Soal Pemindahan Ibu Kota, Politikus PKB: Dukungan dari Semua Lapisan Masyarakat Sangat Penting

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding mengajak semua lapisan masyarakat untuk mendukung rencana pemindahan Ibu Kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Karena Abdul Kadir Karding menjelaskan, pemindahan Ibu Kota pemerintahan ini akan membawa pembangunan dan pemerataan di segala bidang di seluruh Indonesia, khususnya Indonesia Timur.

"Dari yang disampaikan Presiden, tujuan yang paling utama pemindahan ibu kota ini ada pembangunan dan pemerataan terjadi di Indonesia. Indonesiasentris," ujar mantan Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin ini kepada Tribunnews.com, Selasa (27/8/2019).

Jokowi menyebut Ibu Kota baru Indonesia berada di sebagian kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur (Kaltim).

Baca: ‎Irjen Firli Bantah Ada Konflik Internal di Lembaga KPK

Baca: 5 Tahun Saminah Tutupi Rahasia 4 Saudaranya Dibunuh dan di Kubur di Belakang Rumah Ibunya

Baca: Alessandro Nesta, Ikon Lazio yang Bergelimang Gelar Bersama AC Milan

Baca: Pesan Terakhir Rusmini Bikin Haru, Ditujukan Khusus untuk Anaknya yang Menginjak Kepalanya

Dia melihat lokasi dan posisi ibu Kota baru itu begitu strategis, yakni berada di tengah-tengah Indonesia.

Karena itu akan menjadi pusat-pusat baru pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya. Khususnya di daerah timur Indonesia.

Begitu juga dengan posisi kemaritiman juga akan berkembang di sana.

Dengan demikian kesenjangan (gap) pembangunan dan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa bisa diatasi.

Pun rasio ketimpangan (gini ratio) juga akan bisa diperbaiki ketika Ibu Kota pemerintahan ini dipindahkan ke Kaltim.

Apalagi dia menjelaskan, bersama pemindahan ibu kota, pemerintah juga melansir 10 kota metropolitan baru.

"Jadi memang niatnya pemerintah adalah mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi, sosial, budaya di masyarakat di luar Jakarta," tegasnya.

Selain juga masalah-masalah Jakarta akan bisa diurai, misalnya, soal kemacetan.

Sejarah Akan Mencatat Prestasi Jokowi

Anggota DPR RI ini juga mengatakan, sejarah akan mencatat prestasi Jokowi kepada bangsa ini.

Karena Jokowi berhasilkan meninggalkan legacy yang luar biasa bagi generasi bangsa.

"Yang didapat pak Jokowi jika ini sukses adalah legacy, prestasi. Sejarah akan mencatatnya," jelasnya.

Untuk itu pemerintah didorong fokus untuk memindahkan Ibu Kota.

Selain juga, seluruh komponen masyarakat wajib hukumnya untuk mendukumng ini.

"Insya Allah ini akan berhasil. Dukungan dari semua lapisan masyarakat itu sangat penting," ucapnya.

Total Rencana Pendanaan Ibu Kota Baru Indonesia sebesar Rp 466 Triliun

Jokowi menyebut, total rencana pendanaan untuk Ibu Kota baru Indonesia sebesar Rp 466 triliun.

Menurut Jokowi, sebesar 19 persen pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terutama yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.

"Itupun, terutama skema pengolaan aset di Ibu Kota Baru dan di Jakarta. Sisanya kerjasama KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), swasta dan BUMN," ujar Jokowi, dalam jumpa pers mengenai pengumuman pemindahan ibu kota baru, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Jokowi memastikan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimatan Timur adalah paling ideal menjadi Ibu Kota menggantikan Jakarta.

"Kenapa di Kaltim? Resiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, gunung berapi dan tanah longsor. Lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia," jelas Jokowi.

Tanah yang sudah tersedia untuk memindahakan ibu kota seluas 180 ribu hektar.

Pemerintah kata Jokowi lagi, juga telah melakukan kajian terus menerus selama tiga tahun.

"Kenapa urgent sekarang? Kita tidak bisa membiarkan beban Jakarta dan Jawa terus menerus. kemacetan dan polusi udara, beban perekonimian kepada Jakarta dan jawa. Kesenjangan ekonomi yang terus meningkat Jawa dan luar jawa. Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta," jelas Jokowi.

Terkait hal itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan kerangka waktu pemindahan ibu kota akan dimulai tahun 2020.

Adapun finalisasinya diharapkan rampung 2024.

"Fase persiapan 2020, mulai dari master plan, desain, dasar perundang-undangan, penyiapan lahan, infrastruktur, sampai konstruksi. Paling lambat kita harapkan 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur," kata Bambang Brodjonegoro menjawab pertanyaan wartawan, usai Jokowi mengumumkan di Istana Negara.

Bambang mengatakan, untuk status DKI Jakarta tetap akan didorong sebagai pusat bisnis dan keuangan berskala internasional.

Sementara itu, lahan keseluruhan untuk lokasi ibu kota baru disebut seluas 180.000 hektare.(*)