Pemindahan Ibu Kota Negara
Kepala Bappenas Ungkap Tidak Akan Ada Tiang Listrik di Ibu Kota Baru Indonesia
Wilayah Ibu Kota Negara baru tidak akan lagi memiliki tiang listrik ataupun kabel-kabel yang berseliweran di atas jalan.
lihat foto
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkap wilayah Ibu Kota Negara baru tidak akan lagi memiliki tiang listrik ataupun kabel-kabel yang berseliweran di atas jalan.
Di ibu kota baru, kabel-kabel listrik tersebut akan ditaruh di bawah tanah.
"Tidak ada lagi tiang listrik, kabel listrik di atas jalan," kata Bambang dalam diskusi Dialog Nasional III Pemindahan Ibu Kota Negara, di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).
Bagi sebagian orang mungkin hal tersebut terlihat sepele.
Tapi Bambang mengatakan perencanaan seperti itu merupakan syarat standar bagi perkotaan modern masa depan.
"Kelihatannya sepele, tapi sudah menjadi syarat kota modern. Semuanya harus di bawah tanah. Itulah standar kota modern yang seharusnya," ungkap dia.
Baca: Kemlu RI : Verifikasi WNI Eks ISIS Terbunuh Tak Mudah
Baca: 84 Persen Jemaah Haji Indonesia Sudah Tiba di Arab Saudi
Baca: Diduga Keracunan Makanan, Belasan CPNS di Kupang Dilarikan ke Rumah Sakit
Baca: Sebelum Meninggal Dunia, Agung Hercules Sempat Bikin Vlog Jelaskan Penyakit yang Dideritanya
Tak hanya itu, Ibu Kota Negara nantinya juga akan mengedepankan efisiensi energi khususnya konsep green housing dan power and gas supply.
Dimana power supply berasal dari clean and reliable energy.
Utamanya semisal pemberdayaan energi bertenaga surya, biomass yakni pemanfaatan bahan biologis yang hidup atau baru mati untuk digunakan sebagai sumber bahan bakar.
"Utamanya kita akan dorong tenaga surya, biomass, dan menggunakan smart great system," ujar Bambang.
Perihal pasokan gas bagi rumah tangga maupun industri, Bambang menjelaskan di lokasi Ibu Kota Negara baru, seluruh pasokan gas akan dialirkan dengan jaringan gas kota.
Hal ini demi menghilangkan konsumsi gas LPG 3 kg alias gas melon yang tak cuma banyak masalah dan kurang ramah lingkungan, tapi juga memakan subsidi cukup besar.
"Nggak ada lagi cerita LPG 3kg, gas melon segala macem yang udah subsidinya besar, banyak masalah, dan juga tidak ramah lingkungan. Bikin impor makin besar pula. Jadi kita harus fokus pada membangun jaringan gas kota," jelas dia.
Diumumkan Agustus
Presiden Jokowi mengamini ibu kota negara bakal pindah ke Kalimantan.
Hal ini ditegaskan Jokowi saat kunjungan kerja hari keduanya di Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019), tepatnya di The Kaldera Nomadic Escape.
