Kabinet Jokowi
Gerindra Dikabarkan Incar 3 'Kursi' di Kementerian Ini
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diisukan telah meminta jatah kursi menteri pertahanan di kabinet Jokowi-Maruf Amin dalam lima tahun.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga kursi menteri yakni Menteri Pertahanan (Menhan), Menko Polhukam dan Menteri Pertanian (Mentan) kabarnya diincar oleh Gerindra.
Kader Gerindra kabarnya diharapkan mengisi jabatan di tiga kementerian tersebut.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diisukan telah meminta jatah kursi menteri pertahanan di kabinet Jokowi-Maruf Amin dalam lima tahun mendatang.
Menurut pendapat pengamat politik Ireng Maulana, jika kabar tersebut benar maka hal itu tidak akan menguntungkan Prabowo Subianto sendiri.
"Jika Prabowo akhirnya hanya mengincar kursi Menhan, maka perannya yang semakin menguat dianggap sejajar dengan aktor politik arus utama di perpolitikan nasional akan memudar. Sebagian besar orang akan menilai tingginya pragmatisme Prabowo, dan akan mencatat Ia hanya puas dengan kursi menteri," ujarnya dalam keterangan pers tertulis kepada Tribunnews.com, Senin (8/10/19).
Baca: AHY dan Ilham Habibie Diprediksi Masuk Kabinet Jokowi, Gerindra Siapkan Nama untuk Posisi Menteri
Baca: Said Aqil Siradj Cerita Sejarah Hubungan NU dan PDIP
Dia menambahkan, posisi Menhan akan menjadikan Prabowo jadi bawahan presiden yang notabene adalah Jokowi yang dua kali bertarung dengan dirinya pada Pilpres.
"Bawahan tidak lagi sejajar apapun dalihnya," ujar pengamat alumni Lowa State University, lowa (IA) Amerika Serikat, Program Master of Art in Political Science ini.
Ireng menegaskan, jika Prabowo tidak sungguh-sungguh untuk mengambil posisi Menhan, dia masih akan menjadi rujukan kekuatan politik yang mewarnai dinamika demokrasi Indonesia.
Ireng menambahkan, di banyak peristiwa politik belakanan ini, publik masih sangat menunggu sikap dan tindakan politik Prabowo sebagai respon dari berbagai persoalan yang ada di Tanah Air.
Baca: Bupatinya Ditangkap KPK, Warga Lampung Utara Syukuran Potong Kambing di Halaman Pemda
Menurutnya, kelihatan sekali Prabowo masih diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan politik arus utama.
Karenanya, mengincar posisi Menhan, akan membuat Prabowo Subianto sama seperti menggali penolakan yang dalam dari para pendukungnya yang sudah terlanjur loyal. Mereka akan menyimpan ingatan tentang Prabowo yang ternyata hanya mementingkan jabatan.
"Ketika Prabowo sudah mempersempit ruang perannya sendiri dengan menjadi Menhan, itu sama saja mengkerdilkan arti penting dirinya sebagai tokoh politik," beber Ireng.
Ireng mengingatkan, Prabowo Subianto tidak perlu menjadi Menhan mengingat kapasitas dirinya diperlukan bersama kekuatan bangsa lainnya untuk memback-up pemerintah dalam urusan kepentingan nasional yang jauh lebih besar dan lebih krusial.
"Jika kepentingan untuk mendukung pemerintahan Jokowi direpresentasikan dengan menempati jabatan tertentu, maka mungkin akan lebih elegan jika Prabowo mau mewakafkan dirinya masuk dalam jajaran Watimpres sehingga pikiran-pikiran dan keberpihakannya terhadap kemajuan negara akan lebih langsung memperkuat gerak langkah kepemimpinan Jokowi," tandasnya.
Menurutnya, publik lebih ingin menyaksikan kolaborasi yang konstruktif dari para tokoh misalkan antara Jokowi dan Prabowo dalam konteks Presiden dan Watimpres.
Jika pun Gerindra mengincar kursi Menhan, lebih baik menyiapkan orang lain yang sesuai untuk posisi tersebut.
Gerindra Membantah
Terkait kabar Prabowo mengincar kursi Menhan ini, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya tidak pernah mendapat informasi tersebut, termasuk yang menyebutkan, Prabowo ditawari posisi tersebut di Kabinet Jokowi-Maruf Amin.
"Sumbernya dari mana saya nggak tahu," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada awak media di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Dia menyatakan, Prabowo sudah memberikan penegasan tidak pernah ada tawaran kursi Menhan kepadanya dan dirinya juga tidak pernah meminta jabatan tersebut.
Tidak hanya kursi menhan, Dasco juga membantah Gerindra meminta kursi Menteri Koodinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
Kursi menteri pertanian
Petinggi Partai Gerindra telah menemui Presiden Jokowi untuk menyampaikan konsep swasembada pangan, energi, dan air.
Konsep tersebut merupakan janji Prabowo Subianto ketika masih bertarung melawan Jokowi di Pilpres 2019 lalu.
Konsep itu disebut-sebut mengarah pada kursi Menteri Pertanian yang akan dibidik Gerindra.
Menurut Sufmi Dasco Ahmad, Prabowo sudah menyiapkan nama-nama yang akan diajukan kepada Jokowi apabila konsep Gerindra diterima.
Baca: Gerindra Sudah Siapkan nama-nama Calon Menteri untuk Jokowi?
Baca: Kabar Gerindra dan Demokrat Masuk Kabinet, Peneliti: Jokowi Ingin Banyak Kawan
Namun, Dasco mengaku tak tahu persis nama-nama yang akan diajukan Prabowo.
"Mungkin sudah (nama-nama calon menteri), tapi saya enggak tahu persis orang-orangnya. Tapi kalau konsepnya diterima, mungkin sudah," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Dasco mengatakan, konsep yang ditawarkan Gerindra terkait swasembada pangan, energi, dan air mengarah pada posisi Kementerian Pertanian.
"Ya kalau diterima, ya mungkin pos itu (Kementerian Pertanian) yang diberikan," ujarnya.
Kendati demikian, Dasco mengatakan, soal komposisi kabinet adalah hak prerogatif presiden.
Partai Gerindra, kata dia, tidak akan meminta jatah kursi menteri.
"Kan ini hak prerogatif presiden. Kami juga kan enggak bisa kemudian minta-minta ‘Pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra’ kan enggak bisa. Itu kalau kami konsepnya diterima," katanya.
Penjelasan Sekjen Gerindra
Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.
Kendati demikian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menentukan apakah partainya akan bergabung dalam koalisi pemerintah atau tetap menjadi oposisi.
"Pembicaraan itu memang ada dan kami tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Muzani menjelaskan bahwa partainya telah mengajukan konsep yang dapat dilakukan pemerintah terkait swasembada pangan, energi, dan air.
Konsep yang diajukan itu merupakan janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2019, misalnya penurunan tarif dasar listrik, harga sembako murah, dan ketersediaan air bagi para petani di musim kemarau.
Menurut Muzani, konsep dari Partai Gerindra telah diberikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi dan beberapa pihak terkait.
Namun, Muzani mengatakan, pembicaraan dengan Presiden Jokowi baru sebatas tataran konsep dan belum masuk pada portofolio menteri atau orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut.
Beredar 5 calon menteri Gerindra
Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto tak luput dari sorotan isu calon menteri Jokowi.
Sebab, tawaran kursi calon menteri ke Partai Gerindra ternyata juga ada.
Namun, Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra belum memutuskan apakah Partai Gerindra akan bergabung dalam koalisi Jokowi-Maruf Amin atau berdiri menjadi partai oposisi.
Adanya tawaran calon menteri kepada Partai Gerindara itu dibenarkan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Ahmad Muzani mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dengan Presiden Joko Widodo terkait tawaran posisi menteri dalam Pemerintahan periode 2019-2024.
Kendati demikian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menentukan apakah partainya akan bergabung dalam koalisi pemerintah atau tetap menjadi oposisi.
"Pembicaraan itu memang ada dan kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar istana untuk itu," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019) dikutip dari Kompas.com (jaringan SURYA.co.id).
"Memang ada pembicaran antara orang yang minta Presiden berkomunikasi dengan kita untuk membicarakan tentang kemungkinan kita bisa berkoalisi atau kemungkinan kita bisa masuk dalam pemerintahan," tutur dia.
Muzani menjelaskan bahwa partainya telah mengajukan konsep yang dapat dilakukan pemerintah terkait swasembada pangan, energi dan air.
Konsep yang diajukan tu merupakan janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2019, misalnya penurunan tarif dasar listrik, harga sembako murah dan ketersediaan air bagi para petani di musim kemarau.
Menurut Muzani, konsep dari Partai Gerindra telah diberikan secara tertulis kepada Presiden Jokowi dan beberapa pihak terkait.
Namun, Muzani mengatakan, pembicaraan dengan Presiden Jokowi baru sebatas tataran konsep dan belum masuk pada portofolio menteri atau orang-orang yang dianggap mampu menjalankan konsep tersebut.
Ia pun membantah kabar bahwa Prabowo telah mengajukan tiga kader Partai Gerindra sebagai menteri dalam Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Ya secara resmi Pak Prabowo belum ajukan itu. Tapi sekali lagi ini baru pada konsep awal tentang bagaimana negara Indonesia yang kita cintai ini bisa mencapai pada swasembada pangan, energi, air dan seterusnya," kata Muzani.
"Sampai sekarang Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina belum ambil keputusan tentang apakah kita mau berkoalisi atau kita berada di dalam oposisi," ucapnya.
Penulis: Choirul Arifin/Taufik Ismail
