Kabinet Jokowi
Puan Tanggapi Rumor Gerindra Gabung ke Pemerintah: Presiden Belum Ajak Ngomong
Presiden Joko Widodo disebut belum mengajak PDI Perjuangan berkomunikasi terkait kemungkinan kader Partai Gerindra menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo disebut belum mengajak PDI Perjuangan berkomunikasi terkait kemungkinan kader Partai Gerindra menjadi menteri Kabinet Kerja Jilid II.
Demikian diungkapkan Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P Puan Maharani ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
"Setuju enggak setuju, kita lihat saja. Presiden belum ngajak ngomong. Belum ketemu Presiden sehingga belum ada pembicaraan soal itu (kader Gerindra masuk kabinet)," kata Puan.
Puan menekankan, keputusan kader Gerindra menjadi pembantu Presiden Jokowi bukanlah keputusan partainya sendiri. Melainkan harus atas persetujuan parpol anggota koalisi lainnya.
Baca: Politikus PDIP Sindir Anies Soal Sanitasi Layak Bagi Warga Gang Sekretaris Jakarta Barat
Baca: Beda Pasar Malam Perayaan Sekaten Solo dan Yogyakarta
Baca: Curhat Mulan Jameela Hari-hari Awal Jadi Anggota DPR, Kelelahan hingga Sakit, Bahas Soal Usia ‘Tua’
Baca: Berita Persib - Cedera Mata Omid Nazari Membaik dan Jadwal Big Match Maung Bandung Bulan Ini
"Kan enggak bisa serta merta PDI-P menyatakan iya, setuju, atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi," lanjut Puan.
Bahkan, meskipun penentuan formasi kabinet didasarkan pada hak prerogatif Presiden, namun hal tersebut tetap harus berlandaskan dengan perundingan bersama-sama parpol pendukung.
"Semua merupakan hak prerogatif Presiden, harus dibicarakan secara matang serta bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. kita lihat saja nanti," tutur dia.
Sementara, mengenai munculnya kabar bahwa Partai Gerindra meminta tiga kursi menteri kepada Presiden Jokowi, Puan hanya mengatakan, keputusan itu tergantung presiden.
"Menteri itu hak prerogatif Presiden. Jadi ya kita harus menghargai prerogatif Presiden," imbuh dia.
Diberitakan, Partai Gerindra disebut-sebut akan bergabung dengan koalisi pemerintah. Tak hanya itu, partai Gerindra dikabarkan meminta tiga jatah kursi menteri ke Presiden Joko Widodo.
Namun, kabar itu dibantah oleh Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dahnil menegaskan bahwa tidak benar bila ada yang menyatakan Partai Gerindra meminta jatah tiga menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara di mana pun posisinya. Yang jelas, beliau (Prabowo) aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (4/1/2019).
Disindir Golkar
Partai Golkar menyindir adab politik jika Gerindra ingin bergabung ke koalisi Jokowi-Maruf Amin dan meminta jatah kabinet.
"Jika kabar bahwa Gerindra akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Kyai Maruf ini benar, sungguh menyalahi akal sehat demokrasi kita," ujar Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily, kepada Tribunnews.com, Senin (7/10/2019).
Menurut dia, kalau mau bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi, boleh saja. Tapi apakah nanti tidak khawatir disebut menjilat ludahnya sendiri?
Baca: Keluarga Syok Saat Tahu Mayat yangh Ditemukan Warga Dengan Kepala Terpisah Ternyata Jenal
Baca: Sufmi Dasco: Gerindra Dapat 2 Kursi Ketua dan 9 Wakil Ketua Komisi di DPR
Baca: Dituduh Sebar Hoaks di Twitter, Termasuk Ambulan Berisi Batu, Denny Siregar Beberkan Penjelasan
Ace mempertanyakan perubahan sikap Gerindra, dari partai yang selama ini menjelek-jelekkan pemerintahan, partai yang selama ini berkampanye dengan tawaran visi dan misi yang berbeda dengan Presiden Jokowi, sekarang ini meminta jatah kabinet.
"Untuk apa ada kontestasi Pilpres jika yang kalah malah meminta jatah kursi kabinet," jelas mantan juru bicara Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019 lalu kepada Tribunnews.com, Senin (7/10/2019).
Anggota KIK yang sudah bekerja keras memenangkan Jokowi-Maruf, imbuh dia, tidak pernah meminta jatah kabinet.
"Apakah tidak malu kepada rakyat Indonesia kalau yang selama ini teriak-teriak negatif tentang Jokowi malah minta-minta jatah kabinet?" ujarnya.
Diberitakan, Partai Gerindra disebut-sebut akan bergabung dengan koalisi pemerintah. Tak hanya itu, partai Gerindra dikabarkan meminta tiga jatah kursi menteri ke Presiden Jokowi.
Baca: Sufmi Dasco: Gerindra Dapat 2 Kursi Ketua dan 9 Wakil Ketua Komisi di DPR
Namun, kabar itu dibantah oleh Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dahnil menegaskan bahwa tidak benar bila ada yang menyatakan Partai Gerindra meminta jatah tiga menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara di mana pun posisinya. Yang jelas, beliau (Prabowo) aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat," kata Dahnil dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (4/1/2019).
