PMKRI Siap Fasilitasi Dialog Jakarta-Papua Agar Kekacauan Tak Berlarut-larut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menilai permintaan maaf dari Pesiden Joko Widodo (Jokowi) dan pejabat tinggi negara lainnya terhadap masyarakat Papua tidak akan berdampak apa-apa. Karena tidak menyentuh hati masyarakat Papua.

Demikian disampaikan Ketua Presidium PP PMKRI Juventus Prima Yoris Kago kepada Tribunnews.com, Jumat (30/8/2019).

Selain itu cara negara memperlakukan Papua tidak menampakan wajah persaudaraan.

Sehingga gelombang aksi besar-besaran masyarakat Papua dalam dua minggu terakhir yang dipicu oleh tindakan rasisme dan intimidasi dari ormas dan aparat terhdap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya belum lagi surut.

Kemudian pada Kamis (29/09/2019), aksi protes kembali memanas di Jayapura. Aksi ini memperpanjang potret buram wajah bangsa Indonesia.

Baca: 250 Anggota Brimob Polda Sumsel Dikirim ke Papua

Massa aksi yang memanas kemudian membakar kantor Majelis Rakyat Papua dan fasilitas layanan publik seperti kantor Telkom, kantor pos dan SPBU yang lokasinya berjejeran.

Untuk itu, PP PMKRI siap mengambil langkah tengah dengan menginginkan adanya dialog Jakarta-Papua.

Hal ini sebelumnya sudah disuarakan PP MKRI di depan Istana Negara, Jakarta Pusat dengan menuntut pemerintah tidak boleh menganggap tindakan rasisme adalah hal biasa.

"Kami akan fasilitasi dialog Jakarta-Papua. Sehingga kekacauan ini tidak berlarut-larut." tegas Juventus.

Permintaan maaf, lanjut Juventus, memang diperlukan.

Dan dalam hal ini Jokowi sebagai Presiden sudah menunjukan sikap kenegarawanannya. Namun sejauh ini permintaan maaf tidak cukup.

Baca: Menkumham Prihatin Lapas Abepura Dirusak Massa di Jayapura

"Kita perlu adanya dialog sehingga saling mendengar dan mengoreksi setiap kesalahan, apa yang harus kita perbaiki demi kebaikan bersama." jelas Juventus.

Presiden Didesak Duduk Bersama, Bicara dari Hati ke Hati Soal Luka Orang Papua

Di tempat berbeda, sSejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama hingga tokoh pemuda dari Provinsi Papua dan Papua Barat berharap bisa segera bertemu dengan Presiden Jokowi.

Pertemuan ini menyikapi konflik ‎yang terjadi di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga mengakibatkan kerusakan pada fasilitas publik.