Minggu, 5 Oktober 2025

Rusuh di Papua

Jusuf Kalla Sebut Akar Masalah Penyebab Kerusuhan di Papua Harus Dijelaskan Secara Terbuka

Jusuf Kalla menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Papua saat ini merupakan buntut dari peristiwa di Surabaya dan Malang.

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Adi Suhendi
Rina Ayu/Tribunnews.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wapres RI, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan berdasarkan informasi didapatnya, peristiwa di Surabaya dan Malang sebenarnya merupakan tindakan aparat keamanan yang ingin menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengamankan situasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Kalla dalam menanggapi peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

"Justru sebenarnya kalau kita lihat ya, dari keterangan polisi, polisi itu mengamankan itu karena mau ada serangan. Tapi serangan itu belum terjadi, tidak terjadi, hanya semacam ramai-ramai dikepung lah, diselamatkan polisi," ujar Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Baca: 11 Fakta Unik India yang Jarang Diketahui Wisatawan

Baca: Sholat Tahajud Malam Ini, Yuk! Ustaz Abdul Somad Jelaskan Keutamaannya, Termasuk Syafaat Rasulullah

Baca: Diduga Mabuk Selama Penerbangan, Pramugari Ini Ditangkap Polisi di Bandara

Jusuf Kalla menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Papua saat ini merupakan buntut dari peristiwa di Surabaya dan Malang.

Sehingga menurutnya, pihak berwenang tentunya harus memberikan penjelasan kepada rakyat Papua terkait apa yang menjadi pokok permasalahan.

"Tapi tentu ada sebabnya lagi, nah apa sebab itu terjadi, semua (harus) terbuka lah, apa sebabnya?" kata Jusuf Kalla.

Baca: Tokoh Papua Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Rasisme

Penjelasan tersebut juga harus disampaikan jika memang terbukti benar terkait dugaan adanya pembuangan bendera merah putih ke selokan.

Semua harus diungkap, kata Jusuf Kalla, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman lainnya.

"Apakah benar ada yang bicara ada yang membuang bendera merah putih di selokan? apa benar itu? ini juga harus semua terbuka," tegas Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla pun meminta agar siapapun oknum yang menjadi pemicu terjadinya aksi tersebut harus segera dicari.

"Ya, ya (harus dicari)," ujar Jusuf Kalla.

Risma bantah isu pemulangan mahasiswa Papua

su pengusiran mahasiswa asal Papua di Surabaya dibantah langsung oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Tidak benar ada pengusiran. Kalau itu terjadi, semestinya pejabat saya yang duluan, tapi pejabat saya masih bekerja. (kegiatan) semua mahasiswa dari Papua juga masih normal," ujar Risma mengutip laporan Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Baca: Ribuan Massa Aksi Bubarkan Diri dengan Tertib, Situasi Keamanan Jayapura Berlangsung Kondusif

Tri Rismaharini menjelaskan, awalnya terdapat informasi terjadi penurunan bendera merah putih di asrama mahasiswa Papua

Kemudian ada ormas yang meminta pihak kepolisian untuk melakukan tindakan.

Risma mengatakan, sejak dulu Pemkot Surabaya selalu bekerjasama dengan mengikutsertakan mahasiswa Papua untuk kegiatan-kagiatan yang dilakukan Pemkot Surabaya.

"Kalau itu ada kesalahan kami di Surabaya, saya mohon maaf. Tapi tidak ada kami sengaja mengusir. Bagi saya dan pejabat pemkot, forum pimimpinan daerah Surabaya, kita tetap dalam satu kesatuan bangsa Indonesia," ujar Risma.

Aksi kerusuhan di Manokwari, Papua Barat pecah sejak Senin pagi.

Baca: Setara Institute Desak Kapolri Tindak Tegas Aparat yang Represif terhadap Mahasiswa Papua

Massa disebut membakar gedung DPRD dan sejumlah kantor instansi lainnya.

Kerusuhan dipicu kejadian di Surabaya dan Malang yang menyebut telah menghina warga Papua.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Risma Bantah Pengusiran Mahasiswa Papua di Surabaya

Wali Kota Malang minta maaf

Wali Kota Malang, Sutiaji saat ditemui di kantornya.
Wali Kota Malang, Sutiaji saat ditemui di kantornya. (aminatus sofya/tribunjatim)

Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan permintaan maafnya atas insiden yang terjadi antara mahasiswa asal Papua dengan sejumlah ormas di Malang.

"Kalau mungkin ada kemarin insiden kecil atau dimaknai besar, atas nama Pemerintah Kota Malang, saya memohon maaf sebesar-besarnya," kata Sutiaji dikutip dari siaran langsung Kompas TV, Senin (19/8/2019).

Baca: Kerusuhan Manokwari Dipicu Insiden di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Minta Maaf

Sutiaji membantah bahwa ada isu pemulangan mahasiswa asal Papua.

"Jadi pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan ada pemulangan dan sebagainya," kata Sutiaji.

Sutiaji juga menegaskan siapapun warga negara Indonesia dipersilakan untuk menimba ilmu di fasilitas pendidikan yang ada di Kota Malang.

"Dia (mahasiswa asal Papua) adalah warga negara kita. Orang di seluruh dunia saja boleh kok cari ilmu di kita. Jadi sekali lagi tidak akan ada pernah ada larangan atau pemulangan dan sebagainya berkaitan dengan ini," ucap Sutiaji.

Sutiaji juga mengungkapkan pihaknya telah memediasi para pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.

"Bahwa kemarin itu kan di luar sepengetahuan kami juga dan setelah itu kan kami kumpulkan para kelompok ini saya kumpulkan semua, saya beri paparan kepada mereka bahwa sesungguhnya siapapun berhak untuk menyampaikan pendapat," kata Sutiaji.

Baca: Respons Kerusuhan di Manokwari Papua, Kapolri Singgung soal Hoaks hingga Gubernur Jatim Minta Maaf

Soal adanya klaim sekelompok tertentu melakukan makar, Sutiaji telah menyampaikan sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin dan dialog.

"Terus mereka sampaikan itu kan makar. Penilaian makar dan tidak bukan di ranah kami. karena mereka itu kan baru menyampaikan pendapat. kita dengarkan bagaimana pendapatnya dan dilindungi oleh negara," kata Sutiaji.

Wiranto apresiasi sikap Khofifah yang Meminta Maaf

Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi pembahasan situasi di Papua Barat bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi pembahasan situasi di Papua Barat bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019). (Rizal Bomantama/Tribunnews.com)

 Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengaku langsung menghubungi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa setelah mendengar kerusuhan di Manokwari, Papua Barat sebagai buntut dari insiden di Malang dan Surabaya yang melibatkan mahasiswa dari Bumi Cendrawasih.

Wiranto mengapresiasi permintaan maaf Khofifah yang juga dilakukan secara terbuka melalui media massa.

“Tadi pagi saya menelepon Ibu Khofifah dan beliau menyampaikan permintaan maaf yang tulus, ikhlas serta terbuka. Kita harus apresiasi permintaan maaf beliau yang ditujukan kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan insiden di Jawa Timur,” ungkap Wiranto.

Baca: KRONOLOGI AWAL Pecahnya Kerusuhan di Manokwari hingga Kondisi Papua Terkini

Hal itu disampaikan Wiranto usai menggelar rapat koordinasi bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Baca: Selain Meminta Maaf, Wali Kota Malang Juga Bantah Isu Pemulangan Mahasiswa Asal Papua

Wiranto juga mengapresiasi Gubernur Papua Lukas Enembe yang menyatakan agar masalah di Jawa Timur tak dilanjutkan dan mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga kedamaian di wilayah masing-masing.

Ia juga mengapresiasi Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Papua Barat yang menyatakan bahwa kondisi di Manokwari sudah bisa dikendalikan pasca-kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya Gedung DPRD pada tadi pagi.

Mantan Panglima TNI itu juga menjamin TNI dan Polri akan menjaga stabilitas keamanan di wilayah terkait dengan pendekatan persuasif.

Baca: Kepala Daerah Dan Tokoh-tokoh Diharapkan Bisa Redam Aksi di Papua dan Papua Barat

Wiranto juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi berita bohong yang bisa saja diproduksi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan tertentu.

“Telah diinstruksikan untuk mengusut secara tuntas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Kami juga akan mengusut pihak-pihak yang memanfaatkan insiden tersebut untuk kepentingan negatif,” pungkas Wiranto.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved