Rusuh di Papua
Jusuf Kalla: Polisi Perlu Jelaskan Peristiwa yang Sebenarnya Terjadi Malang dan Surabaya
"Justru sebenarnya kalau kita lihat ya, dari keterangan polisi, polisi itu mengamankan itu karena mau ada serangan."
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pernyataan pers terkait rusuh di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat, sepanjang hari Senin (19/8/2019) kemarin yang dipicu oleh dugaan persekusi rasis terhadap mahasiswa perantauan asal Papua di Kota Malang dan Surabaya pekan lalu.
Jusuf Kalla menegaskan, berdasarkan informasi dia dapat, peristiwa penindakan petugas terhadap oknum mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang sebenarnya merupakan tindakan aparat keamanan yang ingin menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengamankan situasi.
"Justru sebenarnya kalau kita lihat ya, dari keterangan polisi, polisi itu mengamankan itu karena mau ada serangan. Tapi serangan itu belum terjadi, tidak terjadi, hanya semacam ramai-ramai dikepung lah, diselamatkan polisi," ujar Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Jusuf Kalla menjelaskan, apa yang terjadi di Papua Senin kemarin memang merupakan buntut dari peristiwa di Surabaya dan Malang.
Sehingga menurutnya, pihak berwenang harus memberikan penjelasan kepada rakyat Papua terkait apa yang menjadi pokok permasalahan.
"Tapi tentu ada sebabnya lagi, nah apa sebab itu terjadi, semua (harus) terbuka lah, apa sebabnya?" kata Jusuf Kalla.
Penjelasan tersebut juga harus disampaikan jika memang terbukti benar terkait dugaan adanya pembuangan bendera merah putih ke selokan.
Semua harus diungkap, kata Jusuf Kalla, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman lainnya.
"Apakah benar ada yang bicara ada yang membuang bendera merah putih di selokan? apa benar itu? ini juga harus semua terbuka," tegas Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla pun meminta agar siapapun oknum yang menjadi pemicu terjadinya aksi tersebut harus segera dicari.
"Ya, ya (harus dicari)," ujar Jusuf Kalla.
Risma bantah isu pemulangan mahasiswa Papua
su pengusiran mahasiswa asal Papua di Surabaya dibantah langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
"Tidak benar ada pengusiran. Kalau itu terjadi, semestinya pejabat saya yang duluan, tapi pejabat saya masih bekerja. (kegiatan) semua mahasiswa dari Papua juga masih normal," ujar Risma mengutip laporan Kompas TV, Senin (19/8/2019).
Baca: Ribuan Massa Aksi Bubarkan Diri dengan Tertib, Situasi Keamanan Jayapura Berlangsung Kondusif
Tri Rismaharini menjelaskan, awalnya terdapat informasi terjadi penurunan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua.
Kemudian ada ormas yang meminta pihak kepolisian untuk melakukan tindakan.
Risma mengatakan, sejak dulu Pemkot Surabaya selalu bekerjasama dengan mengikutsertakan mahasiswa Papua untuk kegiatan-kagiatan yang dilakukan Pemkot Surabaya.
"Kalau itu ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf. Tapi tidak ada kami sengaja mengusir. Bagi saya dan pejabat pemkot, forum pimimpinan daerah Surabaya, kita tetap dalam satu kesatuan bangsa Indonesia," ujar Risma.
Aksi kerusuhan di Manokwari, Papua Barat pecah sejak Senin pagi.
Baca: Setara Institute Desak Kapolri Tindak Tegas Aparat yang Represif terhadap Mahasiswa Papua
Massa disebut membakar gedung DPRD dan sejumlah kantor instansi lainnya.
Kerusuhan dipicu kejadian di Surabaya dan Malang yang menyebut telah menghina warga Papua.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Risma Bantah Pengusiran Mahasiswa Papua di Surabaya
Wali Kota Malang minta maaf
Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan permintaan maafnya atas insiden yang terjadi antara mahasiswa asal Papua dengan sejumlah ormas di Malang.
"Kalau mungkin ada kemarin insiden kecil atau dimaknai besar, atas nama Pemerintah Kota Malang, saya memohon maaf sebesar-besarnya," kata Sutiaji dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Senin (19/8/2019).
Sutiaji membantah bahwa ada isu pemulangan mahasiswa asal Papua.
"Jadi pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan ada pemulangan dan sebagainya," kata Sutiaji.
Sutiaji juga menegaskan siapapun warga negara Indonesia dipersilakan untuk menimba ilmu di fasilitas pendidikan yang ada di Kota Malang.
"Dia (mahasiswa asal Papua) adalah warga negara kita. Orang di seluruh dunia saja boleh kok cari ilmu di kita. Jadi sekali lagi tidak akan ada pernah ada larangan atau pemulangan dan sebagainya berkaitan dengan ini," ucap Sutiaji.
Sutiaji juga mengungkapkan pihaknya telah memediasi para pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
"Bahwa kemarin itu kan di luar sepengetahuan kami juga dan setelah itu kan kami kumpulkan para kelompok ini saya kumpulkan semua, saya beri paparan kepada mereka bahwa sesungguhnya siapapun berhak untuk menyampaikan pendapat," kata Sutiaji.
Soal adanya klaim sekelompok tertentu melakukan makar, Sutiaji telah menyampaikan sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin dan dialog.
"Terus mereka sampaikan itu kan makar. Penilaian makar dan tidak bukan di ranah kami. karena mereka itu kan baru menyampaikan pendapat. kita dengarkan bagaimana pendapatnya dan dilindungi oleh negara," kata Sutiaji.
Terkait rusuh di Papua, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjamin TNI dan Polri akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah terkait dengan pendekatan persuasif.
Wiranto juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi berita bohong yang bisa saja diproduksi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan tertentu.
“Telah diinstruksikan untuk mengusut secara tuntas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Kami juga akan mengusut pihak-pihak yang memanfaatkan insiden tersebut untuk kepentingan negatif,” ujar Wiranto.
