Kabinet Jokowi
Nama-nama Menteri dari PDIP, Ini Penjelasan Wasekjen Ahmad Basarah
Yang pertama, hak prerogatif berasal dari sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan hingga kini partainya belum mengajukan nama-nama yang akan membantu Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di pemerintahan 2019-2024.
Ia mengatakan nama menteri dari PDIP melalui dua instansi prerogatif.
Yang pertama, hak prerogatif berasal dari sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
"Di PDIP berlaku prerogatif Ketua Umum PDIP. Jadi barangsiapa kader PDIP yang akan diusulkan kepada presiden sebagai menteri, itu muncul dari kewenangan Ibu Megawati," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Baca: Berkas Kasus 75 Perusuh di Slipi dan Petamburan Dinyatakan P21
Selain melalui restu Mega, Basarah mengatakan keputusan sosok calon menteri dari PDIP juga merupakan kekuasaan dari Jokowi.
Namun, ia mengungkapkan kini ketua umumnya itu ingin Jokowi menyelesaikan sisa tugas sebagai Presiden di periode pertama.
"Karena itu, Ibu Megawati belum menggunakan prerogatifnya, maka dapat dikatakan hingga kini belum ada nama calon menteri dari PDIP kepada Presiden Jokowi, karena Ibu Mega masih memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menyelesaikan hal-hal yang fundamental demi kepentingan bangsa yang lebih besar," jelasnya.
Baca: Kecanduan Game, Iwan Jadi Pasien Gangguan Jiwa di Yayasan Jamrud Biru Bekasi
Terkait adanya sejumlah nama kader PDIP dalam risalah pengangkatan menteri Kabinet Kerja jilid II, ia memastikan dokumen tersebut palsu dan tidak jelas asalnya.
Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan Megawati belum menyerahkan sosok yang pas untuk mengisi kursi menteri pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Menurut pandangan saya, berita-berita itu sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dalam hal penyusunan kabinet, pertama, secara konstitusional hal itu adalah prerogatif presiden terpilih, Pak Jokowi," ujarnya.
Baca: Jedar Blak-blakan Biaya Liburan Capai Ratusan Juta, Kaget Tahu Punya Nia Ramadhani: Itu Semua Uang?
"Kemudian dalam hal menyusun kabinet dari kader parpol, Pak Jokowi harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan ketum partai," pungkasnya.
