo," tutur dia.

Basarah meyakini Presiden Jokowi telah memiliki pertimbangan dalam menyusun kabinetnya.

Termasuk, mempertimbangkan kekuatan politik Partai Gerindra dalam memperkuat posisi pemerintah.

"Ya saya kira dalam konteks semacam itu ketika Pak Jokowi mempertimbangkan kekuatan Gerindra akan memperkuat kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terutama menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja di masyarakat kita," kata Basarah.

"Saya kira kita memberikan apresiasi terhadap keputusan politik itu. Tapi sekali lagi kami tidak dalam posisi mendorong atau menolak karena hal tersebut sepenuhnya wewenang hak preogratif Presiden Joko Widodo," ucap Wakil Ketua MPR itu.

Penentuan Prabowo Meski boleh dibilang tidak ada halangan lagi bagi Gerindra untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, Prabowo belum memutuskan sikap resminya, apakah akan bergabung atau tidak.

Ia disebut akan segera menyatakan sikap resmi partainya selama lima tahun ke depan, dalam waktu dekat.

Dalam Rapat Kerja Nasional 15 hingga 17 Oktober 2019 mendatang, Prabowo akan memutuskan apakah Partai Gerindra akan tetap menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Rakernas Partai Gerindra digelar sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.

"Pak Prabowo akan menyampaikan sikap politik beliau secara resmi setelah mendengar lebih banyak masukan dari para pimpinan Gerindra dari seluruh Indonesia melalui Rakernas Partai Gerindra," ujar juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, melalui pesan singkat, Rabu (9/10/2019).

Rakernas Partai Gerindra akan digelar di kediaman Prabowo di Hambalang.

Prabowo akan mengundang seluruh pimpinan DPP dan pimpinan perwakilan daerah Partai Gerindra untuk dimintai pendapatnya.

"Kan orang lagi menunggu, apakah kita beroposisi, istilah saya, akan menjadi mitra kritis, atau jadi mitra internal atau dalam pemerintahan," kata Dahnil.

"Itu akan diputuskan sekitar tanggal 17 Oktober, karena nanti Pak Prabowo akan mendengar masukan dari pimpinan partai dari seluruh Indonesia ini," tutur dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Rabu Ini Prabowo Nyatakan Sikap, Koalisi atau Oposisi...

Penulis : Kristian Erdianto