Menebak Jumlah Menteri Jokowi-Maruf dari Parpol: PSI Kenalkan 44 Kader, PKB Minta Lebih dari Empat

Menebak Jumlah Menteri Jokowi-Maruf dari Parpol: PSI Kenalkan 44 Kader, PKB Minta Lebih dari Empat

TRIBUNNEWS.COM - Komposisi menteri-menteri di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih misterius.

Meski demikian, satu hal yang pasti, kabinet Jokowi-Maruf tidak akan lepas dari wakil-wakil parpol yang mendukung Jokowi-Maruf dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Jokowi pun bertemu dengan sejumlah pimpinan parpol pendukungnya.

Hari ini, Jokowi menerima pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sebelumnya, sejumlah elite parpol pendukung Jokowi juga memberikan pernyataan perihal menteri-menteri kabinet Jokowi-Maruf.

Baca: Inilah 5 Anak Ketua Umum Parpol yang Digadang Bakal Jadi Menteri Jokowi

Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, jatah kursi menteri bagi partai politik bergantung pada jumlah kursi partai politik itu sendiri di DPR RI.

Hal tersebut disampaikan Kalla menanggapi lobi-lobi yang dilakukan parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf demi memperoleh kursi menteri di kabinet.

"Tentu juga ada aturan-aturannya dan kewajarannya. Tentu partai yang mempunyai kursi yang besar mendapat juga di kabinet juga yang memadai," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019), sebagaimana dikutip dari Kompas.com. 

Berikut rangkuman pernyataan elite perpol pendukung Jokowi soal menteri di kabinet Jokowi-Maruf, dihimpun dari berbagai sumber:

1. PSI Kenalkan 44 Kader yang Dianggap Layak Jadi Menteri

Para pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bertemu Presiden Joko Widodo, Kamis (18/7/2019) sore.

Pertemuan berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta.

Baca: Masih Ingin Jadi Pejabat, Ini Jawaban Ahok Jika Ditawari Jabatan Menteri oleh Jokowi

Ketua Umum PSI Grace Natalie menyebut, dalam pertemuan itu pihaknya memperkenalkan para kader yang dianggap potensial menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Kami perkenalkan siapa saja kader muda di PSI , tadi ada 44 orang , beliau ajak ngobrol banyak, ada Giring, Tsamara, Surya Chandra, Guntur, dan sebagainya," kata Grace kepada wartawan usai pertemuan, dikutip dari Kompas.com. 

"Kalau ada yang memang speknya dirasa cocok dengan kebutuhan Pak Jokowi ya kan beliau sudah lihat langsung dan berbincang, jadi ya kami tunggu," sambung Grace.

Kendati demikian, Grace menegaskan bahwa PSI sama sekali tidak memaksakan Jokowi untuk mengambil kadernya sebagai menteri.

PSI mempercayakan sepenuhnya kepada Presiden dalam menyusun kabinet baru untuk periode keduanya bersama Ma'ruf Amin.

"Kalau beliau merasa berkenan ya alhamdulillah, kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Kami akan tetap full support beliau, no matter what," ujar Grace. 

(Belakangan, PSI melalui akun twitternya, @psi_id, Jumat, 19 Juli 2019, meralat pernyataan Grace.

PSI menegaskan dalam pertemuan dengan Jokowi Kamis kemarin, PSI tidak meminta jatah menteri kepada Jokowi.)

2. PKB Berharap Lebih dari Empat Kursi Menteri

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid berharap partainya mendapatkan jatah menteri lebih banyak dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi) jilid II.

Ia mengungkapkan PKB akan lebih beruntung apabila nantinya mendapatkan lebih dari jatah yang didapat di periode 2014-2019, yakni empat kursi menteri.

"Ya mudah-mudahan, PKB lebih beruntung itu artinya kalau kemarin dapat katakanlah empat (menteri), besok nambah, itu beruntung. Kalau sama-sama saja, ibarat usaha masih rugi, tapi kalau berkurang itu celaka," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Ia mengatakan jika PKB bisa mengisi pos-pos strategis dalam kabinet, itu merupakan pembuktian kinerja kepada para pemilih.

"PKB tentu ingin memastikan kepada konstituennya bahwa 2019 ini selain ada kenaikan kursi yang signifikan, itu juga katakanlah mendapat posisi strategis dan tambahan. Itu yang diharapkan," jelasnya.

Baca: Ini 8 Menteri Yang Dinilai Layak Jokowi Pertahankan Di Periode Kedua Pemerintahannya

Kendati demikian, PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait siapa saja yang akan mengisi kabinet periode 2019-2024.

Ia menyatakan PKB telah menyiapkan kader terbaiknya untuk dipertimbangkan masuk dalam jajaran menteri Jokowi-Ma'ruf.

"Tentu PKB menyiapkan saja, posisinya mengikut saja tidak kemudian memaksa, bukan. Posisinya, kalau kader PKB itu dapat pos yang baru, siap untuk menyukseskan pemerintahan Pak Jokowi," tandasnya.

3. PPP Nilai Jokowi Sudah Paham Soal Berapa Jatah Menteri untuk PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan pihaknya tidak memiliki tradisi minta-minta kursi menteri.

Meski saat ini, sejumlah partai pengusung Jokowi-Ma'ruf sedang sibuk membahas susunan kabinet pemerintahan.

"Soal kabinet tentu sebagai partai pendukung Jokowi-Maruf tentunya kita kalau diminta. Saya hadir kemarin di pertemuan di Bogor, itu dari bincang lepas kita, PPP tidak mentradisikan meminta-minta, apalagi mengirim, belum ada tanda-tanda," kata Ketua DPP PPP, Rusli Effendi saat ditemui di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019).

Ia pun menegaskan, partai berlambang Kakbah ini tak menarget berapa kadernya yang akan masuk kabinet.

Rusli mengatakan Jokowi sudah paham berapa menteri yang pantas untuk PPP.

"Itu normatif, ya kita tidak berani menargetkan berapa. Tapi saya pikir Pak Jokowi paham betul berapa pantasnya PPP," ungkapnya.

"Lebih banyak lebih baik," jelasnya.

Baca: Nama-nama Menteri dari PDIP, Ini Penjelasan Wasekjen Ahmad Basarah

Meski begitu, Ketua Steering Committee Mukernas IV ini yakin kader PPP layak duduk di kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Ia pun menyebut, hasil pertemuan jajaran DPP PPP di Istana Bogor, Jokowi memberi isyarat jika partai yang dipimpin Plt Ketua Umum Suharso Monoarfa ini harus menyetorkan nama menteri.

"Tapi alhamdulillah pada pertemuan itu kita disuruh, beliau memberi isyarat PPP harus ngirim dong. Karena itu kita juga mendengar masukan di Mukernas," jelas Rusli.

4. Nama Menteri dari PDI-P Berasal dari Mega

Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan hingga kini partainya belum mengajukan nama-nama yang akan membantu Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahan 2019-2024.

Ia mengatakan nama menteri dari PDIP melalui dua instansi prerogatif.

Yang pertama, hak prerogatif berasal dari sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

"Di PDIP berlaku prerogatif Ketua Umum PDIP. Jadi barangsiapa kader PDIP yang akan diusulkan kepada presiden sebagai menteri, itu muncul dari kewenangan Ibu Megawati," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019) dikutip dari Kompas.com. 

Selain melalui restu Mega, Basarah mengatakan keputusan sosok calon menteri dari PDIP juga merupakan kekuasaan dari Jokowi.

Baca: Kabinet Kerja Jilid II, Jokowi-Maruf Butuh Sosok Berpengalaman di Posisi Menteri

Namun, ia mengungkapkan kini ketua umumnya itu ingin Jokowi menyelesaikan sisa tugas sebagai Presiden di periode pertama.

"Karena itu, Ibu Megawati belum menggunakan prerogatifnya, maka dapat dikatakan hingga kini belum ada nama calon menteri dari PDIP kepada Presiden Jokowi, karena Ibu Mega masih memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menyelesaikan hal-hal yang fundamental demi kepentingan bangsa yang lebih besar," jelasnya.

5. Nasdem Serahkan pada Jokowi

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan, penempatan kader partai politik pada Kabinet Kerja Jilid II merupakan wewenang sepenuhnya dari Presiden Joko Widodo.

Apabila, Presiden Jokowi melihat Nasdem layak membantu pemerintah, maka Surya meminta ada kadernya yang ditempatkan sebagai pembantu presiden.

"Kalau Nasdem penting masih ada di kabinet Pak Jokowi, tempatkan," kata Surya ketika membuka sekolah legislatif Nasdem, di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019) dikutip dari Kompas.com. 

Mendengar itu, para kader Nasdem yang memenuhi ruangan langsung bersorak dan bertepuk tangan.

Presiden Jokowi juga hadir dalam acara itu.

Baca: Sejumlah Nama Calon Menteri Beredar, Ini Suara Ketua TKN dan Ketua Golkar

Surya melanjutkan, namun dirinya tidak memaksakan apabila Presiden Jokowi menganggap kader Nasdem tidak layak untuk duduk di kursi kabinet.

Ia tidak akan mempermasalahkannya.

"Kalau Pak Jokowi merasa Nasdem ini pembantu sontoloyo, jangan kasih apa-apa Nasdem itu," kata Surya.

Menurut Surya, saat ini adalah masa-masa yang tidak mudah bagi Presiden Jokowi dalam menyusun kebinet kerja bersama Ma'ruf Amin.

Sebab, banyak kepentingan yang harus diakomodasi.

"Presiden Jokowi sedang menimang-nimang dan menerima masukan-masukan terkait dengan susunan kabinet. Ada yang tulus, ada yang barangkali lips service, atau ada yang mencari cara mengambil keuntungan bagi kepentingan sendiri," kata Surya. 

(Tribunnews.com/chaerul umam/Fransiskus Adhiyuda Prasetia/Daryono) ) (Kompas.com/Ihsanuddin)