LBH Papua: Kehadiran Aparat Keamanan di Papua Belum Tentu Selesaikan Masalah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, mengatakan keberadaan aparatur negara terutama aparat keamanan di Papua belum dapat menyelesaikan permasalahan.

Menurut dia, keberadaan aparatur negara ternyata tak mampu menjawab tantangan negara untuk mencegah terjadi pelanggaran HAM.

Menurutnya justru sebaliknya, aparatur negara menjadi pelaku pelanggaran HAM itu sendiri.

"(Pelanggaran HAM,-red) baik secara langsung mapun tidak langsung dengan cara membiarkan ormas/OKP tertentu melakukan penghadangan bahkan mengancam aktifitas hak atas kebebasan berekspresi," kata dia, pada saat sesi jumpa pers di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Dia melihat terjadi penambahan aparat keamanan berupa pengiriman anggota kepolisian dan TNI ke Papua dengan jumlah yang besar dengan alasan pengamanan obyek vital di Papua.

Baca: Pengamat: Pengecualian Taksi Online di Kawasan Ganjil Genap akan Timbulkan Masalah Baru

Baca: Sekeluarga 4 Atlet Gulat Berprestasi, Tapi Hidup Memprihatinkan, Rumahnya Gedek Nyaris Roboh

Baca: Nasib Moon Jun Ho Usai Hengkang dari Agensi Woollim Entertainment

Baca: Tiga Pemain Baru Persib Dibawa ke Markas Perseru Badak Lampung FC

Upaya penambahan aparat keamanan itu dilakukan setelah terjadi aksi unjuk rasa berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat, pada Senin (19/8/2019).

"Dengan penambahan aparat negara maka kehawatiran kita adalah kejadian-kejadian pelanggaran HAM di Papua akan semakin sering terjadi, dan tentu korban pelanggaran HAM di Papua akan semakin bertambah kedepannya," kata dia.

Dia menegaskan, perlakuan tidak manusiawi yang terjadi terhadap mahasiswa asal Papua di beberapa daerah menunjukkan negara mengalami kemunduran dan terlihat gagal mengangkat harkat dan martabat manusia.

Semestinya, kata dia, pada umur negara yang sudah mencapai 74 Tahun, hak-hak warga negara menjadi semakin telindungi, negara semakin dewasa dan pola penanganan masalah tidak bar-bar seperti pada masa penjajahan dan masa Orde Baru, dimana semakin dekat rakyat dengan alat negara maka semakin beresiko warga negara untuk mengalami perlakukan-perlakuan tidak manusiawi.

Untuk itu, dia meminta, agar pemerintah mengupayakan penyelesaian persoalan diskriminasi rasial terhadap warga Papua dengan pendekatan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia bukan keamanan.

"Menghentikan penambahan atau pengiriman aparat keamanan ke Papua serta menarik kembali aparat keamanan yang telah dikirim ke Papua," katanya.

Tindak tegas

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk segera menindak tegas pelaku rasisme kepada mahasiswa asal Papua di asrama Surabaya, Jawa Timur, beberapa lalu.

"Saya juga telah memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum, tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas," ujar Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian menindak tegas aparanya yang diduga melakukan rasisme.

Baca: Haji Pasangan Suami Istri asal Madura Ditinggal di Jeddah

Baca: Samsung akan Optimalkan Kue Pasar Ponsel Black Market yang Hilang

Baca: ABG Berusia 15 Tahun asal Musirawas Jadi Korban Persetubuhan, Begini Kejadiannya

Baca: Syuting Film Rumah Kentang, Luna Maya Totalitas Syuting di Tengah Kebun

"Presiden kemarin juga sudah menyampaikan kepada Panglima TNI (dan Kapolri), kalau memang ada aparatnya yang nyata-nyata melakukan hal seperti itu (rasis), tindak, enggak ada alasan," ujar Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Menurutnya, permintaan Jokowi tersebut disampaikan secara langsung ke Panglima TNI tadi malam, setelah mendarat di Jakarta usai kunjungan kerja dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Presiden langsung mengumpulkan Panglima TNI, Kapolri, dan Menko Polhukam untuk membicarakan di antaranya persoalan itu (kerusuhan Papua akibat dugaan rasisme)," ucap Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu menilai gejolak di Papua dan Papua Barat memang terjadi dari dugaan rasial kelompok masyarakat dan aparat kepada mahasiswa asal Bumi Cendrawasih itu.

"Ini enggak boleh terjadi (aparat rasialis). Siapa pun enggak boleh terjadi, apalagi selaku, walaupun itu oknum ya, jelas-jelas oknum yang tidak memahami situasi lingkungan yang begitu dinamis," paparnya.

Berharap tak terulang

Tokoh agama Kabupaten Manokwari Pdt Johanes Mamoribo berharap kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari tak terulang lagi.

"Kejadian kemarin kami sangat sesalkan dan berharap ke depan tak pernah terulang lagi," kata Johanes usai bertemu Menkopolhukam, Panglima TNI, dan Kapolri, di Swiss-Belhotel, Manokwari, Kamis (22/8/2019).

Menurut Johanes, apa yang disampaikan Menkopolhukam dalam pertemuan tersebut sudah sangat jelas bagi seluruh masyarakat Papua.

Baca: Kontroversi? Deretan Pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe Soal Rusuh di Papua Tuai Tanggapan

Baca: Gaya Traveling Orang Indonesia, Kamu Masuk yang Mana Nih?

Baca: Kota Bogor Akan Gelar Deklarasi Serentak Kelurahan Bebas Narkoba

Baca: Pria 55 Tahun Asal Sumatera Utara Tega Aniaya Kekasihnya: Cemburu Sering Dikunjungi Pria Lain

"Kejadian seperti ini datangnya dari oknum. Kita berharap di sini sebagai masyarakat Papua, khususnya dari pihak Gereja, bahwa apa yang datang dari oknum harus dikaji dan dipilah dengan baik," katanya.

Ia juga meyakini, aparat kepolisian dapat menangkap dan menindak para oknum yang menjadi penyebb kerusuhan di sejumlah daerah di Papua.

"Kita percaya aparat dapat menangani oknum ini. Kunjungan Menkopolhukam bersama Kapolri dan Panglima TNI, kita percaya situasi dapat dipulihkan kembali sehingga ada kepercayaan masyarakat Papua ke pemimpin negara," harapnya.

Ia juga berpesan ke masyarakat Papua, agar tak mudah terpancing dan terprovokasi oleh oknum, yang berujung ke tindakan pengeruskan.

"Kalau memang ada aspirasi silahkan sampaikan secara bermartabat, tenang dan damai, sehingga itu juga bisa diterima pemerintah. Jangan secara anarkis dan brutal, sampaikan bermartabat, karena kita orang bermartabat," tutup Johanes. (tribun-timur.com)

Kami sayang Papua

Seorang tokoh masyarakat Manokwari meluapkan kesedihannya saat bertemu dengan Menkopolhukam, Panglima TNI, dan Kapolri, di Swiss-Belhotel Manokwari, Kamis (22/8/2019).

Tokoh masyarakat bernama George C Auparay ini awalnya diberi kesempatan untuk bertanya dan diskusi usai Menkopolhukam Wiranto berbicara.

George langsung meluapkan kesedihan dan emosinya mengingat tindakan penghinaan yang diterima warga Papua.

"Kami ini sudah sepakat bahwa kita semua satu bangsa, tapi mengapa kami diperlakukan begini. Kalau begini kami menyesal berada di negara model begini, dimana kami tak diakui sebagai bangsa, sebagai anak bangsa Indonesia," kata George.

Menurutnya, permintaan maaf tidaklah cukup untuk mengobati rasa sakit yang dirasakan masyarakat Papua.

Menurutnya harus ada tindakan nyata agar kejadian tak berulang.

Baca: Big Hit Terpaksa Ubah Nama Fans Club TXT Usai Dituduh Jiplak Julukan Penggemar Tiffany Young

Baca: Sanksi Hariono Ditambahi Komdis PSSI, Pelatih Persib: Bingungkan Sepak Bola

Baca: Jokowi: Alhamdulilah Situasi di Tanah Papua Sudah Normal

Baca: Ibu Kota Pindah ke Kalimantan Timur, Pemerintah Perlu Waspadai Spekulan Tanah

"Kami sedih, susah menatap masa depan kami dengan perlakuan begini. Minta maaf adalah hal biasa, Natal, Idulfitri bisa kita lakukan, tapi soal penghinaan suatu suku bangsa ini sangat luar biasa, kami tidak terima," tegasnya.

"Kemarin saya sempat tulis dua gubernur menghadap presiden minta Papua keluar NKRI. Maksudnya apa, agar ini tidak terulang lagi, hari ini minta maaf, besok terulang lagi. Kalau perlu buat kepres atau UU, kalau ada yang berkata rasis ke orang Papua, kami keluar dari NKRI," kata dia dengan nada tegas.

Mendengar curahan hati George, Wiranto langsung meluruskan bahwa penghinaan yang diterima warga Papua dilakukan oknum tertentu.

Baca: Bertentangan dengan MA, Stiker Bagi Taksi Online Temui Jalan Buntu

"Kita paham emosi itu, tapi kami juga ingin meluruskan bahwa cercaan dan hinaan bukaan dari pemerintah, itu dari oknum. Tidak hanya Papua yang dihina, kami pun, bahkan presiden kita bertahun-tahun dicerca. Jaman kebebasan seeperti ini orang ngomomg senaknya, tapi sekali lagi itu oknum," tegas Wiranto.

Wiranto juga mengungkapkan, pemerintah Indonesia tak pernah menganaktirikan Papua, bahkan Papua dianggap sebagai kesayangan pemerintah.

"Kalau pemerintah, kita bersyukur bahwa ada kebijakan presiden yang ingin memacu pembangunan di Papua dan Papua Barat agar berakselerasi supaya bisa seimbang dengan provinsi lain. ABPN yang digelontorkan ke Papua itu beberapa kali lipat dibanding yang ke provinsi lain, itu betul. Pemerintah sayang ke Papua dan masyarakatanya, jika tidak, tak mungkin presiden sering kunjungan ke sini dan gelontorkan dana besar," ujarnya.

Wiranto berharap, masyarakat Papua tidak menganggap penghinaan yang dilakukan oknum, sebagai penghinaan dari suku bangsa lain di Indonesia.

"Mari kita pisahkan oknum kurang ajar itu, tentu nanti akan ada tindakan hukum, tapi jangan kemudian digeneralisir bahwa ini adalah tindakan pemerintah ke Papua. Harapannya nanti jangan ada lagi saling mencerca dan menghina," pesannya. (tribun-timur.com)