Belajar dari Lepasnya Timor Leste, Ini Saran Sosiolog UI untuk Presiden Jokowi Atasi Masalah Papua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Kepala Negara RI harus mengambil alih langsung situasi pengendalian Papua.

Demikian disampaikan Sosiolog Universitas Indonesia, Kastorius Sinaga kepada Tribunnews.com, Kamis (22/8/2019).

"Dan tidak menyerahkannya tanggung-jawab secara parsial dan teknis sektoral ke para pembantunya termasuk ke tangan TNI dan Polri sebagai leading sector untuk pemulihan keamanan," ujar alumni Universitas Bielefeld Jerman ini.

Karena agressi massa di Papua terjadi bak bola salju yang cepat menjalar dan mebakar berbagai kota mulai Monokwari, Sorong, Fakfak dan Timika, pada Rabu (21/8/2019).

Bila kerusuhan ini terus berlangsung maka Papua akan menjadi faktor utama disintegrasi nasional.

Ini akan dapat berujung fatal bagi stabilitas dan keamanan nasional seperti pernah dialami pada kasus lepasnya Timor Timur di tahun 1999 lalu.

Baca: Najwa Shihab Kaget Mendengar Pernyataan Lukas Enembe, Ulang Jawaban dari Gubernur Papua

Baca: PKS Sesalkan Keputusan Pemerintah Blokir Jaringan Komunikasi di Papua

Untuk itu dia menilai, solusi permasalahan Papua tidak bisa dilihat parsial dari sudut keamanan saja.

"Bergesernya agresi masa dari sekadar ungkapan emosional akibat tindakan rasisme terhadap warga Papua di jawa Timur ke motif kemerdekaan Papua dari NKRI harus ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Pusat," jelas Kastorius.

Apalagi Papua saat ini menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa.

Karenanya menjadi wajar bila Presiden mengambil alih seluruh penanganan masalah Papua termasuk dalam merumuskan platform penyelesaian Papua berjangka panjang.

Bila tidak maka dikwatirkan eskalasi kerusuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa.

"Saatnya Presiden meletakkan prinsip “human dignity” bagi penyelesaian Papua. Papua tak bisa diselesaiakan hanya dari security approach dan pembangunan fisik infrastruktur," papar Kastorius.

Namun terutama, imbuh dia, menempatkan kembali warga Papua setara dengan warga Indonesia secara keseluruhan.

"Penempatan martabat ras Papua sebagai entry point utama yang harus diprioritaskan oleh Presiden di dalam penanganan masalah Papua ke depan dengan mengajak semua perwakilan masyarakat adat Papua di dalam mencari solusi terbaik untuk Papua damai ke depan," jelasnya.

Jokowi Duga Ada Penumpang Gelap