Pegiat Antikorupsi: Banyak Pertanyaan saat Jokowi Tak Lagi Minta KPK Lihat Rekam Jejak Calon Menteri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Secara yuridis memang tidak ada kewajiban Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penelusuran rekam jejak para calon menteri keapda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun menurut Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (PUSAKA) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Pujiyono, KPK sangat membantu untuk menelusuri calon-calon yang tidak terkait atau terindikasi korupsi.

Baca: Elite PKS: Langkah Mundur, Jokowi Tak Libatkan KPK Lihat Rekam Jejak Calon Menteri

"Memang tidak ada kewajiban minta penelusuran KPK. Akan tetapi KPK sangat membantu untuk menelusuri calon-calon yang tidak terkait atau terindikasi korupsi. Dulu KPK dilibatkan. Dari penelusuran KPK memberikan masukan, ada beberapa calon yang ditengarai bersinggungan dengan korupsi sehingga tidak jadi diangkat jadi menteri. Masukan KPK diperhatikan diapresiasi," ujar pegiat antikorupsi ini kepada Tribunnews.com, Senin (14/10/2019).

Sikap tersebut menunjukkan komitmen presiden memilih calon-calon yang berintegritas.

Namun kalau sekarang KPK "ditinggal", menurut dia, ini banyak menyimpan tanya.

"Apakah presiden dalam tekanan partai poltik atau kekuatan-kekuatan tertentu?

Atau lanjut dia bertanya, apakah presiden tidak lagi memperhatikan persoalan integritas calon?

"Kita sebagai masyarakat hanya berharap semoga dugaan tersebut tidak benar," jelasnya.

Baca: PKB Tidak Masalah Bila Ada Partai Di Luar Koalisi Jokowi Merapat Ke Kubu Pemerintah

Meskipun demikian, ia berharap Presiden Jokowi akan tetap bisa memilih calon-calon menteri yang punya kredibilitas dan berintegritas.

"Semoga yang terpilih adalah orang-orang yang kredible dan berintegritas," ucapnya. 

Kritik dari Mardani Ali Sera

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyayangkan  Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lagi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melihat rekam jejak calon-calon menterinya.

Mardani menilai Jokowi mengambil langkah mundur ketika tak lagi melibatkan lembaga antirasuah untuk menilik rekam jejak calon menterinya.

Baca: Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Bandar Lampung

"Kalau ini terjadi, langkah mundur Pak Jokowi. Kecuali beliau menyampaikan ke publik menggunakan metode lain," ujar mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu ini kepada Tribunnews.com, Senin (14/10/2019).