PMKRI Siap Fasilitasi Dialog Jakarta-Papua Agar Kekacauan Tak Berlarut-larut

Mewakili para tokoh, mantan Wakil Gubernur Papua Barat, Irene Mambuy berharap bisa segera duduk bersama dengan Presiden Jokowi untuk bicara dari hati ke hati.

"Saya berharap tujuh wilayah adat di Papua dan Papua Barat diundang presiden. Kita duduk bersama bicara dari hati ke hati, apa luka orang Papua. Itu solusi dan kalau kita sudah duduk bersama, semua berakhir dengan damai. Mari duduk bersama," ungkap Irene, Jumat (30/8/2019) di Gedung Bina Graha, KSP, Jakarta Pusat‎.

Irene melanjutkan dirinya melihat peristiwa kerusuhan kemarin merupakan akumulasi kekecewaan, ketertinggalan dan lain sebagainya.

"Kita semua harus duduk bersama. Mahasiswa ini kan punya emosional dan dia ingin jadi sarjana, ingin berhasil. Jadi saya bilang ini beberapa akumulasi. Aksi ini karena pemda sendiri, pemerintah pusat dan ada juga pihak ketiga," tambahnya.

Untuk diketahui, Kantor Kepala Staf Presiden (KSP) menerima sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama hingga tokoh pemuda dari Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pertemuan ini digelar Jumat (30/8/2019) di Gedung Bina Graha, KSP, Ruang Rapat Lantai 1, Jakarta Pusat menyikapi konflik yang terjadi di beberapa kabupaten, kota di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sejumlah tokoh ini lanjut diterima oleh Deputi IV Bidang Komunikasi, Politik dan Diseminasi. Selama beberapa jam, mereka melakukan pertemuan tertutup dengan tema : Merajut Benang Merah Papua Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usai pertemuan, mantan Wakil Gubernur Papua barat, Irene Mambuy ‎menjelaskan ada beberapa aspirasi yang dibawa ke pemerintah. Utamanya bagaimana merajut benang merah Papua dalam kesatuan NKRI.

Tanggapan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Papua untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkistis.

"Jadi saya terus mengikuti dan juga saya sudah mendapat laporan situasi terkini di Papua pada khususnya di Jayapura dan saya juga minta masyarakat tenang tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis," kata Jokowi di Mojokerto, sebagaimana disiarkan langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/8/2019).

Jokowi mengingatkan semuanya akan rugi apabila ada fasilitas umum, fasilitas publik, serta fasilitas masyarakat yang sudah dibangun bersama menjadi rusak.

Kepala Negara memastikan, akan ada tindakan bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum.

"Tadi malam saya perintahkan ke Menkolpulhukam bersama Kapolri, Kabin, dan Panglima TNI, untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar hukum dan pelaku tindakan anarkis serta rasialis," kata Jokowi.

Baca: Sambal Dua Belibis Mengusung Kampanye Baru Pedes yang Bener

Jokowi akan melakukan evaluasi secara keseluruhan saat ditemui di Alun-Alun Purworejo, ‎Jawa Tengah