Kabinet Jokowi
Jokowi Ngaku Sudah Kantongi Nama-nama Calon Menteri
Menurut Jokowi, kabinet baru nantinya akan turut mengakomodasi nama-nama yang disodorkan partai politik pengusung.
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama-nama yang akan mengisi kabinet di pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.
"Sudah, sudah," kata Jokowi saat ditanya wartawan di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Menurut Jokowi, kabinet baru nantinya akan turut mengakomodasi nama-nama yang disodorkan partai politik pengusung.
Ia sudah mempersilakan parpol untuk mengusulkan sebanyak-banyaknya nama calon menteri.
"Ya enggak apa-apa, mau minta 10, mau minta 11, mau minta sembilan, kan enggak apa-apa, wong minta saja," kata dia.
Selain dari parpol, ia juga memastikan akan ada menteri dari kalangan profesional.
Baca: Kata Megawati soal Isu Calon Menteri Jokowi dari Kalangan Muda
Jumlahnya tidak akan jauh berbeda dengan menteri dari kalangan parpol.
"Ya kira kira 60:40, atau 50:50, kira-kira itu," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Selain itu, menurut Jokowi, banyak juga menteri dari Kabinet Kerja saat ini yang akan tetap membantunya untuk pemerintahan mendatang.
Kalangan Milenial
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan bakal memilih menteri dari kalangan milenial atau anak muda dalam kabinet 2019-2024.
Bagaimana tanggapan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai wacana Menteri Muda Jokowi?
Menurut Megawati, bisa saja menteri itu dari kalangan anak muda.
Namun, puteri Presiden pertama Indonesia itu pun memberikan catatan penting, sebaiknya dipastikan memang bisa bekerja.
Begitupun yang berusia tua namun berpengalaman dan bisa bekerja, tak seharusnya ditolak.
Megawati pun mengenang, di jaman Bung Karno, ada anggota kabinet yang muda, tapi memang pintar dan menguasai masalah.
"Ini yang saya lihat kelemahan kita dewasa ini. Orang disodor-sodorkan, tapi tidak mengerti secara praktis tata pemerintahan," ujar saat menjawab isu terkini di sela kunjungannya dalam Forum Perdamaian Dunia, di Beijing, China, seperti disampaikan dalam keterangan resminya kepada Tribunnews.com, Kamis (11/7/2019).
Namun, Megawati mengatakan seseorang calon Menteri minimal tahu soal DPR RI.
Sebab di situlah tempat membuat undang-undang (UU), bertemu dan mengawasi mitra kerja, hingga memutuskan RUU bersama Pemerintah.
Artinya, seorang muda itu paling tidak sudah harus belajar.
Megawati memberikan gambaran dirinya masuk pemerintahan sudah memiliki pengalaman di DPR dalam membuat perundangan.
"Kalau tidak tahu proses bikin perundangan, bagaimana? Dan saya suka bilang, (jadi menteri, red) memang mau mejeng saja? He he. Saya tidak akan menyebut nama."
"Kita lihat, mereka-mereka yang tidak punya latar belakang di dalam proses menjalankan tata pemerintahan di republik ini, dia fail (gagal, red)," ucap Megawati.
"Karena dia akan bingung sebenarnya dia mau bikin apa. Perundang-Undangan nggak hapal," tambahnya.
Oleh sebab itulah, Megawati menegaskan kalau ada anak muda yang ingin jadi menteri seperti wacana yang saat ini beredar, sebaiknya menyiapkan dirinya dengan baik.
Diperebutkan
Partai politik pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf diperkirakan bakal mengincar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, kementerian tersebut sebelumnya hanya diincar beberapa partai politik, salah satunya PKB yang basis massanya banyak berada di desa-desa.
"Tapi mulai ke sini, yang basah tidak hanya terkait menteri ekonomi tapi kementerian yang terkait langsung dengan hajat publik, seperti Kementerian Desa," tutur Ray di Jakarta, Rabu (11/7/2019).
Dengan alasan tersebut, kata Ray, semua partai termasuk PDIP yang merupakan partainya Presiden terpilih, turut mengincar kementerian tersebut.
"PDIP mulai ngelirik sekarang karena selepas 2024, mereka tidak punya figur, sehingga Kemendes ini saat membagikan dana desa yang mencapai miliaran akan diingat masyarakat," tuturnya.
Khusus untuk PDIP, kata Ray, selain Kemendes, beberapa kementerian yang berhubungan langsung dengan Presiden juga akan diincarnya.
"Misalnya Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan lainnya," ucapnya.
Diketahui, dalam lima tahun ini pemerintah sudah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun dan sebagian besar dipakai untuk pembangunan infrastruktur, lima tahun ke depan akan dinaikan menjadi Rp 400 triliun.
Tidak hanya untuk infrastruktur tapi dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan manusia dan pemberdayaan ekonomi desa.
