Soal Mobil Baru Menteri Jokowi, Fadli Zon Setuju, Roy Suryo dan PKS Beri Solusi Lain

Tanggapan Tokoh Soal Mobil Baru Menteri Jokowi, Fadli Zon Setuju, Roy Suryo dan PKS Beri Solusi

TRIBUNNEWS.COM -  Menteri di kabinet baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024 sebentar lagi akan mendapatkan mobil dinas baru.

Satu model yang diisukan akan menjadi mobil para menteri adalah Toyota Crown Hybrid.

Beberapa tokoh publik memberi komentar atas sikap pemerintahan Jokowi yang berencana melakukan pengadaan mobil dinas baru.

Wakil Ketua Umum Demokrat, Roy Suryo seperti diberitakan sebelumnya mengatakan, pembelian mobil baru tersebut dinilai kurang tepat sebab masa jabatan menteri tidak lama.

"Kalau menurut saya wacana pembelian mobil menteri atau saya dengar sudah lelang sejumlah ratusan miliar ini kurang tepat."

"Kurang tepat kenapa? Menteri itu jabatan publik yang tidak lama masa jabatannya," kata Roy Suryo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (22/8/2019).

Menurut Roy, semasa dirinya menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mobil yang ia pakai adalah mobil menteri sebelumnya.

Lebih lanjut, ia penyarankan pemerintah untuk menggunakan jasa rental untuk para menteri yang baru tersebut.

Selain karena murah dalam biaya perawatan naumn juga akan lebih efisien.

"Jadi saran saya selagi di tengah kondisi resesi ekonomi ini, lebih baik gunakan mobil rental."

"Rental itu tidak ada biaya perawatan, tidak ada nanti dilelang untul dijual kembali, lebih efisien dan lebih menghemat biaya," pungkasnya.

Baca: Daripada Beli Mobil Baru, Roy Suryo Sarankan Menteri Jokowi Pakai Mobil Rental Saja

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, rencana pengadaan mobil baru untuk menteri kabinet mendatang, perlu dikritisi oleh Komisi XI DPR.

Menurut Hidayat, anggaran sebesar itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Rp 140 miliar yang katanya untuk membeli mobil dinas yang baru itu menurut saya dipakai saja untuk membangun sekolah-sekolah dan atau memberikan beasiswa di tempat-tempat yang kemarin terdampak gempa yang sangat dahsyat seperti di NTB dan di Sulawesi Tengah."