Gerindra Minta Konsep Pemindahan Ibu Kota Dibicarakan Bersama

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI, Edhy Prabowo mengatakan pemindahan ibu kota harus melalui kajian yang mendalam.

Kajian tersebut meliputi potensi bencana, ketersediaan air, hingga biaya.

"Kita perlu mengkaji secara dalam tentang pemindahan ibu kota terutama tentang masalah kemungkinan bencana misalnya," ujar Edhy Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Menurutnya, pemindahan ibu kota tidak boleh dilakukan terburu-buru tanpa kajian yang matang.

Kajian tersebut sebaiknya dikonsultasikan dengan DPR.

Baca: Peonia Diamond Bunga Peony Dengan 88 Sisi Andalan Swan Jewellery

Baca: Dukung Kebijakan Pindahkan Ibu Kota, Mabes Polri Akan Pindahkan Satuan Kerja ke Kaltim

Baca: MenPAN-RB Ingatkan ASN Tak Perlu Khawatir Pindah ke Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Baca: Perawat di Aceh Jaya Tewas Setelah Motornya Diterjang Avanza

Salah satunya mengenai anggraan yang mana diprediksi Indonesia akan mengalami defisit Rp 310 triliun pada akhir tahun ini.

Sementara itu, anggaran untuk membangun ibu kotabaru mencapai Rp 466 triliun.

"Apakah penghitungan secara detailnya sudah dibuat, ini yang perlu kita bahas, yang paling penting inti dari kegiatan ini dari pemindahan ini konsepnya dulu kita buka ramai-ramai," katanya.

Alasannya menurut Edhy pemindahan ibu kota bukan kepentingan satu atau dua kelompok orang saja.

Pemindahan ibu kota akan berdampak pada banyak orang.

Termasuk pemerintahan setelah Jokowi nanti.

"Ini bukan masalah satu, dua kelompok Ini masalah seluruh kelompok. kita semua. karena pemerintahan ini pun setiap pemerintahan dalam undang-undang 10 tahun sekali kalau terpilih kembali, kalau tidak satu periode 5 tahun, dan itu akan berganti-ganti dan ini akan diurus oleh siapa saja yang menang berikutnya berikutnya. jadi ibukota ini bukan dibuat oleh satu kelompok oleh semua untuk anak cucu kita jadi hitungannya harus benar-benar matang," katanya.

DPR sendiri hingga kini masih menunggu naskah akademik serta usulan RUU Pemindahan ibu kota.

DPR baru bisa membahas pemindahan tersebut setelah adanya naskah akademik.

4 pertimbangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan hasil kajian pemerintah mengenai lokasi ideal untuk pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia.

Melalui serangkaian kajian selama tiga tahun ke belakang, Jokowi menetapkan dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru.

"Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019).

Ada sejumlah alasan yang mendasari pemerintah untuk memutuskan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia.

Baca: Aksi Bagus Kahfi di Timnas Senior Saat Ujicoba Tuai Pujian Simon McMenemy

Baca: Video dan Foto Pesona Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Ibu Kota Baru Indonesia di Kaltim

Baca: Presiden Bisa Dipanggil DPR RI Terkait Pelaksanaan Rekomendasi Pansus Pelindo II

Baca: Rebutan Hak Asuh Anak dengan Sang Mantan Suami Selama Bertahun-tahun, Angelina Jolie Merasa Tak Kuat

Jokowi dalam keterangannya, kemudian menjelaskan alasan pemilihan provinsi tersebut.

"Satu, risiko bencana minimal baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor," ucapnya.

Selain dianggap minim risiko bencana, lokasi Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah Indonesia juga menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah.

Hal itu menjadi alasan kedua pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru yang memang bertujuan untuk pemerataan ekonomi ke Indonesia Timur.

Ketiga, Presiden mengatakan bahwa lokasi yang telah ditetapkan tersebut berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang.

"Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda," tuturnya.

Selain itu, infrastruktur yang relatif telah tersedia dan kepemilikan lahan pemerintah seluas kurang lebih 180 ribu hektare juga menjadi pertimbangan dipilihnya provinsi tersebut.

"Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare," kata Jokowi.