Megawati Tawarkan Konsep Pancasila untuk Korsel dan Korut Bersatu
Megawati Soekarnoputri menawarkan konsep Pancasila untuk mendorong perdamaian dan bersatunya Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut).
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri menawarkan konsep Pancasila untuk mendorong perdamaian dan bersatunya Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut).
Hal itu disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan itu dalam pidatonya di DMZ International Forum on the Peace Economy, di Seoul, Kamis (29/8/2019).
Megawati menjadi salah satu pembicara utama bersama mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroder, mantan PM Jepang Yukio Hatoyama, Presiden pertama Mongolia Punsalmaagiin Ochirbat, serta beberapa tokoh penting lainnya dari Rusia, AS, dan Norwegia.
Baca: Pemblokiran Internet di Papua Sampai Kapan? Ini Kata Wiranto
Karena menurut Megawati, Pancasila dengan musyawarah dan mufakatnya menjadi jalan yang sebaiknya ditempuh dalam mendorong perdamaian Korsel dan Korut yang lebih baik.
"Dalam forum ini pun saya menawarkan kembali metode demokrasi yang ada di dalam Pancasila, yaitu Musyawarah dan Mufakat."
"Saya sangat berharap, setelah perdamaian Semenanjung Korea tercapai, dapat segera tercapai pula sebuah kesepakatan baru, yang diikuti langkah-langkah konkret kerjasama antar dua negara," kata Megawati.
Baca: Pembantaian di Banyumas: Hidup Sendirian Tak Tahu Anaknya Dibunuh Sejak 2014, Begini Nasib Misem
Megawati menjelaskan musyawarah mufakat adalah prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila, Ideologi Bangsa dan Dasar Negara Indonesia.
Lima prinsip yang menjadi penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.
Metode demokrasi yang ada di dalam Pancasila adalah Musyawarah dan Mufakat. Dan itu membuka dialog terbuka tanpa dominasi.
Baca: Pemindahan Ibu Kota Indonesia Jadi Pembicaraan Megawati Dengan Mantan Pemimpin Dunia
Metode itu mendorong pencapaian satu kesepakatan, yang di dalam kesepakatan itu terpatrikan keputusan politik tindakan afirmasi negara kepada rakyat.
"Terutama bagi kelompok yang termarginalkan akibat sistem politik yang ada. Bukan suatu hal yang mudah untuk dijalankan, tetapi bukan berarti tidak mungkin," ujar Megawati.(*)
