Golkar Yakin Pemerintah Sudah Kalkulasi Dan Pertimbangkan Kebutuhan Mobil Dinas Menteri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Fraksi Golkar di DPR RI meyakini anggaran mobil dinas yang baru untuk menteri dialokasikan dengan pertimbangan yang matang demi menunjang kinerja pemerintah.

Golkar menilai pengadaan mobil dinas yang baru bagi Menteri itu tidak akan memberatkan keuangan negara.

"Pemerintah telah mengkalkulasi dan mempertimbangkan tentang kebutuhan atas pengadaan mobil," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada Tribunnews.com, Jumat (23/8/2019).

Namun demikian anggota Fraksi Golkar ini tetap mengingatkan pemerintah agar tetap mengedepankan kebutuhan prioritas.

"Pengadaan mobil itu harus didasari adanya kebutuhan yang mendesak untuk menunjang kinerja para Menteri dalam membantu Presiden," tegas mantan Juru bicara TKN Jokowi-Maruf Amin ini.

Baca: Mama Minta Pulsa, Inspirasi Sri Mulyani untuk Permudah Bayar Pajak

"Tapi sekali lagi bagi kami yang terpenting buat pemerintah kan apakah kita mau mengedepankan skala prioritas dan kebutuhan yang paling mendesak di tengah situasi perekonomian yang memang kita membutuhkan kehati-hatian," jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

PKB Tak Menyoal Pengadaan Mobil Dinas yang Baru untuk Menteri

Sejauh tidak memberatkan keuangan negara, pengadaan mobil dinas yang baru boleh saja dilakukan untuk menunjang kinerja pejabat negara.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding, kepada Tribunnews.com, Kamis (22/8/2019).

Apalagi kata dia, pengadaan ini dilakukan karena kondisi kendaraan dinas sudah tidak layak.

Mobil yang dipakai sekarang sudah berumur lebih 10 tahun dan dipakai sejak masa pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhyono (SBY).

"Sepanjang kemampuan keuangan negara memungkinkan tidak ada masalah pengadaan mobil dinas menteri," ujar anggota DPR RI ini.

Baca: Situasi Terbaru Papua: Curahan Hati Warga, Klarifikasi FPI hingga Pengakuan Tri Susanti

Dia yakin, para menteri juga tidak terlalu memempersoalkan mobil yang baru atau yang lama dan jenis yang disediakan sebagai kendaraan dinas.

"Ini kan karena negara menyediakan dan memungkinkan kondisi keuangan kita," jelas mantan Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019 lalu itu.

Menurut dia, pengadaan mobil dinas yang baru ini pasti telah didahului pertimbangan-pertimbangan dan analisa yang matang.

Termasuk mempertimbangkan dari sisi protokoler, yakni keamanan dan kehormatan serta kepantasannya.

"Pasti ada pertimbangan teknis keprotokoleran, soal keamanan serta untuk mejaga kepantasan publik. Itu kan termaktub dalam Undang-undang keprotokoleran," jelasnya.

"Jadi pengadaan mobil itu memungkinkan. Soal jenis mobilnya apa, merk-nya apa itu teknis dari eksekutif nanti," ucap Karding.

Fadli Zon Setuju Pengadaan Mobil Baru Bagi Menteri

Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju dengan rencana pengadaan mobil baru untuk menteri dan pimpinan lembaga lainnya pada periode 2019-2024. Karena menurut Fadli mobil Toyota Crown Royal Saloon yang digunakan saat ini sudah berusia 9 sampai 10 tahun.

Baca: Pelaku Perusakan ATM di Manokwari Ditetapkan sebagai Tersangka

"Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya. Kalau tidak salah sih mobil yang dipakai sekarang ini usianya sudah 9 tahun apa 10 tahun gitu," ujarnya usai rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis , (22/8/2019).

Menurut Fadli pergantian mobil dinas menteri dan pimpinan lembaga setingkat menteri lainnya itu masuk akal, karena biaya pemeliharaan mobil lama lebih tinggi ketimbang mobil baru.

"Ya kalau itu pertimbangannya sebagai mobil yang dipakai sekarang ini sudah terlalu lama dan mungkin maintenancenya justru memakan biaya, saya kira itu pasti ada pertimbangan-pertimbangannya lah," katanya.

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra itu, pengadaan mobil baru sebenarnya sudah digagas dipenghujung masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) , hanya saja rencana tersebut kemudian dibatalkan Jokowi pada periode berikutnya.

"Sehingga lelangnya (mobil baru) kemudian dibatalkan," katanya.

Untuk anggarannya sendiri menurut, Fadli pemerintah pasti punya hitung-hitungannya sendiri.

PKS Nilai Belum Perlu Beli Mobil Baru Untuk Menteri

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai tidak perlu pemerintah membeli fasilitas berupa mobil dinas baru bagi Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

Baca: Warga Aceh Tewas Tenggelam di Pahang Malaysia

Kabinet baru Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di peridode kedua pemerintahannya nanti bakal mendapatkan fasilitas berupa mobil dinas baru.

Mobil dinas baru ini akan menggantikan mobil dinas menteri Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla saat ini, yakni Toyota Crown Royal Saloon.

Anggaran untuk pengadaan mobil baru bagi menteri tersebut mencapai 152 miliar.

"Tidak perlu. Kondisi keuangan kita masih berat," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Kamis (22/8/2019).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini pun menilai belum prioritas untuk melakukan pengadaan mobil dinas yang baru bagi anggota Kabinet Kerja II.

"Belum prioritas," jelas mantan Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu ini.

Dia menyarankan pemerintah bisa menggunakan pola leasing yang meringankan keuangan negara.

"Tidak harus membeli tapi sistem sewa yang semua perawatan dan depresiasi tidak dibebankan pada negara. Mobil selalu baru dan tidak ada biaya lainnya," jelasnya.

Justru, dia menilai lebih baik awal pengabdian para Menteri Kabinet Kerja II ditunjukan sikap empati pada rakyat.

Hal senada juga disapampaikan Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW).

HNW menilai bahwa rencana pengadaan mobil baru untuk menteri kabinet mendatang, perlu dikritisi oleh Komisi XI.

Menurut Hidayat mobil dinas menteri Toyota Crown Royal Saloon saat ini masih memadai untuk digunakan.

"Secara prinsip memang harus dikritisi ya oleh kawan-kawan di komisi 11 karena kan pada hakikatnya mobil-mobil yang ada, saya yakin juga masih memadai untuk dipergunakan sebagai mobil dinas untuk menteri maupun pejabat negara yang lain," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (22/8/2019).

Pengadaan mobil dinas menteri yang tendernya dimenangkan PT Astra Internasional itu menurut Hidayat memakan anggaran yang tidak kecil.

Untuk diketahui Pagu anggaran untuk pengadaan mobil dinas tersebut mencapai 152 miliar dengan penawaran tender oleh PT Astra Internasional sebesar Rp 147.229.317.000.

Anggaran sebesar itu menurut Hidayat bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Apalagi program pak Jokowi katanya adalah untuk menghadirkan SDM yang unggul. SDM yang unggul itu memerlukan advokasi di antaranya adalah anggaran," katanya.

Misalnya menurut Hidayat, anggaran tersebut digunakan untuk membangun sejumlah sekolah yang rusak akibat bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah. Atau anggaran bisa juga dialokasikan untuk beasiswa pendidikan anak anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

"140 miliar yang katanya untuk membeli mobil dinas yang baru itu menurut saya dipakai saja untuk membangun sekolah-sekolah dan atau memberikan beasiswa di tempat-tempat yang kemarin terdampak gempa yang sangat dahsyat seperti di NTB dan juga di Sulawesi Tengah, yang sekali lagi itu sudah dijanjikan oleh pak Jokowi untuk diberikan bantuan dan sampai hari ini belum dilaksanakan," katanya.