Soal Mobil Baru Menteri Jokowi, Fadli Zon Setuju, Roy Suryo dan PKS Beri Solusi Lain

"Yang sekali lagi itu sudah dijanjikan oleh pak Jokowi untuk diberikan bantuan dan sampai hari ini belum dilaksanakan," ujar Hidayat.

"Apalagi program Pak Jokowi katanya adalah untuk menghadirkan SDM yang unggul. SDM yang unggul itu memerlukan advokasi di antaranya adalah anggaran," katanya.

Senada dengan Hidayat Nur Wahid, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera juga angkat bicara soal hal tersebut.

"Tidak perlu. Kondisi keuangan kita masih berat," ujar Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Kamis (22/8/2019).

Mardani pun memberikan solusi yang hampir sama seperti yang disarankan Roy Suryo, yakni pemerintah bisa menggunakan pola leasing yang meringankan keuangan negara.

"Tidak harus membeli tapi sistem sewa yang semua perawatan dan depresiasi tidak dibebankan pada negara. Mobil selalu baru dan tidak ada biaya lainnya," jelasnya.

Baca: Ketimbang untuk Beli Mobil Menteri, PKS Sarankan Pemerintah Gunakan Anggaran untuk Bangun Sekolah

Baca: Fadli Zon Setuju soal Pengadaan Mobil Baru Bagi Menteri

Sementara itu,  sikap berbeda ditunjukkan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Menurut Fadli, mobil Toyota Crown Royal Saloon yang digunakan saat ini sudah berusia 9 sampai 10 tahun sehingga dirasa tidak salah.

"Ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan ya. Kalau tidak salah sih mobil yang dipakai sekarang ini usianya sudah 9 tahun apa 10 tahun gitu," ujarnya usai rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019) kepada Tribunnews.com.

Menurut Fadli, pergantian mobil dinas menteri dan pimpinan lembaga setingkat menteri lainnya itu masuk akal.

Sebab, biaya pemeliharaan mobil lama lebih tinggi ketimbang mobil baru.

"Ya kalau itu pertimbangannya sebagai mobil yang dipakai sekarang ini sudah terlalu lama dan mungkin maintenancenya justru memakan biaya, saya kira itu pasti ada pertimbangan-pertimbangannya lah," katanya.

Sementara itu, pihak Istana angkat bicara soal pengadaan mobil dinas.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono menjelaskan, pengadaan ini dilakukan karena kondisi kendaraan dinas presiden, wapres dan menteri sudah tidak layak.

"Kan mobil dinas Bapak Presiden sudah melebihi waktunya dan mobil itu adalah mobil khusus, contohnya anti peluru dan lain-lain."