Sabtu, 4 Oktober 2025

Kabinet Jokowi

Sekjen PDIP: Megawati-Jokowi akan Bertemu Bahas Perubahan Nomenklatur

Hal itu, kata Hasto Kristiyanto, akan menjadi salah satu pembahasan dalam Kongres V PDIP yang akan digelar pada 8-10 Agustus 2019 di Bali

Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan struktur PDI Perjuangan memiliki struktur penting, bidang internal, dan bidang tempat partai aktif mengelola kebijakan dalam pemerintahan.

Struktur partai nantinya akan menyesuaikan nomenklatur kabinet yang akan berkomunikasi langsung dengan pemerintahan Joko Widodo menentukan struktur kabinetbperiode 2019-2024.

Baca: PDIP Sindir Nasdem yang Coba Goda Risma untuk Pilkada DKI 2022

Hal itu, kata Hasto Kristiyanto, akan menjadi salah satu pembahasan dalam Kongres V PDIP yang akan digelar pada 8-10 Agustus 2019 di Bali.

"Ini strukturnya menyesuaikan dengan struktur kabinet pak Jokowi. Karena itu kami bisik-bisik dulu nih dengan pak presiden, kira-kira gimana nih Menkonya. Jumlahnya mau berapa," ujar Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Hasto Kristiyanto pun menyebut pada kongres nanti tidak tertutup kemungkinan akan ada pembahasan nomenklatur kabinet bersama Presiden Joko Widodo.

Hasto Kristiyanto menyebut jika partainya akan membisikkan kepada Jokowi terkait perubahan pos kementerian.

"Nanti di dalam pertemuan antara bu Megawati Soekarnoputri dengan pak Jokowi beberapa hal yang sifatnya penting dan strategis akan disampaikan kepada beliau," jelas Hasto.

Ia pun menyampaikan, penyusunan nomenklatur dalam struktur kabinet diperlukan untuk efektivitas serta membangun tata pemerintahan yang baik.

Baca: PDIP Tegaskan Tidak Ada Tekanan ke Jokowi dalam Menyusun Kabinet

Nantinya akan ada usulan dari partainya untuk menggabung beberapa pos kementerian.

"Misalnya apakah Menperin mau digabung dengan Mendag itu akan kami jawab. Apakah Menko akan tetap empat atau tiga akan kami jawab," jelas Hasto.

Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved