Kabinet Jokowi
Gerindra Gabung Koalisi Jokowi Bukan Incar Menteri Tapi Pilpres 2024
Gerindra bergabung dengan koalisi Jokowi-Maruf semata-mata hanya demi kepentingan pilpres tahun 2024 mendatang.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski sudah dua kali saling berhadapan di pilpres, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sebenarnya punya hubungan manis.
Sejarah mencatat bagaimana hubungan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sejak tahun 2004 keduanya pernah bersanding di pelaminan politik.
Saat Mega menjadikan Prabowo pasangannya di pilpres kala itu.
Demikian juga saat di Solo, Partai Gerindra, PDIP dan PAN serta PKS mendukung Jokowi sebagai calon walikota.
Alhasil Jokowi terpilih menjadi walikota Solo.
Tidak hanya disitu saja, setelah itu pilgub DKI Jakarta kembali perkawinan politik antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dengan mengusung Jokowi-Ahok.
Baca: Djoko Santoso Berharap Kivlan Zen Bebas Karena Kompetisinya Sudah Selesai
"Saya menilai antara PDI-P dan Gerindra masih ada hubungan emosional jika benang merah ditarik kembali," ujar Pengamat Politik Jerry Massie saat berbincang dengan Tribunnews, Senin(29/7/2019).
Karena sejarah yang manis itulah diprediksi kemungkinan besar partai Gerindra akan masuk ke koalisi Jokowi-Maruf Amin.
"Ada indikasi kuat gabung bagi saya Megawati sulit menolak," kata Jerry.
Lalu bagaimana dengan jatah kursi di kabinet atau lembaga pemerintahan?
Jerry memandang kuota jatah kursi tersebut bisa diperoleh Gerindra, bisa juga tidak.
Gerindra bergabung dengan koalisi Jokowi-Maruf semata-mata hanya demi kepentingan pilpres tahun 2024 mendatang.
Bisa saja nanti Prabowo melirik kader PDI Perjuangan untuk pilpres 2024.
"Kalau kursi bisa ya bisa tidak tapi ini untuk interest atau kepentingan jangka panjang Gerindra khususnya Prabowo. Kuat ke arah koalisi capres 2024," ujar Jerry.
Baca: Sopir Bus yang Terlibat Kecelakaan Maut di Tol Cipali Menyerahkan Diri
Lanjut Jerry hal yang wajar jika secara politis Prabowo mendekati sekutunya waktu lalu yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Kendati akur lagi tak jadi persoalan," ujar Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies(P3ES) ini.
Lebih jauh Jerry menjelaskan adanya perceraian dan perkawinan politik merupakan hal yang lumrah.
"Jadi kalau ketua partai sowan ke salah satu pimpinan partai bukan big problem atau big trouble (masalah besar dan kesulitan yang besar)," kata Jerry.(Willy Widianto)
