Mendagri Akan Minta Klarifikasi Sekda Papua Soal Pernyataan Papua Tanah Israel Kedua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan segera melakukan pemanggilan dan klarifikasi atas beredarnya video Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen yang menyebut Papua sebagai tanah Israel kedua.

Pemanggilan akan dilakukan setelah situasi di Papua dan Papua Barat mereda yang kini sedang memanas menanggapi dugaan peristiwa persekusi dan rasisme mahasiswa Papua di Jawa Timur.

“Setelah situasi di Jayapura membaik maka kami akan minta klarifikasi atas pernyataan Sekda Papua,” ungkap Tjahjo Kumolo ditemui usai melakukan rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019) siang.

Baca: Bandara di Sorong Dilempari Batu oleh Massa Aksi, Kondisi Terkini Dibeberkan Wakil Gubernur Papua

Baca: Polda Metro Musnahkan 71,8 Kilogram Sabu Hasil Pengungkapan Selama Dua Bulan

Baca: Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy Segera Disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Baca: Indef: Kerusuhan di Manokwari Bisa Berdampak ke Investasi

Tjahjo mengatakan pihaknya kini telah memiliki video yang dimaksud.

“Dirjen Otonomi Daerah sudah punya videonya, nanti kan dipanggil,” ungkapnya.

Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan Sekda Papua bisa diberi sanksi jika terbukti mengucapkan hal yang ada di dalam video tersebut.

“Kalau memang ada kealpaan melakukan hal tersebut maka akan ada pembinaan. Kami harus cek hal tersebut karena sekarang kan ada banyak rekayasa,” ungkap Bahtiar.

Wali Kota Malang minta maaf

Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan permintaan maafnya atas insiden yang terjadi antara mahasiswa asal Papua dengan sejumlah ormas di Malang.

"Kalau mungkin ada kemarin insiden kecil atau dimaknai besar, atas nama Pemerintah Kota Malang, saya memohon maaf sebesar-besarnya," kata Sutiaji dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Baca: Kerusuhan Manokwari Dipicu Insiden di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Minta Maaf

Sutiaji membantah bahwa ada isu pemulangan mahasiswa asal Papua.

"Jadi pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan ada pemulangan dan sebagainya," kata Sutiaji.

Sutiaji juga menegaskan siapapun warga negara Indonesia dipersilakan untuk menimba ilmu di fasilitas pendidikan yang ada di Kota Malang.

"Dia (mahasiswa asal Papua) adalah warga negara kita. Orang di seluruh dunia saja boleh kok cari ilmu di kita. Jadi sekali lagi tidak akan ada pernah ada larangan atau pemulangan dan sebagainya berkaitan dengan ini," ucap Sutiaji.

Sutiaji juga mengungkapkan pihaknya telah memediasi para pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.

"Bahwa kemarin itu kan di luar sepengetahuan kami juga dan setelah itu kan kami kumpulkan para kelompok ini saya kumpulkan semua, saya beri paparan kepada mereka bahwa sesungguhnya siapapun berhak untuk menyampaikan pendapat," kata Sutiaji.

Baca: Respons Kerusuhan di Manokwari Papua, Kapolri Singgung soal Hoaks hingga Gubernur Jatim Minta Maaf

Soal adanya klaim sekelompok tertentu melakukan makar, Sutiaji telah menyampaikan sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin dan dialog.

"Terus mereka sampaikan itu kan makar. Penilaian makar dan tidak bukan di ranah kami. karena mereka itu kan baru menyampaikan pendapat. kita dengarkan bagaimana pendapatnya dan dilindungi oleh negara," kata Sutiaji.

Wiranto apresiasi sikap Khofifah yang Meminta Maaf

 Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengaku langsung menghubungi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa setelah mendengar kerusuhan di Manokwari, Papua Barat sebagai buntut dari insiden di Malang dan Surabaya yang melibatkan mahasiswa dari Bumi Cendrawasih.

Wiranto mengapresiasi permintaan maaf Khofifah yang juga dilakukan secara terbuka melalui media massa.

“Tadi pagi saya menelepon Ibu Khofifah dan beliau menyampaikan permintaan maaf yang tulus, ikhlas serta terbuka. Kita harus apresiasi permintaan maaf beliau yang ditujukan kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan insiden di Jawa Timur,” ungkap Wiranto.

Baca: KRONOLOGI AWAL Pecahnya Kerusuhan di Manokwari hingga Kondisi Papua Terkini

Hal itu disampaikan Wiranto usai menggelar rapat koordinasi bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Baca: Selain Meminta Maaf, Wali Kota Malang Juga Bantah Isu Pemulangan Mahasiswa Asal Papua

Wiranto juga mengapresiasi Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyatakan agar masalah di Jawa Timur tak dilanjutkan dan mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga kedamaian di wilayah masing-masing.

Ia juga mengapresiasi Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Papua Barat yang menyatakan bahwa kondisi di Manokwari sudah bisa dikendalikan pasca-kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya Gedung DPRD pada tadi pagi.

Mantan Panglima TNI itu juga menjamin TNI dan Polri akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah terkait dengan pendekatan persuasif.

Baca: Kepala Daerah Dan Tokoh-tokoh Diharapkan Bisa Redam Aksi di Papua dan Papua Barat

Wiranto juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi berita bohong yang bisa saja diproduksi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan tertentu.

“Telah diinstruksikan untuk mengusut secara tuntas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Kami juga akan mengusut pihak-pihak yang memanfaatkan insiden tersebut untuk kepentingan negatif,” pungkas Wiranto.