DPR Sebut Menkumham Hanya Beri Informasi Sepotong soal RKUHP kepada Jokowi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Komisi III dari Fraksi Demokrat, Erma Suryani Ranik mengkritik Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penundaan pengesahan Revisi KUHP.

Erma menduga permintaan presiden Jokowi agar RKUHP tersebut ditunda pengesahannya karena Yasonna Laoly tidak menyampaikan perkembangan pembahasan RUU secara rinci dan berkala kepada presiden Jokowi.

Baca: Bantah Ditunggangi Kepentingan Politik, Mahasiswa: Batalkan RKUHP dan UU KPK

"Saya melihat ini, Menteri Hukum dan HAM ini tidak meng-update secara detil pasal-pasal terkait RKUHP kepada presiden," kata Erma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (24/9/2019).

Menurut Erma, RKUHP merupakan inisiatif pemerintah.

Dalam proses pembahasan setiap pasal revisi, pemerintah dan DPR telah mencapai kesepakatan.

Sehingga kemudian pada pengambilan keputusan tingkat pertama, baik DPR maupun pemerintah sepakat membawa RKUHP ke rapat Paripurna.

"Fraksi pendukung pemerintahan clear, fraksi non pemerintah juga clear, tapi informasi ini enggak sampai ke presiden yang utuh, yang ada Informasi sepotong-sepotong, informasi engga jelas sehingga presiden juga saya memahami kalau presiden engga nyaman," katanya.

Menurutnya, belum pernah terjadi kondisi dimana kesepakatan yang sudah diambil dalam keputusan tingkat pertama, kemudian berubah pada pengambilan keputusan tingkat dua (Paripurna).

"Ini jadi pembelanjaran juga engga sih untuk pemerintah terutama presiden dalam tata cara bernegara?" katanya.

Sebelumnya rencana pengesahanan RKUHP menuai protes masyarakat.

Mahasiswa di berbagai daerah menggelar unjukrasa memprotes sejumlah pasal dalam revisi tersebut.

Baca: Bantah Ditunggangi Kepentingan Politik, Mahasiswa: Batalkan RKUHP dan UU KPK

Presiden Jokowi kemudian menggelar audiensi dengan pimpinan DPR, pimpinan Komisi III, serta pimpinan Fraksi membahas RKUHP tersebut, pada Senin (23/9/2019).

Dalam audiensi Jokowi meminta kepada pimpinan DPR agar menunda pengesahan RKUHP.

Gedung DPR RI digeruduk

Ribuan Mahasiswa dari berbagai universitas kembali 'menggeruduk' Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

Pantauan Tribunnews, pukul 12.00 WIB, ribuan mahasiswa secara bersama-sama menggelar longmarch dari arah Semanggi menuju Gedung DPR.

Baca: Depan Gedung DPR Dipenuhi Ribuan Mahasiswa, Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi Ditutup

Mereka menyerukan untuk menolak semua RUU termasuk RUU KPK, RKHUP dan RUU Agraria.

"Tolak..tolak..tolak RUU, tolak..tolak..tolak RUU," seru ribuan mahasiswa.

Ribuan mahasiswa lalu berhenti tepat di gedung DPR/MPR RI.

Baca: BREAKING NEWS: Ribuan Mahasiswa di Palembang Kepung Gedung DPRD Sumsel

Mereka langsung berorasi meminta semua pembahasan RUU dibatalkan.

Sementara itu, jalan Gatot Soebroto dari arah Semanggi menuju Slipi di tutup.

Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas tiba di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

Mengutip dari TribunJakarta.com, sekira pukul 12.05 WIB, ribuan mahasiswa tersebut berjalan kaki dari arah Polda Metro Jaya.

Sambil berjalan, mereka membentangkan spanduk dan mengibarkan bendera Merah Putih.

Para mahasiswa yang berunjuk rasa itu juga meneriakkan sejumlah tuntutannya.

"Tolak revisi UU KPK, tolak RUKHP," teriak ribuan mahasiswa itu.

"Revolusi, revolusi, revolusi sampai mati."

Berkumpulnya ribuan mahasiswa di depan Gedung DPR RI membuat Jalan Gatot Subroto ditutup.

Sejumlah Pelajar Turut Ikuti Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR RI

Sepuluh siswa menengah kejurusan Al-Akhyar 2 Jakarta Timur mengikuti unjuk rasa di depan gerbang gedung DPR RI, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

Satu di antaranya, Ari (17), mengatakan ingin mengetahui situasional ketika unjuk rasa bersama dengan mahasiswa.

"Kami sepuluh orang dari SMK Al-Akhyar 2 Jakarta Timur, kepo (ingin tahu) rasanya demo bareng mahasiswa itu seperti apa," kata Ari, di lokasi.

Ari dan sembilan kawannya terlihat kompak mengenakan celana abu-abu.

Menurut Ari, ia sudah mendapat izin dari kedua orang tuanya untuk berunjuk rasa di lokasi.

"Orang tua sudah izinkan. Katanya yang penting hati-hati," ujarnya.

Saat TribunJakarta.com bertanya ihwal apa yang dituntut oleh massa aksi di lokasi, Ari dkk menjawab mahasiswa ingin menuntut soal RUU-PKS, RUU-KPK, dan RUU Pertanian.

"Tadi saya dengar, ada yang teriak menuntuk ketiga RUU tersebut. Saya sendiri sebetulnya tidak tahu intinya apa. Tapi keingintahuan saya besar apa ketiga RUU itu," ujarnya.

Senada dengan Ari, Firman pun menyatakan ingin merasakan sensasi unjuk rasa bersama mahasiswa.

Tapi, Firman memberi pendapatnya perihal situasi politik di Indonesia saat ini.

Menurutnya, politik di Indonesia sedang tak baik. Mulai dari kasus Papua, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, dan RUU-KPK yang dinilai menjadi alat sebagai pelemahan lembaga tersebut.

"Saya sempat baca beberapa kali soal hal tersebut. Intinya, Indonesia sedang tak baik dari segi politik. Biarpun kami SMK, tapi kami cinta NKRI," kata Firman.

Firman dkk menyebut, mengetahui ada unjuk rasa dari media sosial.

Mereka juga bertemu dengan lima orang SMK Ibu Pertiwi yang ingin melakukan unjuk rasa di lokasi.

"Daripada tawuran, mending begini," sebutnya.

Mahasiswa UIN Jakarta Mulai Bergerak ke Gedung DPR RI

Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, kembali genderangkan seruan aksi ke gedung DPR MPR Republik Indonesia, Senayan, Jakarta, pada Selasa (24/9/2019).

Seperti diberitakan TribunJakarta.com sebelumnya, pada Senin (23/9/2019) kemarin, ribuan mahasiswa kampus para cendekiawan muslim itu ikut turun ke gedung dewan.

Meskipun sempat tersendat urusan transportasi dan bentrok dengan massa tak dikenal, para mahasiswa berjaket almamater biru dongker itu tetap sampai ke Senayan.

Mereka ikut dengan aliansi mahasiswa dari puluhan kampus se-Indonesia lain mengepung gedung kura-kura itu.

Hari ini mahasiswa UIN Jakarta masih menyuarakan isu yang sama, penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) KPK dan menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Selain itu juga banyak isu yang disuarakan, seperti kasus korupsi hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Ya hari ini kita balik lagi ke Senayan. Kita ikut suarakan kosongkan kelas," ujar Via, korlap perempuan aksi UIN Jakarta saat ditemui di kampus, Selasa (24/9/2019).

• Orangtua Siswa Tulis Surat Izin Tak Masuk Sekolah untuk Anaknya, Alasannya Unik dan Tak Lazim

• Unjuk Rasa Mahasiswa di Semarang, Gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah Jebol

• Personel Polri yang Mengamankan Aksi Unjuk Rasa di DPR Tidak Dibekali Senjata Api

Via mengatakan, Dewan Mahasiswa (Dema) Universitas mengajak para mahasiswa untuk ikut berdemo, namun tetap tanpa paksaan.

"Kita ajak, tapi tetap tanpa paksaan," ujarnya.

Via mengatakan, aksi jilid dua ini tik lagi menggunakan bus atau truk, melainkan naik motor untuk sampai ke gedung DPR/MPR.

"Hari ini kita naik motor, kebanyakan naik motor," ujarnya.

Pantauan TribunJakarta.com di UIN Jakarta, sudah ada ratusan mahasiswa yang sudah berangkat, menggunakan dua bus Koantas Bima.