Revisi UU KPK
ICW Sebut MK Bakal Kebanjiran Judicial Review UU KPK
Padahal, lanjut Kurnia, RUU KPK tidak masuk dalam Prolegnas tahun 2019 sehingga telah terjadi pelanggaran formil.
Penulis:
Ilham Rian Pratama
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
Tribunnews/JEPRIMA
Massa Koalisi Masyarakat Menyelamatkan KPK menggelar aksi menolak Revisi UU KPK yang telah disahkan DPR di depan gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019), massa aksi mayoritas menggunakan pakaian berwarna hitam. Mereka membentangkan poster bertulisan DPR Tuli Jokowi Budeg Tolak Revisi UU KPK dan #ReformasiDikorupsi. Tribunnews/Jeprima
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK pada Selasa, 17 September 2019.
Sejumlah perubahan kedudukan KPK dalam revisi UU tersebut adalah: (1) Kedudukan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif, (2) Seluruh Pegawai KPK adalah ASN, (3) Penyadapan dan Penggeledahan Harus Seizin Dewan Pengawas, (4) Kehadiran Dewan Pengawas di bawah Presiden, (5) KPK berwenang untuk melakukan penghentian Penyidikan dan Penuntutan.
![[FULL] Gugatan 125 T Ijazah Wapres Untungkan Prabowo, Pakar Nilai Gibran Punya Kekhawatiran Besar](https://img.youtube.com/vi/glSlEtPe0_8/mqdefault.jpg)
